Isu Sungai Harus Jadi Isu Politik

Jambore Sungai Indonesia Ke -2 di Yogyakarta
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Sabtu, 26/08/2017, Yogyakarta. Jaringan komunitas sungai dan Masyarakat Sipil Indonesia menyelenggarakan Jambore Sungai Indonesia ke -2 di Yogyakarta, dalam sesi seminar yang mengangkat tema “Membangun Komitmen antar Stakeholder dalam Pengelolaan Sungai”, muncul penegasan dari forum bahwa isu pengelolaan sungai harus jadi isu politik, tidak cukup sekedar mendorong kinerja birokrasi dan regulasi.

Dimulai oleh Agus Maryono, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang mengutarakan bahwa soal pengelolaan sungai di Indonesia harus jadi isu politik, menjadi kerja-kerja panjang gerakan sungai yang terpadu dengan baik.

Endang Rohjiani (kedua dari kiri) Ketua Asosiasi Sungai Yogyakarta, saat sesi seminar “Membangun Komitmen antar Stakeholder dalam Pengelolaan Sungai”, Gedung Garuda Jogja National Museum (JNM) Yogyakarta. (26/08) (Foto : Frysa).

“Isu sungai di Indonesia selama ini kan masih jadi dagangan politik di kampanye saja, tantangan ke depan gerakan sungai adalah bagaimana berjuang agar isu sungai jadi isu politik.”, ungkap Dosen Fakultas Teknik UGM yang familiar dengan Gerakan Restorasi Sungai Indonesia, GRSI ini.

Hal senada disampaikan oleh pegiat dari SATUNAMA Yogyakarta, Ema Vidiastuti Sri Utami, bahwa membangun komitmen antar pemangku kepentingan ini adalah bagian dari upaya membangun isu sungai menjadi isu politik.

“Tidak sekedar komitmen birokratis saja. Tapi Jambore Sungai ini juga sebagai upaya kita mempertemukan para pemangku kepentingan sebagai upaya dalam membangun sungai menjadi isu politik di Indonesia”, papar Ema yang kesehariannya aktif dengan berbagai komunitas sungai di Yogyakarta.

Sangat tegas disampaikan oleh Endang Rohjiani, Ketua Asosiasi Sungai Yogyakarta, AKSY, bahwa soal sungai menjadi isu politik di Indonesia konkretnya adalah sungai harus menjadi perhatian publik dan menjadi fokus lembaga-lembaga politik dalam proses pengambilan kebijkan, baik tentang penataan pemukimannya, konservasinya, dan pemberdayaan ekonominya, dalam pemanfataan ruang.

“Konkretnya, sungai harus jadi perhatian publik, komunitas harus punya komitmen yang kuat, paham dan terampil kalau bicara semua hal tentang sungai dan harus diupayakan agar sungai menjadi fokus lembaga-lembaga politik dalam proses pengambilan kebijakan tata ruang wilayah”, tegas Endang yang sejak 1990an sudah aktif mengorganisir komunitas sungai Yogyakarta.(Prabu Ayunda Sora/SATUNAMA. Foto : Frysa/Fisipol UGM).

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 32 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*