Brebes Bersiap Menuju Kabupaten Inklusif

FGD Gerakan Nasional Revolusi Mental Menuju Kabupaten Brebes Inklusi bagi Aparatur Sipil Negara.
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook4Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Brebes, 26 Oktober 2017. Inklusi sosial sebenarnya bukan hal baru dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Secara singkat inklusi sosial dipahami sebagai proses untuk meningkatkan partisipasi individu dan kelompok dalam kegiatan bermasyarakat.

Dalam artian semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat berhak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara merata tanpa ada diskriminasi.

Lingkungan yang inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Indonesia menempatkan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait hal ini, Indonesia menetapkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Desa akan menjadi ujung tombak pencapaian kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan kesetaraan bagi masyarakat sipil tanpa terkecuali termasuk komunitas rentan.

Melihat latar belakang di atas, Yayasan LPPSLH sebagai mitra strategis SATUNAMA dalam implementasi Program Peduli menyelenggarakan FGD Gerakan Nasional Revolusi Mental Menuju Kabupaten Brebes Inklusi bagi aparatur sipil negara.

Kegiatan ini bertujuan agar peserta dalam hal ini pemerintah desa mengetahui kebijakan Indonesia terkait dengan pembangunan desa yang berbasis pada sumber daya dengan pendekatan hak asasi manusia.

Pelatihan ini juga menjadi media untuk kampanye publik terkait potensi dan kearifan lokal desa dalam pengembangan nilai-nilai inklusifitas demi meningkatkan pelayanan hak dasar, terutama adminduk, kepada kelompok penghayat di wilayah ini.

Yayasan LPPSLH sebagai mitra strategis SATUNAMA dalam implementasi Program Peduli menyelenggarakan FGD Gerakan Nasional Revolusi Mental Menuju Kabupaten Brebes Inklusi bagi aparatur sipil negara. (Foto : Melya Findi Astuti/SATUNAMA)

Kegiatan yang terselenggara berkat kerjasama dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Brebes ini, dilaksanakan selama dua hari Rabu dan Kamis, 25-26 Oktober 2017 di Rumah Makan D’Angklo, Brebes, dengan melibatkan pemerintah desa di wilayah Brebes Utara dan Brebes Tengah.

Dalam diskusi dibahas pula perihal dasar Peraturan Bersama Menteri (PBM) Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 Tahun 2009, dan No. 41Tahun 2009 tentang pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemerintah kabupaten memiliki kewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban dan kerukunan antara penghayat dan masyarakat.

Kukuh Prasetyo, Kabid Kesbangpol Kabupaten Brebes mengatakan dengan adanya kesepakatan bersama oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementrian Dalam Negeri, kelompok penghayat akan mendapat perlindungan oleh undang-undang untuk melakukan tata cara ibadah sesuai apa yang diyakininya.

“Pemerintah Daerah tingkat desa sampai kabupaten diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada kelompok penghayat terutama di wilayah Kabupaten Brebes. Ini salah satu upaya yang kami perjuangkan saat ini adalah untuk memberikan tempat pemakaman kepada masyarakat penghayat di wilayah Kabupaten Brebes,” ujar Kukuh..

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi pondasi utama terciptanya Kabupaten Inklusif di Brebes melalui cara menumbuhkan keharmonisan diantara kelompok penghayat dan masyarakat, serta mengkoordinasikan kegiatan instansi dan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan. (Berita dan Foto : Melya Findi Astuti_SATUNAMA)

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 11 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook4Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*