Perlu Kerjasama Pemda dan Masyarakat Wujudkan Inklusi

Program Learning Group (PLG): Lokakarya Kelompok Pembelajaran Inklusi
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook19Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Tim Program Peduli SATUNAMA berpartisipasi dalam kegiatan Lokakarya Kelompok Pembelajaran Inklusi pada tanggal 27-28 Juli 2017. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Hyatt, Yogyakarta ini dihadiri oleh sejumlah mitra daerah, The Asia Foundation, DFAT, EO, dan CSO pendamping.

Dua daerah yang menjadi wilayah dampingan Program Peduli SATUNAMA turut hadir dalam acara ini, yaitu Asisten 1 Bupati Sumba Timur, Bapak Warandoy, Kepala Bappeda Sumba Timur Bapak Bargam, Kepala Dinas Dukcapil Bapak Khristofel Praings, dan Direktur Yasalti Ibu Rambu Ninu. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bapak Eka Pranyata, dan perwakilan dari Bappeda, Ibu Irma.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, diawali dengan sambutan dari Country Representative The Asia Foundation, Sandra Hamid. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan pentingnya menggali praktik baik, peluang dan tantangan serta kesediaan untuk mereplikasi praktek baik tersebut. Selain itu juga ia sampaikan pentingnya menjalin kerja bersama dengan Pemerintah Daerah dengan masyarakat sipil demi keberlanjutan Program Peduli.

Sujana Royat, Advisor Program Peduli dari The Asia Foundation juga menyampaikan bahwa ke-16 daerah yang diundang dalam acara ini nantinya diharapkan akan menjadi percontohan bagi 580 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam mengimplementasikan konsep inklusi baik dalam lingkup sosial, ekonomi, dan budaya.

Hal ini penting mengingat pembangunan inklusi harus masuk dalam rencana prioritas program daerah dan penganggaran daerah, serta adanya kebijakan daerah terkait pembangunan inklusi. Sehubungan dengan hal ini, Program Peduli diharapkan mampu bersinergi dengan alur perencanaan pembangunan terutama dalam gerakan revolusi mental.

“Perlu adanya sinergi untuk menyajikan data yang aktual. Jika data baik, maka intervensi juga akan baik. BPS bisa menjadi rujukan dalam hal data, namun demikian untuk mengaktualkan data, Pemda bisa bersinergi dengan masyarakat sipil,” ujar Kepala Bappeda, Kabupaten Bima, NTB.

Dalam diskusi ini juga banyak cerita yang muncul ke permukaan terkait dengan inovasi praktek baik yang sudah dilakukan di daerahnya masing-masing. Seperti cerita praktik baik dari Kota Mataram terkait dengan penanganan pengungsi Ahmadiyah yang sudah sejak 10 tahun tinggal di pengungsian.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda telah meningkatkan kesadaran di kalangan lurah terkait HAM, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum walaupun berbeda aliran, juga mendapat mandat dari Walikota. Hingga kini masih ada 32 KK pengungsi warga Ahmadiyah dapat berbaur dengan masyarakat termasuk juga dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Di hari kedua, rangkaian kegiatan PLG ini diawali dengan kelas pleno, dimana masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kemenko PMK, kementrian PPA, serta Kemensos.

Beberapa catatan penting dalam sesi ini adalah adanya komitmen dari Kemenko PMK dalam fase kedua Program Peduli, yaitu memperkuat Pemerintah Daerah, kolaborasi multipihak dalam rangka memeperkuat Pemda agar dapat berkolabrasi dengan manajemen Pemda secara lebih maksimal.

Adapun beberapa poin penting yang perlu dicermati dalam PLG ini adalah Program Peduli diharapkan dapat berpartisipasi dalam jambore Revolusi Mental yang akan diselenggarakan di Solo tahun 2017 ini. Keterlibatan tersebut adalah dalam workshop pleno dan worshop paralel, juga tersedia dua booth untuk Program Peduli. Selain itu juga perlunya menghilangkan ego-sektoral lintas pilar, dan disinilah peran TAF untuk dapat memfasilitasi mitra Program Peduli dengan pemerintah pusat dan Pemda.

Poin penting selanjutnya adalah perlu adanya literasi yang lebih intensif lagi untuk menginternalilasi hal tersebut. Program Peduli perlu terlibat dalam siklus perencanaan daerah serta penganggarannya, serta mampu menggunakan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam kerja inklusi.

Namun demikian, sehubungan dengar pilar waria, restorasi HAM dan agama minoritas yang diampu Program Peduli, tidak sepenuhnya harus bergantung pada Pemda. Tetapi perlu melihat potensi dan peta politik lokal dengan segala dinamikanya.

Sementara sehubungan dengan komitmen tujuan program berkelanjutan (SDGs) bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal atau termarginalkan, maka Program Peduli penting untuk dapat berjalan selaras dengan program pemerintah. (Berita & Foto: Melya Findi/SATUNAMA)

(Visited 13 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook19Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*