EDISI TEMATIK

Ketika Frekuensi Kanal TV Publik Diperebutkan

oleh
Bincang Kanal Publik (Februari 2015)

Satunama.org – Televisi, bukan sembarang kotak. Televisi adalah benda ajaib, selain bisa memberikan tontonan audiovisual, televisi juga mampu mempengaruhi pola pikir hingga konsumsi setiap orang. Bayangkan, dalam satu hari berapa iklan televisi yang ditonton olehpemirsanya, berapa sinetron yang mempengaruhi gaya hidup dan berapa tontonan yang juga memberikan contoh kekerasan. Kesemuanya itu melengkapi kehadiran televisi sebagai barang … Baca Selengkapnya

Media, Terpenjara Dalam Bayang-Bayang Sang Pemilik

oleh
Diskusi Media Terpenjara

Satunama.org – Sekali lagi perlulah kita mengingat bahwa lepas dari cengkraman Orde Baru tak berarti membebaskan media secara penuh. Jika dulu negara begitu mengontrol pemerintah, maka sekarang cengkarman otoriter justru muncul dari individu para pemilik media. Dan hal itu tak kalah berbahaya dari pengontrolan oleh negara. Pesan inilah yang muncul dalam diskusi publik “Media Terpenjara … Baca Selengkapnya

Rita Barros: Saya Ingin Menjadi Bunga yang Harum

oleh
Rita Barros (Radio Komunitas Timor-Leste)

Rita Barros, Manager Radio Komunitas Lian Tatamailau, Ainora: Saya Ingin Menjadi Bunga yang Harum untuk Semua di Sekeliling Saya Satunama.org – Pemerintah Timor Leste, melalui Sekretariat Negara untuk Informasi dan Komunikasi, memberangkatkan 9 perwakilan radio komunitas, dari 16 radio komunitas yang ada. Perwakilan 9 radio komunitas ini mengikuti pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Radio … Baca Selengkapnya

Pasca UU Pilkada 2014 : Perampasan Hak Rakyat Harus Dilawan

oleh

Pasca UU Pilkada 2014 : Perampasan Hak Rakyat Harus DilawanPengorbanan jiwa para Pahlawan Reformasi membawa pemajuan bermakna pemenuhan hak politik warga negara Indonesia. Pasca Reformasi 1998 hak memilih yang merupa hak asasi manusia dihormati dengan derajat tertinggi dengan pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) secara langsung, sesudah pemilihan legislatif di periode … Baca Selengkapnya

Inkonsistensi Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang

oleh

PERATURAN PEMERINTAH NO 43 DAN NO 60 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU DESA Inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Oleh Sri Purwani Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 disahkan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dan kawasan “bebas area untuk proyek-proyek sektoral” baik dari kabupaten maupun pusat. Asas … Baca Selengkapnya