satunamasatunamasatunama

Kerangka Acuan Kegiatan

Seminar Menggagas Keadaban Politik di Indonesia & Launching Sekolah Politisi Muda

CcmdjiNUYAAcTU5
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Kerangka Acuan

Seminar Menggagas Keadaban Politik di Indonesia &

Launching Sekolah Politisi Muda-CPID
Jakarta, Kamis 10 Maret 2016

Satunama.org – Tahun 2015 Program Sekolah Politisi Muda dimulai. Program ini merupakan bagian dari Program Civilizing Politics for Indonesia Democracy, selanjutnya disebut CPID, dengan dukungan dari Konrad Adenaeur Stiftung (KAS) Jerman. Sepanjang 2015 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang secara garis besar terbagi ke dalam tiga bagian: (1) Pre Sekolah, meliputi indept assesment dan workshop desain dan finalisasi kurikulum dan metodologi; (2) On Sekolah, meliputi Sekolah I, Sekolah II dan Sekolah III (3) Post Sekolah, meliputi asistensi dan workshop penyusunan Rencana Aksi dan Kertas Kebijakan untuk masing-masing peserta. Dalam pelaksanaan Program, SATUNAMA sebagai Pengelola Sekolah Politisi Muda, bekerjasama dengan beberapa partai politik di empat wilayah; Makassar-Sulawesi Selatan, Surabaya-Jawa Timur, Depok-Jawa Barat, dan Bandar Lampung-Lampung. Di tahun ini, SATUNAMA akan memperluas kerja sama dengan beberapa partai di Provinsi Kalimantan Barat dan DI.Yogyakarta.

Gagasan program Sekolah Politisi Muda-CPID bermula pada refleksi liberalisasi politik dan demokratisasi di Indonesia yang telah berlangsung 17 tahun, yang sekian kecil penandanya adalah meruaknya kebebasan sipil dan berorganisasi, dengan memberikan penekanan pada betapa, secara ideal, relevan dan signifikannya Partai Politik bagi pengembangan demokrasi. Secara internal dan spesifik, Program ini sebagai wujud refleksi-aksi bagi apa yang telah dilakukan oleh SATUNAMA dalam turut ambil bagian dalam pengembangan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Sebelumnya sejak 1997-2015 SATUNAMA mengampu Program Pendidikan Politik bagi aktivis Masyarakat Sipil, melalui Program Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL).

Kerisauan yang melanda seturut perkembangan demokratisasi dan politik tanah air adalah melenyapnya “makna agung politik” sebagai arena untuk membincangkan dan menetapkan kepentingan nasional di tengah-tengah kekuatan ekonomi-politik global berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan serta pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tereduksi semata-mata menjadi kegiatan electoral dan power sharing melalui mekanisme demokrasi. Pengertian kita tentang politik terbatasi hanya pada perebutan kekuasaan melalui Pemilu yang secara periodik sebagai siklus pergantian rezim di mana partai politik menjadi pemain utamanya. Pengalaman dan praktik berpolitik kita, baik pada tingkat nasional maupun lokal seakan menegaskan pengertian politik yang bernada negatif ini sehingga memunculkan a priori di kalangan masyarakat. Hilangnya makna politik yang paling dasar dan pengertian kita tentang politik yang demikian membuat kita menjauhi bahkan membenci politik, padahal tidak ada satupun dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang dapat lepas dari politik.

