Politik dan Demokrasi

Departemen Politik dan Demokrasi (PD)

Merupakan departemen lama dengan nama baru. Dibentuk pertama kali pada 2015 dengan nama Departemen Politik Demokrasi dan Desa dan pada 2017 menjadi Departemen Politik dan Demokrasi. PD dibentuk sebagai respon terhadap pembangunan suprastruktur, wilayah kebijakan di Indonesia. PD, sebagaimana namanya, bergerak di isu Politik dan Demokrasi. Untuk menggarap lokus isu tersebut PDD membagi kerjanya dalam tiga bidang.

Pertama, Bidang Politik dan Demokrasi. Kerja-kerja dalam bidang ini dilakukan dengan mengadakan pendidikan politik dan demokrasi bagi aktivis gerakan masyarakat sipil dan politisi muda lintas partai politik. Terdapat empat partai politik yang bekerjasama dengan SATUNAMA dan tergabung dalam Program CPID yaitu; Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai GERINDRA dan PDIP di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung.

Kedua, Bidang Kebebasan Beragama/Berkepercayaan dan Inklusi Sosial. Program Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM) yang mendapat dukungan dari The Asia Foundation memungkinkan SATUNAMA menjalin kerjasama dengan beberapa Partner Lokal antara lain Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, SOMASI di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat,  YASALTI di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Yayasan Donders di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, LKiS di Kulonprogo, DI Yogyakarta dan eLSA di Kabupaten Kudus dan Brebes, Jawa Tengah.

Ketiga, Bidang Perempuan dan Politik. Bidang ini mengkaji secara ilmiah bagaimana peran perempuan dalam ranah politik, lokal maupun nasional. Desk Perempuan dan Politik yang dibentuk sejak April 2015 memiliki tujuan umum mengembangkan kehidupan demokrasi berbasis pada pemenuhan hak perempuan . Ada 7 fokus untuk mencapai tujuan tersebut: (1) Meningkatkan kesadaran hak perempuan sebagai warga negara; (2) Memperkuat kapasitas politik perempuan di level desa, dan politisi perempuan di level kabupaten/kota; (3) Mendorong perempuan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama/publik; (4) Mendorong perempuan menduduki posisi penting dalam struktur masyarakat dan pemerintahan di level desa; (5) Mendorong politisi muda perempuan dalam legislatif di tingkat kabupaten/kota; (6) Mendorong berbagai kebijakan yang berperspektif demokrasi dan pemenuhan hak perempuan; (7) Menjadikan SATUNAMA sebagai resouce center atau pusat sumber daya pengetahuan perempuan dan politik, melalui penelitian perempuan dan politik yang relevan sebagai upaya pengelolaan pengetahuan.

Artikel terkait Departemen Politik dan Demokrasi

Merayakan Keberagaman Nilai Tradisi Nusantara di Festival Kearifan Lokal

Satunama.org – Kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam nuansa yang harmonis dan koeksistensi selama rentang waktu yang panjang. Pelbagai kajian menyebut bahwa kemajemukan bangsa Indonesia merupakan pengalaman empirik yang otentik. Clifford Gertz misalnya menyebut Indonesia tidak hanya multi etnis, namun juga sebagai sejumlah “bangsa” dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang...Read More »

Semiloka Hasil Riset Inklusif Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016

Satunama.org – Tahun 2017 lalu ada sebuah peristiwa besar dan momen bersejarah bagi seluruh penghayat kepercayaan di Indonesia. Pada tanggal 7 Nopember 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permintaan pemohon, Nggay Mehang Tana (Marapu), Pagar Demanra Sirait (Parmalim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak) dan Carlim (Sapto Darma) dalam Uji Materi UU...Read More »

Membincang Status Kewarganegaraan Penghayat Kepercayaan

Satunama.org – “Hanya karena berbeda, kerap muncul mayoritas tindakan menghakimi dan mengamuk, karena tidak suka melihat sesamanya yang berbeda. Dan ini PR tidak hanya bagi pemerintah tapi terlebih bagi masyarakat,” ujar Al Makin, Ketua LP3M UIN Sunan Kalijaga. Kebebasan beragama dan beribadah atau kebebasan beragama (freedom of religion) adalah salah satu hak...Read More »

FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Advokasi Paska Putusan MK

Yogyakarta, 17 Januari 2018  – Pada bulan November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006. Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan...Read More »

Konsolidasi Mengawal Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

Yogyakarta, 18 Desember 2017. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi UU Adminduk masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditindak lanjuti. Perjuangan kelompok penghayat kepercayaan tidak berhenti pasca putusan MK pada 7 November lalu. Tidak sedikit sejumlah pihak yang menyambut baik putusan ini. Namun penolakan juga datang cukup...Read More »

Older Entries »
Print Friendly, PDF & Email
Translate »