Yogyakarta. 26/08/2017. Fakta bahwa kuatnya ego sektoral dalam pengelolaan sungai menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk sinergitas. Hal ini terungkap dalam Jambore Sungai Indonesia ke -2 di Yogyakarta dalam sesi seminar nasional “Membangun Komitmen antar Stakeholder dalam Pengelolaan Sungai”.
Seperti yang diutarakan Yanto dari Forum Daerah Sungai Gajah Wong Yogyakarta, bahwa belum ada pengalaman yang menunjukkan bersatunya para pemangku kebijakan untuk menelurkan satu kebijakan terpadu untuk mengatasi persoalan pengelolaan sungai di Yogyakarta.
“Setahu saya kalau bicara pengelolaan sungai itu ada 9 kementerian yang punya kewenangan, tapi selama ini belum terlihat gathuk (selaras –red), lha pemerintah antar sektor saja belum gathuk bagaimana mau memfasilitasi 4 pilar (pemerintah, komunitas, perusahaan, perguruan tinggi –red) untuk sinergis?”, tegas Yanto yang merupakan pejuang lingkungan Komunitas Sungai Gajah Wong Yogyakarta.
Menanggapi hal tersebut, Agus Suprapto, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa sudah ada koordinasi antar sektor, namun Agus mengakui memang banyak tantangan yang dihadapi, seperti monitoring dan evaluasi yang belum menyeluruh dan terpadu.
“Antar sektor sudah ada koordinasi berbentuk forum lintas kementerian lembaga, tapi memang tantangannya soal monitoring dan evaluasi menyeluruh dan terpadu, kami terus mengupayakan agar antar sektor punya kesepahaman dan komitmen”, terang Agus.
Menanggapi hal ini, Agung Nugroho dari Forum Pengelolaan Risiko Bencana (FPRB) Boyolali menegaskan bahwa keterangan dari Pemerintah selalu mengambang, belum terukur, jadi semua sulit mengerti kondisi yang dialami bersama saat ini.
“Kalau menurut saya informasi dari bapak-bapak yang di depan (para narasumber dari unsur pemerintah –red) masing mengambang, jelas fakta yang kita hadapi itu ego sektoral, di daerah sama pusat nggak pernah nyambung, sebenarnya bagaimana koordinasi antar sektor yang terjadi selama ini?”, tegas Agung bermaksud menggali informasi yang lebih rinci dan terukur.
Hermono Sigit, Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) menyampaikan bahwa pemerintah selalu berupaya bergandeng tangan dengan semua pihak soal kebijakan umum dan kebijakan operasional dan tantangan yang harus diselesaikan adalah satu pola koordinasi yang terpadu antar sektor.
“Kami selalu menggandeng semua pihak dalam perumusan kebijakan umum dan operasional, soal sinergitas antar sektor masih terus diupayakan, ke depan tantangan yang harus kita selesaikan adalah soal pola koordinasi terpadu antar sektor”, terang Hermono.
Menanggapi hal tersebut, Ema Vidiastuti Sri Utami dari SATUNAMA Yogyakarta menegaskan soal mendesaknya kebutuhan adanya regulasi khusus untuk membangun sinergitas antar sektor dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Saat ini sudah mendesak, harus ada kebijakan khusus yang menjamin terbangunnya sinergitas antar sektor di pusat dan di daerah, juga antar pemangku kepentingan lainnya, bukan hanya perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan saja, tapi juga monitoring evaluasinya”, tegas Ema. (Prabu Ayunda Sora/SATUNAMA. Foto : Frysa/Fisipol UGM)
