Diskusi Publik, Wisuda & Deklarasi Kaukus Politisi Muda Lintas Partai Politik

SATUNAMA Civilized Politics For Indonesian Democracy Program
Wisuda SPM III 2017
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

DISKUSI PUBLIK, WISUDA DAN DEKLARASI KAUKUS POLITISI MUDA LINTAS PARTAI POLITK

Politisi Muda, Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia Pasca 2019

Hotel Milennium Jakarta, 7 Desember 2017

Dinamika kehidupan bernegara kita selalu berjumpa dengan perubahan-perubahan. Peristiwa pra 1945 menunjukkan betapa strategi diplomatik dan narasi politik Soekarno, Hatta, Syahrir dan rekan seperjuangannya mampu membawa Indonesia meraih kemerdekaannya. Pada tahun 1966, rezim Orde Lama yang dikuasai Soekarno diganti oleh Soeharto. Masa kepemimpinan Soeharto dengan identitas pembangunan mengambil kontrol penuh atas rezim Orde Baru yang dipimpinnya. Seluruh kehidupan bernegara, termasuk aspirasi politik dibatasi. Pada tahun 1998, gerakan masyarakat sipil melalui mahasiswa menuntut sesuatu yang baru. Reformasi menjadi agenda pasca Orde Baru. Demokrasi dijalankan seutuhnya, tidak ada pembatasan partai politik, kebebasan berpendapat, pemerintahan yang bersih, dan tidak ada militer dalam organ politik yang sah di Indonesia.

Setelah reformasi berjalan, perlahan Indonesia mencari format baru untuk memulai kehidupan yang lebih demokratis. Salah satu yang terlihat adalah upaya pemajuan kehidupan berpolitik dengan penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka dari era Presiden Soeharto. Tercatat 44 Partai Politik mengikuti Pemilu tahun 1999, antitesa dari tesis fusi partai politik yang diberlakukan Soeharto selama 32 tahun memimpin. Dalam perkembangannya, muncul kritik bahwa terlalu banyak partai politik juga tidaklah banyak menyumbang pada perbaikan sendi-sendiri kehidupan bernegara. Hingga akhirnya muncul perubahan sistem dari pemilu ke pemilu yang berdampak pada pengurangan jumlah partai politik peserta pemilu di setiap periodesasi pemilu pasca 1999 di Indonesia. Perubahan sistem pemilu, termasuk diantaranya pemberlakuan parliamentary threshold ditempuh sebagai upaya menemukan format terbaik dalam menjalankan kehidupan demokrasi yang tidak hanya baik secara proses tetapi juga berdaya guna.

Hari-hari pasca reformasi bahkan sampai hari ini juga tidak sepi kritik. Ada yang berpendapat bahwa agenda reformasi hanya berhasil melengserkan Soeharto dan rezim Orde Barunya, namun gagal untuk mengisi reformasi dan melepaskan diri dari kultur Orde Baru. Salah satu indikasinya adalah kegagalan aktor-aktor reformasi untuk membangun epistemik baru yang satu dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Hingga hari ini, makna agung politik sebagai arena mengorganisasikan dan mengartikulasikan hak-hak rakyat untuk mencapai kebaikan kehidupan bersama tereduksi semata-mata menjadi kegiatan electoral dan power sharing melalui mekanisme demokrasi. Pengertian kita tentang politik terbatasi hanya pada perebutan kekuasaan melalui Pemilu yang secara periodik sebagai siklus pergantian rezim di mana partai politik menjadi pemain utamanya. Pengalaman dan praktik berpolitik kita, baik pada tingkat nasional maupun lokal seakan menegaskan pengertian politik yang bernada negatif ini sehingga memunculkan a priori di kalangan masyarakat. Hilangnya makna politik yang paling dasar dan pengertian kita tentang politik yang demikian membuat kita menjauhi bahkan membenci politik, padahal tidak ada satupun dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang dapat lepas dari politik.

SATUNAMA memilih untuk tidak larut dalam a priori terhadap partai politik. Sejarah panjang dukungan SATUNAMA terhadap perbaikan kultur demokrasi melalui pelatihan-pelatihan aktivis masyarakat sipil dirasa sudah cukup panjang, dan tibalah waktunya untuk memperkuat demokrasi melalui anak kandungnya yakni partai politik (political party as children of democracy). Pada tahun 2015 akhirnya gagasan itu dimulai dengan menginisiasi program Civilizing Politic for Indonesia Democracy (CPID). Salah satu aktivitas dalam program ini adalah dilakukannya pendidikan politik kepada kader-kader politisi muda lintas partai dan provinsi melalui Sekolah Politisi Muda. Hingga tahun 2017 ini, Sekolah Politisi Muda telah menyertakan tiga angkatan dengan jumlah alumni sebanyak 51 kader politisi muda.

