Di era informasi, di mana akses ke teknologi sangat penting bagi peluang sosial dan ekonomi seseorang. Pemerintah dan Mitra harus memastikan bahwa tidak ada lagi kesenjangan digital di Timor-Leste
(Kay Rala Xanana Gusmao, TAIS, 2023)
Soft Opening Program Desk Timor-Leste Yayasan Satunama 2024:
Penguatan Peran Partai-Partai Politik Timor-Leste
Dalam Pengembangan E-Government
Salah satu hasil field assement yang dilakukan oleh Yayasan Satunama yang didukung oleh Konrad Adenuaer Stiftung (KAS) Jerman pada September 2023 yang lalu, menemukan bahwasanya layanan publik di Timor-Leste masih dalam kategori belum memenuhi standar layanan publik yang baik di hampir sebagaian besar instansi pemerintah. Layanan publik masih banyak manualnya dan membuat publik harus menunggu lama jika mengurus kebutuhan administrasinya di pemerintahan. Masalah itu tersebut menjadi temuan menarik dan prioritas untuk ditindaklanjuti pasca field assessment. Selain itu, temuan field assessment tersebut, menunjukan juga ada aspirasi kuat dari publik atau kebutuhan yang diharapkan publik Timor-Leste agar ada percepatan digitalisasi sektor publik yang segera direalisasikan oleh pemerintah RDTL sebagai solusi transformasi layanan publik Timor-Leste.
Temuan lapangan dan aspirasi publik diatas selanjutnya kami diskusikan dan analisis lebih lanjut dengan mendasarkan pada data-data lainnya. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Divisi Pemerintahan Digital dan Institusi Publik, Departemen Ekonomi dan Sosial, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2022 bahwasanya indeks pembangunan e-government di Timor-Leste masih tergolong rendah yang hanya mencapai 0, 4372 (ranking 147 dari 193 negara), dan indeks tersebut masih dibawah standar rata-rata regional di ASEAN yang mematok indeks pembangunan e-government terendah di angka 0,5. Artinya pembangunan e-government Timor-Leste masih dibawah standar indeks pembangunan e-government di ASEAN. Rendahnya indeks pembangunan e-government tersebut juga berkorelasi dengan rendahnya indeks e-participation warga Timor-Leste yaitu 0,4773 (publicadministration.un.org, 2022).
Indeks Pengembangan E-Government Timor-Leste Terendah di ASEAN
Selain berkorelasi dengan e-participation, indeks pembangunan e-government di Timor-Leste juga saling berkaitan dengan tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia, indeks layanan online, dan indeks infratsruktur telekomunikasi yang ada. Semakin tinggi indeks pembangunan e-government di sebuah negara, semakin tinggi pula indeks pembangunan manusianya, indeks layanan online-nya, dan indeks infrastruktur telekomunikasinya.
Dari sisi indeks diatas, yang perlu disoroti adalah Telecomunication Infrastructure Index yang angkanya paling rendah, yaitu 0,3640. Salah satu dampak langsung yang sangat dirasakan oleh masyarakat Timor-Leste dengan rendahnya indeks tersebut, yaitu sulitnya jaringan sinyal internet. Menurut data Cable.co.uk (2022), Timor-Leste adalah negara di dunia yang paling lambat sinyal internetnya dengan indeks 0,94 dan menjadi salah satu negara di dunia yang termahal juga harga biaya internet selulernya (USD 107,33 average cost per mont in using broadband package).
