FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Program Peduli 2018

FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Advokasi Paska Putusan MK

January 17, 2018 satunama 0

Yogyakarta, 17 Januari 2018  – Pada bulan November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006. Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat

Konsolidasi Mengawal Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

December 18, 2017 satunama 0

Yogyakarta, 18 Desember 2017. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi UU Adminduk masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditindak lanjuti. Perjuangan kelompok penghayat kepercayaan tidak berhenti pasca putusan MK pada 7 November lalu. Tidak sedikit sejumlah pihak yang menyambut baik putusan ini. Namun penolakan juga datang

Harapan Baru Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan

November 8, 2017 satunama 2

Jakarta, 7 November 2017. Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk bisa

Medan dan Deli Serdang Inisiasi Pendidikan Inklusif

November 2, 2017 satunama 0

Medan, 25 Oktober 2017. Indonesia adalah sebuah negara besar yang terdiri dari beribu pulau, beragam etnis, bahasa, budaya, berbagai agama dan kepercayaan yang masyarakatnya berada dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah dengan adanya aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah

Politik Rekognisi Pada Penghayat dan Penganut Aliran Kepercayaan

May 9, 2017 satunama 0

Sidang panel lanjutan perkara pengujian materiil terhadap Undang-Udang Administrasi Kependudukan tentang pengisian kolom agama bagi kelompok penghayat dan kepercayaan agama leluhur kembali digelar Mahkamah Konstitusi Rabu (3/5). Sidang ketujuh ini menghadirkan Samsul Maarif PhD, pengajar di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), UGM, Yogyakarta sebagai saksi ahli. Sidang yang