Lebih merisaukan lagi pencapaian kekuasaan diwarnai politik uang dan pertaruhan uang, misalnya menjelang Pencalonan dan Pemilu/Pilkada. Politik elektoral khas sekali dengan cirinya yang berbiaya tinggi, baik sejak awal pencalonan, pemilihan hingga pelaksanaan kekuasaan. Akibatnya, seorang kandidat yang maju mencalonkan diri harus disokong oleh kekuatan bisnis yang memberikan dukungan finansial untuk membiayai ongkos politik yang besar. Para makelar politik, pemilik modal, pemilik kekuatan massa menjadi aktor penentu proses politik uang tersebut. Sebagai imbalan atas proses itu, segenap kompensasi telah disiapkan. Misalnya pemberian ijin pertambangan, ijin perkebunan, peralihan hak lahan, monopoli proyek dan pemberian jatah jabatan tertentu pada mereka yang berada dibalik layar kemenangan kandidat. Tidak berlebih jika dilaporkan oleh WALHI dan ICW bahwa laju korupsi di bidang kehutanan dan perijinan untuk usaha-usaha strategis meningkat pesat. Kondisi ini menumbuhkan korupsi politik yang demikian subur dan meluas di berbagai lini dan sektor. Walhasil Seorang narasumber pada kegiatan Worskhop Ahli dan Mantan Gubernur salah satu Provinsi di Tanah Jawa menegaskan bahwa Politik kita becek dan busuk.

Konsensi dan transaksi politik seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa politik dan demokrasi kita memiliki gap yang besar antara “yang ideal” dengan “yang real”. Meski demikian harapan tetaplah harus dipupuk. Optimisme tetap diteguhkan bahwa semua bisa kita lalui. Menyadari dan mengembalikan marwah politik ke cita-cita awalnya adalah sebuah gagasan dan langkah yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia agar kehadirannya memberikan makna bagi kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan penegakan hukum. Meski kadang dihindari dan bahkan dibenci, Politik adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Terdapat institusi yang paling bertanggung jawab terhadap situasi politik di Indonesia saat ini, yaitu partai politik. Secara ideal partai politik memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan di dalam mengembangkan kehidupan politik yang lebih demokratis. Hampir 18 tahun Indonesia berdemokrasi, dan pada saat yang sama partai politik menjadi aktor paling dominan dalam menentukan arah politik bangsa dan menyiapkan pemimpin-pemimpin politik dan pemerintahan. Di samping catatan yang positif, tidak lebih sedikit kritik tajam dan catatan negatif terhadap partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

Di samping persoalan-persoalan di atas, berbagai kebijakan yang lahir selama ini kerap meminggirkan kepentingan perempuan. Minimnya keterlibatan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam seluruh proses pembuatan kebijakan menjadi salah satu faktor. Dalam masyarakat patriarkis, perempuan adalah garis terdepan dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan domestik keluarga mereka. Para perempuanlah di ranah domestik yang bertanggung jawab dalam penyediaan pangan, air, energi, gizi dan sumber daya lain. Hilangnya sumber-sumber kehidupan mereka tak pelak membuat perempuan semakin marjinal karena kebijakan-kebijakan publik jarang sekali menimbang posisi dan peran mereka. Maka proses pemiskinan perempuan terus terjadi akibat berbagai kebijakan yang tidak memperhitungkan dampaknya bagi perempuan.

Berdasarkan hal di atas, SATUNAMA akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan: (1) Sekolah Politisi Muda III tanggal 5-9 Maret 2016 bertempat di Bogor, Jawa Barat; (2) Seminar “Menggagas Keadaban Politik di Indonesia”; (3) Launching Program Sekolah Politisi Muda-CPID; (4) Wisuda angkatan pertama Sekolah Politisi Muda; (5) Rapat Pimpinan Partai Mitra program CPID. Khusus kegiatan Seminar direncanakan berkolaborasi dengan LIPI, Fakultas Psikologi-UI, JPP-UGM dan Kompas.