| No | Komponen Penilaian | Nilai Indeks | Kategori | Standar Minimal ASEAN |
| 1 | E-Government Development Index (EGDI) | 0,4372 | Rendah | 0,5 |
| 2 | E-Participation Index | 0,4773 | Rendah | 0,5 |
| 3 | Human Development Index | 0,5546 | Rendah | 0,5 |
| 4 | Online Service Index | 0,3931 | Rendah | 0,5 |
| 5 | Telecommunication Infratsructure Index | 0,3640 | Rendah | 0,5 |
Publik Timor-Leste Menunggu Sinyal Internet Cepat, Terjangkau, & Merata
Sulitnya jaringan sinyal internet ini, menjadi problem serius yang dirasakan oleh masyarakat Timor-Leste terutama di kalangan anak mudanya. Hal ini sesuai temuan riset dari The Asia Foundation yang bekerjasama dengan OXFAM, dan Kementerian Luar Negeri New Zealand pada 2023 yang lalu. Mereka merilis sebuah hasil riset yang menunjukan bahwa problem sulitnya jaringan sinyal internet di Timor-Leste membuat literasi digital milenial Timor-Leste menjadi terhambat dan sangat terlambat, padahal populasi milenial Timor-Leste hampir 70 % dari total penduduk yang ada dan juga menjadi populasi milenial terbanyak di ASEAN bahkan di dunia.
Hasil temuan tersebut kemudian ditulis menjadi artikel dalam sebuah surat kabar lintas negara yang berjudul “Generasi Digital Timor-Leste : Menunggu Sinyal” oleh Heidi Arbuckle, Ketua Tim Program Community Security and Jusctice, The Asia Foundation Timor-Leste (kupang.tribunnews.com, 2023). Harapan dari riset tersebut yaitu, dengan adanya internet yang mudah diakses dan terjangkau serta kebijakan untuk memberdayakan populasi muda di era digital akan berdampak pada pengurangan pengangguran populisasi muda serta menciptakan diversifikasi ekonomi baru di Timor-Leste.
Peran Partai Politik dan Pemerintahan Kabinet Baru Harus Apa?
Tuan Matan Ruak yang saat itu selaku perdana Menteri Timor-Leste beserta jajaran pejabat pemerintahan kabinetnya pada 2 Juni 2023 telah merilis Rencana Strategi Nasional Untuk Pembagunan Digital serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mereka memberi nama “Timor Digital 2032” dengan tujuan utama mendorong dengan cepat pembangunan teknologi digital dan digitalisasi di Timor-Leste.
Tujuan strategisnya yaitu mengimplementasikan e-government dan digitalisasi layanan publik untuk mempercepat ekonomi inklusif, perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor pertanian. Rencana strategis ini menjadi bagian rencana prioritas pemerintahan Timor-Leste yang didorong massif implementasinya, serta membuka peluang sharing, kerjasama, ataupun investasi dengan semua stakeholder ataupun partner dalam proses koordinasi maupun mekanisme implementasinya ke depannya (timor-leste.gov.tl, 2023).
“Timor Digital 2023” menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintahan kabinet baru yang dipimpin oleh Xanana Gusmao saat ini, tetapi pertanyaannya sejauh mana partai-partai politik ataupun jajaran pejabat pemerintahan baru ini telah mengimplementasikannya? Hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, dan tentu saja menurut Yayasan Satunama hal ini menjadi sebuah program strategis yang perlu dilanjutkan untuk menjawab hasil field assessment yang pernah kami lakukan pada September 2022 yang lalu.
Sisi lain, Yayasan SATUNAMA Yogyakarta yang didukung oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman di program tahun 2024 juga akan memprioritaskan isu mendorong peran partai-partai politik mitra dalam pengembangan e-government di Timor-Leste, melalui pembekalan pelatihan kepada para pemimpin partai mitra, yaitu CNRT, PD, PUDD, dan UDT. Luaran yang diharapkan yaitu para pemimpin partai mitra memiliki kompetensi e-government dalam level pengetahuan, nilai, dan teknis sehingga memudahkan mereka dalam pembuatan kebijakan ataupun penyusunan regulasi teknis turunan lainnya dalam mendukung implementasi e-government.
Rencana aksinya yaitu, para alumni pelatihan diharapkan bisa kolaborasi dengan pemerintah atau mitra stakeholder lainnya untuk mengawal implementasi rencana strategis nasional “Timor Digital 2032” dari awal sampai akhir. Dampak yang diharapkan yaitu terjadi tranformasi digital Timor-Leste yang mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Timor-Leste.
Penulis : Muhammad Zuhdan, Kepala Desk Timor-Leste, SATUNAMA.
