Selayang Pandang Rapat Dengar Pendapat Umum Kabupaten Sleman

RDPU Sleman 2014/11

SATUNAMA sebagai salah satu LSM yang berlokasi di Kabupaten Sleman mendapatkan undangan untuk Rapat Dengar Pendapat Umum RAPBD Kabupaten Sleman tahun anggaran 2015. Acara diadakan pada Senin, 24 November 2014 pukul 09.00 WIB namun baru dimulai pukul 09.45 WIB. Meski demikian, acara dihadiri cukup banyak partisipan mulai dari Ketua DPRD, Ketua-Ketua Komisi (ABCD), ketua fraksi … Baca Selengkapnya

Kalender Pelatihan SATUNAMA 2015

Berikut ini jadwal lengkap Kalender Pelatihan SATUNAMA periode 2015 yang bisa anda download melalui tautan di artikel ini. Untuk info lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan pelatihan di Balai Pelatihan SATUNAMA bisa menghubungi email training@satunama.org. Download/unduh kalender pelatihan 2015

Kalender Pelatihan SATUNAMA : Periode 2015

Satunama.org – Berikut ini jadwal lengkap Kalender Pelatihan SATUNAMA : Periode 2015 yang bisa anda download melalui tautan di artikel ini. Untuk info lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan pelatihan di Balai Pelatihan SATUNAMA bisa menghubungi email training@satunama.org. Download : Kalender Pelatihan SATUNAMA Periode 2015 Satunama.org – Berikut ini jadwal lengkap Kalender Pelatihan SATUNAMA : Periode … Baca Selengkapnya

Menyusun SOP HR Administration dalam 30 Menit

SOP HR & Admin 2014/11

Satunama.org – Program Scaling Up for Most at Risk Population 2 (SUM) dan Satunama, Senin-sabtu (3-8/11) berlangsung menarik. Tema aktivitas yang diusung adalah mentoring penyusunan SOP HR Administration, pada tiga Social Community Organization (CSO) di Medan. Ketiga CSO tersebut, Galatea, Human Health Organisation (H2O), dan Gerakan Sehat Masyarakat. Satunama menurunkan Yudi Erwanto, yang sehari-hari terlibat … Baca Selengkapnya

Inkonsistensi Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang

PERATURAN PEMERINTAH NO 43 DAN NO 60 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU DESA Inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Oleh Sri Purwani Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 disahkan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dan kawasan “bebas area untuk proyek-proyek sektoral” baik dari kabupaten maupun pusat. Asas … Baca Selengkapnya