Sungai Tak Lagi Bicara, Komunitas Kalah Oleh Pengusaha

Yogyakarta, 26/08/2017. Pada sesi seminar “Membangun Komitmen antar Stakeholder dalam Pengelolaan Sungai” dalam acara Jambore Sungai Indonesia ke -2 di Gedung Garuda, Jogja National Museum (JNM), para pemangku kepentingan sepakat perihal parahnya kerusakan ekosistem sungai yang penyebab utamanya adalah perilaku perusahaan industri. Seperti yang diungkapkan Suyanto, kader Forum Pengelolaan Risiko Bencana (FPRB) Klaten tentang banyaknya … Baca Selengkapnya

Hasil Riset Belum Jadi Landasan Kebijakan Sungai

Yogyakarta, Sabtu, 26/08/2017. Muncul dalam seminar sungai terkait kesimpulan umum yang sebenarnya sudah lama berkembang adalah soal defisit kebijakan publik, di mana penelitian dan riset aksi partisipatif belum menjadi energi utama dalam proses pengambilan kebijakan soal sungai. Penelitian yang digawangi oleh –sebagian besarnya- perguruan tinggi dan lembaga penelitian pada umumnya berbasis bukti, memiliki kekuatan metodologi … Baca Selengkapnya

Isu Sungai Harus Jadi Isu Politik

Sabtu, 26/08/2017, Yogyakarta. Jaringan komunitas sungai dan Masyarakat Sipil Indonesia menyelenggarakan Jambore Sungai Indonesia ke -2 di Yogyakarta, dalam sesi seminar yang mengangkat tema “Membangun Komitmen antar Stakeholder dalam Pengelolaan Sungai”, muncul penegasan dari forum bahwa isu pengelolaan sungai harus jadi isu politik, tidak cukup sekedar mendorong kinerja birokrasi dan regulasi. Dimulai oleh Agus Maryono, … Baca Selengkapnya

Skema Kemitraan dan Pengembangan Program Penanganan Harus Dikuatkan

Yayasan SATUNAMA bersama dengan Pemerintah Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan para pemangku kepentingan mengadakan seri kedua sarasehan kesehatan jiwa yang merupakan kelanjutan dari  seri pertama sarasehan kesehatan jiwa yang mengangkat tema “Kesehatan Jiwa Secara Umum” pada Mei lalu. Sarasehan kedua ini mengangkat tema “Skizofrenia Sebagai Gangguan Jiwa Berat dan Kronis di Indonesia Serta … Baca Selengkapnya

Perlu Dibangun, Saluran Informasi Layanan Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi kewenangan kepada Desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, diluar pembagian urusan-urusan pemerintahan yang didelegasiukan oleh supra desa, dengan demikian, Desa memiliki potensi untuk mengembangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat desa. Perihal ini menjadi point utama yang muncul sebagai rekomendasi para pemangku … Baca Selengkapnya

English EN Bahasa Indonesia ID