Teknologi Digital dan Pilkada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak akan digelar pada 15 Februari yang akan datang. Akan ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan PILKADA  pada periode ini. Ke-101 daerah tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut adalah Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.  Pilkada merupakan salah … Baca Selengkapnya Teknologi Digital dan Pilkada Serentak

Mampukah Masyarakat Kelola Hutan?

Oleh : Agus Budi Purwanto Aktif di Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA); NGO yang bergerak di bidang Kehutanan, berkedudukan di Yogyakarta. Akhir bulan Januari 2017, saya mengikuti satu diskusi kebijakan tentang Perhutanan Sosial di Jakarta. Salah satu pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar yang akan diserahkan … Baca Selengkapnya Mampukah Masyarakat Kelola Hutan?

Tahun Baru dan Resolusi Pertumbuhan Ekonomi 2017

Oleh : Fajar Anugrah Tumanggor Mahasiswa Departemen Ilmu Politik stambuk  FISIP Universitas Sumatera Utara Alumni Kelas Politik Cerdas Berintegritas 2016 Tahun 2016 sudah ditutup. Tingkat pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran sebesar 4,9 persen. Capaian ini lebih rendah dari targetan pemerintah Indonesia pada angka 5,3 persen. Terjadi pelambatan ekonomi di sektor rill maupun manufaktur serta … Baca Selengkapnya Tahun Baru dan Resolusi Pertumbuhan Ekonomi 2017

Gratifikasi, Ramah Tamah Yang Dikriminalisasi?

Gratifikasi, Ramah Tamah Yang Dikriminalisasi? Oleh : Aryo Seno Bagaskoro Pelajar SMAN 5 Surabaya Alumni Kelas Politik Cerdas Berintegritas 2016 Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang masyarakatnya bersahabat dan suka beramah-tamah. Banyak nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk keramah-tamahan antar komponen masyarakat. Kedekatan yang dibangun antar manusia Indonesia seringkali berangkat dari kedekatan antar-personal, … Baca Selengkapnya Gratifikasi, Ramah Tamah Yang Dikriminalisasi?

Perempuan di Parlemen Desa, Mungkinkah?

Keterwakilan perempuan di parlemen desa sejatinya menjadi mandat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sayangnya, isi rancangan peraturan daerah tentang BPD yang rencananya akan disahkan oleh DPRD Kabupaten Sleman pada Agustus 2016 belum mengatur keterwakilan perempuan. Mampukah mewujudkan keterwakilan perempuan tanpa affirmasi?  Problem Keterwakilan Kajian SATUNAMA 2016 menunjukkan, jumlah perempuan di lembaga BPD Kabupaten … Baca Selengkapnya Perempuan di Parlemen Desa, Mungkinkah?

English EN Bahasa Indonesia ID