Penghayat Kepercayaan

Dukungan Pengetahuan untuk Keberagaman Indonesia.

oleh

Generasi muda penghayat kepercayaan adalah subyek yang potensial untuk menangkap peluang perubahan baik di level internal penghayat maupun di sisi eksternal komunitas. Kalimat di atas merupakan salah satu rekomendasi dari Riset SATUNAMA bertajuk Analisis Kontekstual Pasca Implementasi Putusan MK No. 97/2016 yang didiseminasikan pada Seminar Pendekatan HAM dan Budaya dalam Mengelola Keberagaman di Indonesia,  Kamis, … Baca Selengkapnya

Mendukung Inklusifitas dan Keberagaman Lewat Film

oleh

Kulonprogo menjadi saksi akan lahirnya karya para sineas muda dari kabupaten tersebut yang luar biasa. Pemutaran film yang dilakukan oleh Komunitas Sinema Pinggir Progo menjadi bukti akan lahirnya karya-karya film inspiratif. Sabtu, 10 Agustus 2019 bertempat di Bale Langit Desa Salamrejo, pemutaran dua film berjudul Ojo Turu Sore-sore beserta Di Tepi Kali Progo mengundang antusias … Baca Selengkapnya

Merayakan Keberagaman Nilai Tradisi Nusantara di Festival Kearifan Lokal

oleh
Festival Kearifan Lokal

Satunama.org – Kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam nuansa yang harmonis dan koeksistensi selama rentang waktu yang panjang. Pelbagai kajian menyebut bahwa kemajemukan bangsa Indonesia merupakan pengalaman empirik yang otentik. Clifford Gertz misalnya menyebut Indonesia tidak hanya multi etnis, namun juga sebagai sejumlah “bangsa” dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang … Baca Selengkapnya

Membincang Status Kewarganegaraan Penghayat Kepercayaan

oleh
Diskusi Publik KBBIS 2018-April

Satunama.org – “Hanya karena berbeda, kerap muncul mayoritas tindakan menghakimi dan mengamuk, karena tidak suka melihat sesamanya yang berbeda. Dan ini PR tidak hanya bagi pemerintah tapi terlebih bagi masyarakat,” ujar Al Makin, Ketua LP3M UIN Sunan Kalijaga. Kebebasan beragama dan beribadah atau kebebasan beragama (freedom of religion) adalah salah satu hak asasi manusia yang paling … Baca Selengkapnya

FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Advokasi Paska Putusan MK

oleh
FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Program Peduli 2018

Yogyakarta, 17 Januari 2018  – Pada bulan November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006. Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk bisa mencantumkan keyakinannya … Baca Selengkapnya