Harapan Baru Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan

Judicial Review Administrasi Kependudukan Dikabulkan Mahkamah Konstitusi
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook33Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Jakarta, 7 November 2017. Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk bisa mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). MK dalam amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan dari para pemohon.

Dalam sidang putusan yang dibacakan pada Selasa, 7 November 2017, Arief Hidayat selaku Hakim Ketua menyatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak yang melekat bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan wajib untuk dilayani secara sama sebagaimana telah diatur melalui UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Nantinya kolom agama bagi penghayat kepercayaan akan diisi dengan penghayat kepercayaan tanpa perlu merinci kepercayaan yang dianut. Hal ini bertujuan untuk tertib administrasi mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam.

Sidang ini dihadiri oleh dua orang dari empat pemohon, yaitu Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak, Sumatera Utara), dan Carlim (Sapto Darmo, Jawa Tengah). Dikutip dari risalah sidang, terdapat empat hal yang menjadi rumusan masalah bagi pemohon dalam mengajukan gugatan

Pertama, pasal-pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Kedua, bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Ketiga melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum yang dijamin pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Keempat bertentangan dengan hak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Arief dalam pembacaan putusan menyebutkan bahwa gugatan para pemohon sangat beralasan secara hukum dan hal ini didukung dengan keterangan sejumlah saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari adanya undang-undang ini justru memunculkan diskriminasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya terutama dalam hal pelayanan publik.

Arnol Purba salah seorang pemohon dari penghayat kepercayaan Ugamo Bangso Batak bercerita bahwa anaknya sempat ditolak berkali-kali ketika akan mendaftarkan diri menjadi TNI. Baru ketika anaknya mencantumkan salah satu dari enam agama resmi pada kolom agama, anaknya bisa lolos seleksi administrasi dokumen dan saat ini sedang mengikuti pendidikan di Kopassus.

Hal ini tentu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan akses pekerjaan tanpa melihat latar belakang agama dan kepercayaannya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan sikap yang mendukung keputusan tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan data penghayat kepercayaan di Indonesia, serta melalui Ditjen Dukcapil akan memasukkan data tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan.

Mengawal Hasil Sidang Paska Putusan

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 merupakan babak baru dalam melangkah pada tahap selanjutnya.

Ada sejumlah tantangan yang kemungkinan akan dihadapi perihal implementasi putusan, baik di lembaga dan aparat negara, maupun pada respon publik.

“Kita perlu menggandeng jaringan, baik dari pemerintah melalui kementerian terkait serta partai politik untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif yang mungkin akan timbul,” ujar Willy Aipipidely dari SATUNAMA.

Jaringan koalisi yang melibatkan tim kuasa hukum Elsam, Lakpesdam NU, dan SATUNAMA berencana menggelar forum diskusi lanjutan dalam mengawal hasil sidang putusan ini. Perluasan jaringan koalisi dan sosialisasi dianggap sebagai kunci untuk percepatan implementasi perubahan kebijakan.

Harapannya dengan hasil sidang putusan ini, diskriminasi yang selama ini nyata dihadapi oleh masyarakat penghayat kepercayaan dapat tereliminasi. Tidak akan ada lagi pernikahan yang tidak diakui, tidak akan ada lagi kesulitan mendapatkan akta kelahiran, muncul kemudahan akses pekerjaan, serta lunturnya stigma negatif dari masyarakat sekitar.

Bagaimanapun masyarakat penghayat kepercayaan adalah bagian dari bangsa Indonesia dan memiliki hak setara dengan masyarakat pada umumnya. Tak ayal, hasil baik ini menjadi titik terang terciptanya inklusi sosial di negeri ini. (Berita dan Foto : Melya Findi/SATUNAMA)

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 23 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook33Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*