Kader-kader politisi muda ini diharapkan menjadi komunitas epistemik baru di arena politik Indonesia. Mereka didorong untuk mampu mempromosikan nilai-nilai baik tentang integritas, anti korupsi, dan ke-Indonesiaan. Di tengah menguatnya trend politik identitas yang saat ini mewabah, para Politisi Muda justru diharapkan menjadi antitesa dari tesis politik yang berlaku hari ini, bahwa kemenangan dalam politik haruslah diraih dengan cara-cara yang bermartabat. Para politisi muda lintas partai yang dilatih selama 8 bulan berturut-turut diajak untuk keluar dari identitas kepartaian dan melebur dalam ruang yang lebih besar dan untuk sesuatu yang lebih besar yaitu Indonesia.

Rentan waktu 1998 sampai dengan setidak-tidaknya mendekati Pemilihan Umum 2019 adalah waktu yang cukup bagi generasi reformasi untuk menerapkan gagasannya. Hal ini juga didukung dengan tersedianya ruang dan platform politik bagi generasi reformasi untuk memberi sumbangan pada pertumbuhan demokrasi. Namun janganlah abai, bahwa setiap generasi ada masanya. Salah satu ciri demokrasi adalah menggenerasi, ada kebaruan dan pergantian yang periodik disana.

Sebagaimana dulu reformasi itu lahir sebagai tanggapan atas gejala sosial politik yang berkembang pada saat itu, maka post reformasi juga akan ada sebagai tanggapan atas gejala sosial yang timbul pasca reformasi. Anthony Giddens meyakini dalam perspektif ilmu-ilmu sosial pemahaman dinamika masyarakat selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu, serta pelaku dan tindakannya. Hubungan antara ruang dan waktu bersifat kodrati dan menyangkut makna serta hakikat suatu tindakan, sebab pelaku dan tindakan tidak dapat dipisahkan. Tanpa ruang dan waktu maka tiada tindakan.

Maka dalam konteks ini ruang dan waktu politik yang akan diselami adalah Indonesia setelah 2019 nanti. Pada masa itu, pelaku reformasi akan perlahan keluar dari ruang politik praktis dan memberi ruang bagi generasi setelahnya yang tidak lain adalah kader-kader politisi mudanya. Jika ruang dan waktu itu nyata, maka pekerjaan berikutnya adalah menyiapkan pelakunya untuk menjawab gejala sosial politik yang mungkin akan mewarnai dinamika bernegara kita ke depan. Berdasarkan pendapat Giddens, pelaku dan tindakannya selalu berkaitan. Maka harapannya, pelaku politik di masa depan akan lebih baik dan mencerminkan visi yang matang dalam berdemokrasi sehingga implikasinya jelas, tindakan-tindakan politik yang ditempuh akan sarat dengan values memperkuat ke-Indonesiaan. Atau bisa jadi yang terjadi sebaliknya, pelaku politik masa depan malah terjangkit penyakit lama politik kekuasaan. Mereka hadir dalam wajah yang lebih muda, namun tindakannya sama sekali tak berubah dari generasi sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka melalui ini SATUNAMA bersama Kaukus Politisi Muda bermaksud untuk menggelar diskusi publik dengan tema “Politisi Muda, Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia Pasca 2019”. Diskusi publik ini diadakan tidak untuk meramalkan siapa Presiden dan Wakil Presidennya nanti, namun untuk lebih jauh meneropong ruang politik yang ada di depan, khususnya setelah tahun politik 2019 nanti. Selain itu, diskusi publik ini didesain sebagai sebuah wacana lain dalam diskursus politik Indonesia kontemporer. Politik tidak melulu tentang kontestasi, tetapi juga mempersiapkan generasi, dan menyediakan ruang sebaik-baiknya bagi proses menuju kematangan berdemokrasi yang menyumbang pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

TUJUAN KEGIATAN

  1. Mendiskusikan agenda demokratisasi melalui politisi muda dan partai politik pasca 2019;
  2. Mendiskusikan peluang Politisi Muda menuju Pemilihan Umum 2019;
  3. Menggalang kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi kaum muda dalam politik dan demokrasi di Indonesia.

METODE

Untuk mencapai tujuan kegiatan diatas, maka metode yang akan digunakan adalah 1) Presentasi (Presentation): Dalam menyampaikan materi, narasumber diperkenankan untuk menggunakan metode presentasi. Masing-masing narasumber akan diberi waktu untuk mempresentasikan bahan diskusi sesuai dengan sub tema masing-masing. 2) Curah Pendapat dan Tanya Jawab, artinya setiap peserta diskusi publik terlibat aktif untuk ikut serta memberikan gagasannya sebagai tanggapan atas bahan diskusi yang diberikan oleh masing-masing narasumber.

