Masih Minim, Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Liputan Peluncuran Kajian Yayasan SATUNAMA
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Patriarkisme politik ternyata masih muncul dalam pilkada. Dalam Pilkada Serentak tahun 2015 terdapat 1656 calon kandidat kepala daerah, namun hanya 121 atau 7,3 % yang merupakan perempuan. Angka ini menjadi semakin kecil karena dari 121 kandidat perempuan tersebut hanya 47 saja yang kemudian terpilih sebagai kepala daerah.

Gambaran itu nampak dalam acara peluncuran hasil kajian Patriarkisme Politik di Indonesia : Studi Komparatif dalam Pilkada 2015 dan 2017 yang digagas oleh Yayasan SATUNAMA, Kamis (9/2) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Latar belakang mengapa kami melakukan kajian ini berangkat dari kajian kami di 2015 yang juga dilaksanakan dengan KPU. Ada resistensi masyarakat Indonesia terhadap keterwakilan perempuan. Hanya ada 4,1% atau 47 perempuan dari 1138 peserta pilkada di 2015.” Ujar Nunung Qomariyah, koordinator desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA.

Jika data 2015 dipilah dan diteliti lebih jauh, maka semakin terlihat ruang politik yang tidak setara bagi perempuan. Dari 121 calon perempuan, yang berani mencalonkan sebagai Bupati sebesar 46 orang, Walikota 8 orang, dan hanya ada 1 Gubernur. Berbeda jika dibandingkan dengan kandidat laki-laki yang mendominasi posisi kepala daerah. Terdapat 20 posisi Gubernur, 103 Walikota, dan 650 Bupati.

Tidak jauh berbeda dengan Pilkada 2015, hasil kajian Pilkada 2017 menunjukkan bahwa dari total 622 kandidat, hanya ada 45 atau 7.2% saja yang merupakan calon perempuan. Sebanyak 45 perempuan tersebut akan berkompetisi pada 15 Februari mendatang dalam pilkada serentak yang tersebar dalam 7 Provinsi dan 94 kabupaten/Kota. Minimnya kepemimpinan perempuan bisa jadi penanda masih kuatnya patriarkisme politik.

“Kenapa angkanya masih kecil? Biasanya karena partai memilih calon yang memiliki peluang besar untuk terpilih. Kedua, mungkin juga karena tidak ada mekanisme rekrutmen yang terbuka dan inklusif. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman, yang menunjukkan bahwa perempuan adalah riil rival bagi calon laki-laki di dalam partainya sendiri.” Tanggap Farid Bambang Siswantoro, Komisioner KPU DIY.

Sementara Bambang Praswantoro dari PDIP Perjuangan menyoroti soal dana politik bagi politisi perempuan. “Perempuan harus juga diajarkan bagaimana mencari dana politik, bukan hanya persoalan marketing politik. Ini memang baru ide liar, tapi kalau soal menghadapi massa peluang perempuan justru lebih besar. Perempuan juga lebih dipercaya. Tetapi ketika masuk di kontestasi, tidak semua bisa bersaing dengan bebas.” Ujarnya.

Persoalan kultur juga tak luput dibahas sebagai penghalang perempuan untuk dapat lebih berkiprah di pilkada. “Hambatannya bukan hanya di partai politik, tetapi juga pemilih. Calon yang cantik dan pintar dianggap berbahaya, ini stereotype tetapi juga fakta. Ada culture barriers di masyarakat kita.” Kata Luluk Nur Hamidah, Sekjen DPP Perempuan Bangsa PKB.

Kajian Patriarkisme Politik di Indonesia : Studi Komparatif dalam Pilkada 2015 dan 2017 dilakukan oleh Departemen Politik dan Demokrasi Yayasan SATUNAMA sejak Desember 2016. Data-data dambil dari data KPU. Kajian ini akan digunakan untuk melihat peta calon perempuan dalam Pilkada 2017 serta perspektif gender calon peserta Pilkada.

“Tim kami melakukan tracking, penelusuran data termasuk statementstatement di media untuk melihat perspektif gender calon peserta pilkada. Ini menjadi pijakan awal untuk melakukan advokasi keterwakilan perempuan. Goal nya adalah kita ingin mencapai kepemimpinan perempuan yang baik.” Ujar Nunung.

Lebih jauh dia juga menyebutkan bahwa tujuan mencapai kepemimpinan perempuan yang baik itu harus didukung oleh beberapa upaya dan niat yang serius. “Kita bisa lihat bahwa persoalan aturan menjadi sangat penting, jika tidak ada kebijakan afirmasi bagi keterwakilan perempuan mungkin saja jumlahnya masih sangat kecil. Masalahnya apakah partai politik masih mau mendorong ini ketika ini juga dipandang mengancam. Maka kami melihat perlunya perempuan untuk juga didorong untuk masuk dalam arena pengambilan kebijakan” tutup Nunung. []

Penulis : Ariwan K Perdana
Foto-Foto : Izzul Albab

(Visited 104 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*