Diskusi Disiplin Positif Untuk Pendidikan Anak

Satunama.org – Belum lama ini, kita mendapati seorang Kepala Sekolah SD IT Bina Mujtama di Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat yang menghukum siswanya dengan cara push up 100 kali lantaran belum mampu melunasi uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan sehingga mengakibatkan putri malang warga Depok Jawa Barat itu mengalami kejang di perut dan trauma berat bahkan sampai … Baca Selengkapnya

Workshop Buku Saku dan Pelatihan Paralegal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Satunama.org – Pengalaman kerja Program PEDULI Satunama yang mengadvokasi hak-hak warga penghayat kepercayaan di Medan, Deli Serdang, Banyumas, Kulonprogo dan Sumba menjadi basis kebutuhan akan adanya paralegal yang melibatkan penyintas (warga penghayat sendiri) dengan aktor lain diluar komunitasnya. Melalui tajuk Pelatihan Paralegal untuk isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan diharapkan warga penghayat memiliki kemampuan dan keterampilan … Baca Selengkapnya

Komunitas Multikultur Desa Salamrejo

Hidup terasa sangat berbeda di sini, di Desa Salamrejo. Waktu terasa berjalan lambat. Tidak ada orang yang benar-benar berbicara bahasa Inggris sehingga senyuman disertai anggukan kepala menjadi bentuk komunikasi utama (dan tentunya jabat tangan lembut) – selain tentunya ada Vivin –penerjemah kami- yang bekerja luar biasa membantu kami. Setibanya kami di desa, kami bergabung dengan … Baca Selengkapnya

Civic Education For Religious Leaders – Mei 2018

CefreL_2018mei14

Satunama.org – Akhir-akhir ini bangsa Indonesia menghadapi bahaya perpecahan dan polarisasi dengan celah-celah menganga yang memisahkan satu kelompok dari kelompok yang lain, karena redupnya semangat untuk memegang kesepakatan dasar negara ini, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam suasana yang menyesakkan ini, sangat valid kalau masyarakat mengeluh: “Di manakah para pemimpin bangsa dan negarawan sejati?” Tidak … Baca Selengkapnya

FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Advokasi Paska Putusan MK

FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Program Peduli 2018

Yogyakarta, 17 Januari 2018  – Pada bulan November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006. Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk bisa mencantumkan keyakinannya … Baca Selengkapnya