MATERI DAN NARASUMBER

  1. Politik Indonesia dan Kemungkinannya Pasca 2019

Narasumber             : J. Kristiadi
Institusi        : Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Muatan        : Narasumber diharapkan dapat menyajikan studi perbandingan politik di Indonesia pada periode pasca reformasi hingga hari ini (1998 – 2017). Hal-hal apa saja yang menjadi pelajaran, hambatan, hingga best practice dari proses politik selama rentan waktu tersebut. Periode tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk membayangkan seperti apa proses politik di Indonesia pasca 2019. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah: Pertama, apakah pasca 2019 ada ruang yang cukup inklusif di internal partai politik bagi tumbuh kembangnya kader-kader politisi muda. Kedua, apa saja tantangan yang mungkin akan timbul bagi agenda demokratisasi melalui politisi muda pasca 2019.

  1. Peluang Politisi Muda Pasca 2019

Narasumber : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar
Institusi        : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

Muatan        : Narasumber diharapkan dapat merangkai best practice perjalanan politiknya sebagai politisi muda yang tampil ke panggung politik nasional setelah momentum 1998. Indonesia hari ini tengah berharap pada figur-figur politisi muda yang berkomitmen pada nilai-nilai integritas dan ke-Indonesiaan, namun sayangnya tidak sedikit politisi muda yang masih dibayang-bayangi ketakutan untuk gagal dalam arena politik sehingga menggunakan cara-cara tidak bermartabat dalam proses politiknya, salah satu yang memprihatinkan adalah money politics.

Melalui tema ini, diharapkan Narasumber dapat memberikan insights politik yang bermartabat bagi politisi muda. Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan adalah: Pertama, langkah-langkah dalam mengisi ruang politik yang strategis bagi kader-kader politisi muda. Kedua, bagaimana partai politik memandang politisi muda sebagai pelaku dalam ruang dan waktu politik pasca 2019.

  1. Media dan Politik Generasi Milenial

Narasumber : Wisnu Nugroho
Institusi        : Pemimpin Redaksi Kompas.com

Muatan        : Dalam bahasa budayawan Radhar Panca Dahana, generasi milenial adalah generasi yang mendapat pendidikan baik dan haus akan informasi serta wawasan. Mereka mengadopsi begitu banyak informasi dari dunia maya, yang itu membawa pengaruh terhadap pemaknaan identitas diri. Termasuk dalam identitas politik dan kebangsaannya. Pilkada Jakarta yang lalu misalnya, dengan politik identitas yang menguat membawa generasi milenial untuk beradu identitas politik sebagai pendukung pasangan calon tertentu. Kondisi ini kian ramai, karena tidak sedikit pilihan politik itu ditunjukkan secara terbuka di media sosialnya sehingga menimbulkan beragam reaksi dari kawanan yang ada di media sosial. Tidak jarang, relasi pertemanan dipertaruhkan karena pilihan politik yang berbeda di kalangan generasi milenial.

Pelajarannya, jelas bahwa ke depan pilihan politik menjadi semakin terbuka. Tidak seperti dulu yang seolah tabu mendiskusikan pilihan politik dan menunjukkan identitas politik di depan orang banyak. Generasi milenial adalah realitas dan pelaku politik masa depan. Sayangnya, ada sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak, bagaimana generasi milenial kini seolah kesulitas melepaskan diri dari ketertautan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada perangkat gawainya. Kita tentu memahami bagaimana perangkat teknologi memiliki daya persuasi hingga represi yang tidak ringan bagi generasi milenial. Mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan bertindak saat menghidupi tantangan. Oleh karenanya, melalui topik ini hendak dikaitkan bagaimana peran pengaruh media khususnya yang bergerak dalam ranah online terhadap upaya persuasi membangun kultur politik yang demokratis dan tidak memecah belah. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah: Pertama, bagaimana tawaran media terhadap konten politik bagi generasi milenial. Kedua, cara-cara politisi muda menggunakan media sebagai sarana mempromosikan nilai-nilai demokratis dan politik yang berintegritas.

PESERTA KEGIATAN

Kegiatan ini akan dihadiri:

  1. Alumni Sekolah Politisi Muda Angkatan I, II, dan III
  2. Pimpinan DPP Partai Politik
  3. Pimpinan Partai Politik Mitra Program di 7 Provinsi
  4. Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil yang concern pada isu Politik dan Demokrasi
  5. Jaringan Media Cetak dan Online
  6. Jaringan Mahasiswa dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se- Jabodetabek
  7. Akademisi dan Peneliti bidang Politik dan Demokrasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Desember 2017
Waktu               : Pk. 14.00 – 18.00 WIB
Tempat             : Milennium Hotel Sirih, Jl Fachrudin No. 03, Tanah Abang, Jakarta.

KONTAK PERSON

Informasi lebih lanjut silakan hubungi Sdr. Valeri B. Jehanu, kontak 0821-3262-2300, email valeribj@satunama.org

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 8 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*