Berita

Merajut Kolaborasi Lintas Pihak untuk Pembangunan Berkelanjutan

oleh

Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau kelompok saja. Karena itu, kolaborasi menjadi penting, bukan sekadar untuk mempertemukan banyak pihak, tetapi juga untuk menyatukan pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi menuntut keinginan … Baca Selengkapnya

Setelah Pengakuan, Masyarakat Adat Sanggau Belajar Mengelola Haknya

oleh

Mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) bukan berarti seluruh persoalan masyarakat adat di Kabupaten Sanggau selesai. Setelah pengakuan diterbitkan melalui keputusan pemerintah daerah, masyarakat masih perlu memahami arti pengakuan tersebut dan bagaimana hak yang melekat di dalamnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pasca-pengakuan menjadi bagian penting untuk memperkuat kelembagaan, memahami hak dan kewajiban, … Baca Selengkapnya

Pekan Tuli Internasional Lampung 2026: Budaya Tuli adalah Hak Asasi Manusia

oleh

Satunama.org — Budaya Tuli bukan sekadar bagian dari keberagaman, melainkan juga menyangkut hak asasi manusia. Pengakuan terhadap identitas dan bahasa isyarat perlu diwujudkan melalui kesempatan yang setara bagi komunitas Tuli untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, kebudayaan, hingga mengakses informasi dan layanan publik. Pesan tersebut mengemuka dalam Pekan Tuli Internasional (PTI) Lampung 2026 yang … Baca Selengkapnya

FORMI Rampungkan Policy Brief untuk Dorong Revisi Perda Disabilitas Makassar

oleh

Satunama.org – Forum Organisasi Penyandang Disabilitas Makassar (FORMI) telah merampungkan policy brief berjudul Urgensi Revisi Perda Disabilitas Kota Makassar. Dokumen ini disusun sebagai bahan advokasi untuk mendorong Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, policy brief tersebut akan disampaikan kepada DPRD dan … Baca Selengkapnya

Menyelaraskan Langkah untuk Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

oleh

Satunama.org — Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) bukan sekadar persoalan melengkapi dokumen administratif. Setiap komunitas memiliki kondisi, kebutuhan, dan tahapan pengakuan yang berbeda. Ada komunitas yang baru mulai didampingi, ada yang sedang menjalani verifikasi teknis, dan ada pula yang masih perlu melengkapi data etnografi serta dokumen pendukung lainnya. Perbedaan ini membutuhkan pendampingan yang terarah dan … Baca Selengkapnya