Inkonsistensi Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang

PERATURAN PEMERINTAH NO 43 DAN NO 60 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU DESA Inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Oleh Sri Purwani Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 disahkan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dan kawasan “bebas area untuk proyek-proyek sektoral” baik dari kabupaten maupun pusat. Asas … Baca Selengkapnya

Gubsu Bahas Keterbukaan Informasi dengan Puluhan NGO dari 12 Provinsi

Satunama.org – Matatelinga, Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menerima audiensi 29 (duapuluh sembilan) lembaga dari 12 (duabelas) provinsi di Indonesia, di kediamannya Jalan Sudirman Medan, Rabu (20/8/2014) malam kemarin. Pada pertemuan itu, lembaga yang tergabung dalam Open Government Indonesia (OGI) mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bermitra menerapkan keterbukaan … Baca Selengkapnya

Menyerukan Tuntutan Lama Dalam Kemasan Baru

KOALISI MASYARAKAT SIPIL WILAYAH BARAT INDONESIA MENJABARKAN KEMITRAAN PEMERINTAH TERBUKA : MENYERUKAN TUNTUTAN LAMA DALAM KEMASAN BARU Selama tiga hari (19-21 Agustus 2014), di Medan, Sumatera Utara, Yayasan Satunama bersama 25 (dua puluh lima) organisasi masyarakat sipil lain di Wilayah Barat Indonesia berpartisipasi dalam Lokakarya Wilayah Barat untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka (KPT / Government Partnership/OGP). … Baca Selengkapnya

Paramadina adakan pelatihan penguatan peran masyarakat di Nagan Raya

AJNN.net – SATUNAMA-UNDEF bekerja sama dengan Yayasan Paramadina Semesta (YPS) adakan pelatihan penguatan peran masyarakat sipil dalam demokrasi di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, hari ini, Jumat, (30/5). Koordinator Regional Aceh-Nagan Raya Program Satunama-Undef-YPS: T. Novian Nukman mengatakan, tujuan kegiatan ini ialah memperkuat para aktor demokratis pada Kelompok Masyarakat Sipil (OMS/CSO) untuk meningkatkan partisipasi … Baca Selengkapnya