Gerakan Perempuan AntiKorupsi di depan Gedung Agung Yogyakarta

Gerakan Perempuan AntiKorupsi (Februari 2015)
Gerakan Perempuan AntiKorupsi (Februari 2015)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Satunama.org – Yogyakarta, Rabu (11/2), puluhan perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Indonesia antikorupsi, menyuarakan keprihatinan mereka atas maraknya korupsi di indonesia. Aksi ini dilakukan di depan Gedung Agung Yogyakarta, untuk menyampaikan langsung petisi kepada Presiden Joko Widodo yang semula direncanakan singgah.

Gerakan ini terdiri dari berbagai elemen perempuan, akademisi, LSM, organisasi keagamaan, hingga ibu rumah tangga. Puluhan perempuan Indonesia antikorupsi ini membentangkan poster untuk Melindungi Indonesia dari Korupsi. Gerakan Perempuan Indonesia Antikorupsi meminta presiden agar segera mengambil tindakan untuk menghentikan korupsi di Indonesia. “Kami Rakyat yang telah memilihmu menjadi pemimpin negeri, maka cukup sudah korupsi di negeri ini. Tindak dan berantas korupsi sekarang,” tutur Wasingatu Zakiah, salah satu Komponen Gerakan Perempuan Indonesia Antikorupsi.

Sembilan tuntutan yang ditujukan kepada presiden. Cukup sudah KPK di lemahkan, cukup pembusukan institusi hukum, cukup koruptor kebal hukum, cukup angkat pejabat korup, cukup kongkalingkong dan transaksi politik kotor, cukup rekening gendut, cukup foya-foya dengan uang rakyat, cukup wariskan budaya korupsi, cukup pembiaran perampasan sumber daya alam. Presiden kami minta untuk bertindak dan beraktas korupsi sekarang juga.

Menurut Zaki, ibu dan perempuanlah yang paling menderita atas korupsi yang terus terjadi di Indonesia. Perempuan, setiap hari berhadapan dengan korupsi di sekolah, di pasar, di rumah sakit, dan kantor pelayanan publik lainnya. Aksi ini adalah aksi simpatik, dengan tidak menggunakan spanduk, dan pengeras suara. Masih menurut Zakiah, aksi ini sekaligus ingin menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan oleh perempuan adalah aksi tanpa kekerasan.

“Kami mengundang rekan-rekan semua, masyarakat, mahasiwa, organisasi masyarakat untuk menyurakan itu. Kalau KPK saja bisa dikriminalisasi, maka sangat mungkin perempuan Indonesia yang melaporkan kasus-kasus korupsi di masyarakat dan sekolah akan dikriminalisasi, dan kami tidak mau ini terjadi. Oleh karena itu perlindungan penting untuk dilakukan. Kami adalah ibu yang menginginkan anak-anak yang punya masa depan yang lebih baik,” kata zakiah.

Ditulis oleh: Ryan Sugiarto
Editor: Stella Maris Rani Paramita

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 189 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

2 Comments

1 Trackback / Pingback

  1. Yudi Latif, Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan – Yayasan SATUNAMA Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*