SATUNAMA Evaluasi Penguatan Kapasitas Kelompok Rentan di Tengah Tantangan Sosial-Politik

Satunama.org – Yayasan SATUNAMA Yogyakarta bersama Bread for the World (BfTW) menyelenggarakan evaluasi tengah waktu Program Penguatan Kapasitas Kelompok Rentan di Hotel Kimaya Yogyakarta pada 13–17 April 2026. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk melihat perkembangan implementasi program sekaligus menilai relevansinya terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang.

Evaluasi ini diikuti oleh perwakilan penerima manfaat, koordinator lapangan dari tiga wilayah program, yaitu Makassar, Bandar Lampung, dan Sanggau, tim pengelola program, serta konsultan program.

Program tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 2023–2024. Memasuki tahun kedua implementasi yang dimulai sejak Juli 2025, evaluasi tengah waktu ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program berjalan sesuai tujuan yang direncanakan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatan program ke depan.

Meninjau Implementasi Program di Tengah Tantangan Sosial-Politik

Selama proses evaluasi, peserta dan tim program mendiskusikan berbagai dinamika yang dihadapi dalam implementasi program di lapangan, termasuk bagaimana tim pendamping tetap menjalankan kegiatan sesuai lini masa di tengah tantangan sosial-politik yang terus berkembang.

Situasi ini turut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di berbagai sektor, termasuk pengurangan anggaran pada lembaga dan program yang berkaitan dengan kelompok rentan. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya ruang dukungan, advokasi, dan pendampingan bagi masyarakat marginal di berbagai daerah.

Posisi kelompok rentan seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas miskin kota pun menjadi semakin terpinggirkan. Dalam konteks kewarganegaraan, partisipasi politik kelompok marginal juga dinilai masih rendah, di mana aspirasi mereka belum banyak terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD.

Di tengah situasi tersebut, program SATUNAMA-BfTW hadir sebagai upaya untuk memperkuat representasi kelompok marginal melalui penguatan kapasitas komunitas dan parlemen daerah lintas partai. Pendekatan ini dilakukan melalui pendampingan intensif, pengembangan dokumen kebijakan, serta penguatan ruang dialog antara kelompok rentan dan pemangku kepentingan.

Penguatan Kapasitas dan Advokasi Kelompok Rentan

Melalui program ini, SATUNAMA mendorong peningkatan kapasitas kelompok rentan melalui pelatihan advokasi, pembentukan organisasi komunitas, serta penguatan forum kaukus DPRD di wilayah dampingan. Program ini juga bertujuan membangun platform kerja sama antar kelompok marginal dengan indikator keberhasilan berupa lahirnya kebijakan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Di tengah keterbatasan ruang dan dukungan kebijakan, program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelompok rentan untuk menyuarakan kepentingan mereka secara lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Mendorong Kebijakan yang Lebih Inklusif

Salah satu capaian yang dibagikan dalam evaluasi tersebut datang dari Kota Makassar. Menurut Andri Siswanto, koordinator lapangan program, Pemerintah Kota Makassar menyambut baik rencana pengembangan program dengan mencanangkan kota inklusi yang bekerja sama dengan forum HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Kota Makassar.

“Pak Wali Kota berkomitmen mendukung penguatan ekonomi kelompok disabilitas dengan mengajak ASN di Makassar menggunakan batik ciprat produksi kelompok disabilitas,” ujar Andri.

Hal ini juga sejalan dengan respons Masri, Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar. Ia menyampaikan bahwa pihaknya merasa terbantu dengan implementasi program pendampingan kelompok disabilitas di wilayah kerjanya.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Makassar juga aktif mendorong revisi PERDA Nomor 6 Tahun 2014 agar selaras dengan kebijakan nasional dan mampu menjawab kebutuhan kelompok disabilitas secara lebih inklusif.

Menyiapkan Keberlanjutan Program

Menutup rangkaian evaluasi tersebut, SATUNAMA menegaskan komitmennya untuk melanjutkan implementasi fase kedua program dengan lebih menekankan pada penguatan tindak lanjut dan keberlanjutan program di wilayah dampingan.

Himawan Pambudi, Manajer Program, menyampaikan bahwa dalam dua tahun ke depan SATUNAMA berharap implementasi program tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator, tetapi juga mampu menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kelompok rentan.

Di Bandar Lampung, SATUNAMA tengah mengembangkan rencana pembentukan Pusat Studi Inklusi Sosial dan Disabilitas. Sementara di Makassar, penguatan ekonomi kelompok disabilitas melalui pengembangan batik ciprat dan pengawalan PERDA Disabilitas akan menjadi fokus tindak lanjut pada fase berikutnya.

Sedangkan di Sanggau, SATUNAMA akan memperkuat pendampingan bagi kelompok masyarakat adat dalam mengawal proses penerbitan izin Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah mereka.

Melalui evaluasi tengah waktu ini, SATUNAMA berharap proses pembelajaran dan penguatan program dapat terus berkembang, sekaligus memperkuat posisi kelompok rentan agar lebih mampu menyuarakan hak dan kepentingannya dalam pembangunan daerah.

Penulis: Agustine Dwi Kurniawati | Foto: Agustine Dwi Kurniawati