Editorial

Keberhasilan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan

oleh

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa seringkali diukur berdasarkan produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Dasar keduanya mengukur seluruh volume produksi suatu wilayah geografis tertentu. Keduanya hanya memperhitungkan elemen ekonomi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan nasional. Hari ini kita juga disodori oleh sebuah cara mengukur keberhasilan sebuah bangsa: Gross National Happinnes (GNH). Berbeda dengan GNP, GNH mendasarkan … Baca Selengkapnya

Kartini, ‘Kuasa’ Perempuan ?

oleh

Semakin kita menjadi tua semakin kita banyak melihat dan mengalami beragam cara untuk memperingati Hari Kartini.  Satu tanya yang tak pernah selesai puas terjawab, apakah yang  diimaginasikan Kartini tentang perempuan sudah terwujud? Secara bebas saya menafsirkan bahwa yang diimaginasikan Kartini adalah  ‘kuasa’ perempuan.  Perempuan yang menjadi ‘penguasa’ atas pikiran, dirinya, kehendak dan keterlibatannya dalam masyarakat. … Baca Selengkapnya

Media, Terpenjara Dalam Bayang-Bayang Sang Pemilik

oleh
Diskusi Media Terpenjara

Satunama.org – Sekali lagi perlulah kita mengingat bahwa lepas dari cengkraman Orde Baru tak berarti membebaskan media secara penuh. Jika dulu negara begitu mengontrol pemerintah, maka sekarang cengkarman otoriter justru muncul dari individu para pemilik media. Dan hal itu tak kalah berbahaya dari pengontrolan oleh negara. Pesan inilah yang muncul dalam diskusi publik “Media Terpenjara … Baca Selengkapnya

Pasca UU Pilkada 2014 : Perampasan Hak Rakyat Harus Dilawan

oleh

Pasca UU Pilkada 2014 : Perampasan Hak Rakyat Harus DilawanPengorbanan jiwa para Pahlawan Reformasi membawa pemajuan bermakna pemenuhan hak politik warga negara Indonesia. Pasca Reformasi 1998 hak memilih yang merupa hak asasi manusia dihormati dengan derajat tertinggi dengan pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) secara langsung, sesudah pemilihan legislatif di periode … Baca Selengkapnya

Inkonsistensi Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang

oleh

PERATURAN PEMERINTAH NO 43 DAN NO 60 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU DESA Inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Oleh Sri Purwani Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 disahkan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dan kawasan “bebas area untuk proyek-proyek sektoral” baik dari kabupaten maupun pusat. Asas … Baca Selengkapnya