TUJUAN

  1. Mendapatkan insight tentang Politik yang Berkeadaban (civililzed politics);
  2. Mendiskusikan Tanggung jawab Etik Politisi dalam Mengembangkan Keadaban Politik di Indonesia;
  3. Mendiskusikan Politik sebagai Bagian dari Kebudayaan Masyarakat yang Lebih Luas;
  4. Mendiskusikan Partisipasi Penuh Perempuan dalam Kegiatan Politik dan Lembaga-lembaga Politik;
  5. Mendiskusikan Penegakan Hukum dan Sistem Politik yang Dapat Meminimalkan Prilaku Korupsi;
  6. Mengenali Tantangan yang Dihadapi dalam Mengembangkan Budaya Politik yang Demokratis;
  7. Mempublikasikan program melalui launching Sekolah Politisi Muda-Civilizing Politics for Indonesia Democracy (CPID) sebagai Ruang Pendidikan Politisi yang memiliki visi, komitmen dan keterampilan dalam mengembangkan kehidupan politik yang demokratis;
  8. Memberikan “penghargaan” kepada peserta Sekolah Politisi Muda yang telah melalui seluruh tahapan Sekolah selama satu tahun.

PEMBICARA Dan MODERATOR

Kegiatan Seminar Menggagas Keadaban Politik di Indonesia akan menghadirkan pembicara sebagai berikut:

  • Dr. Syafi’i Maarif- Keynote Speaker

Politisi dan Masa Depan Budaya Politik di Indonesia

Pertanyaan Kunci: bagaimana menyiapkan politisi yang memiliki integritas, etika dan komitmen pada nilai-nilai demokrasi?

  • Radhar Panca Dahana- Speaker

Topik: Politik dan Kebudayaan

Pertanyaan Kunci: bagaimana membentuk lingkungan politik yang kondusif bagi praktik berpolitik yang beradab?

  • Prof. DR. Chusnul Mariyah – Speaker

Topik: Perempuan dan Politik

Pertanyaan Kunci: bagaimana mendorong perempuan semakin terlibat dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan publik; eksekutif dan legislatif serta dalam partai politik?

  • DR. Bambang Widjojanto – Speaker

Topik: Penegakan Hukum dan Korupsi Politik

Pertanyaan Kunci: bagaimana mengembangkan sistem politik dan hukum yang dapat meminimalkan prilaku korupsi?

 

Seminar akan dimoderatori oleh: Dr. Gun Gun Heryanto, salah seorang Ahli yang terlibat dalam Program CPID sejak Indept Assesment, Workshop Ahli Desain Kurikulum dan Modul sekaligus Pengajar Sekolah Politisi Muda-CPID.

 

PARTISIPAN

Kegiatan Seminar dan Launching akan diikuti oleh Politisi peserta Sekolah Politisi Muda-CPID yang telah dinyatakan lulus dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Sekolah selama satu tahun mulai dari seri Sekolah (3x), penugasan menyusun Rencana Aksi dan Kertas Kebijakan, serta kegiatan asistensi dan meeting di wilayah masing-masing. Kegiatan ini juga akan diikuti oleh pimpinan partai mitra, yaitu: DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur, DPD Partai GERINDRA Provinsi Jawa Timur, Pimpinan DPD Partai NasDem Kota Makassar-Sulsel, Pimpinan DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, Pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Depok-Jabar, Pimpinan DPC Partai Gerindra Kota Depok-Jabar, Pimpinan PDI-P Provinsi Lampung, Pimpinan Partai GERINDRA Provinsi Lampung, Pimpinan PPP, PKB, PAN Provinsi Kalimantan Barat dan Pimpinan 2 partai politik DI-Yogyakarta. Kegiatan juga akan diikuti beberapa DPP Partai Mitra, akademisi, peneliti, aktivis NGO/LSM yang memiliki konsen terhadap demokrasi, dan kalangan media massa. Kurang lebih 100 peserta akan ikut menghadiri kegiatan Seminar ini.

WAKTU Dan TEMPAT

Seminar dan Launching akan diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Maret 2016 bertempat di Hotel Aryaduta, Lantai 1 Ruang Mezzanine, Jl. Prapatan No. 44-48 Menteng, Jakarta; Telp. 021-2515151.

PENYELENGGARA KEGIATAN

Kegiatan diselenggarakan atas dukungan pendanaan dari Konrad Adenaeur Stiftung (KAS) Jerman. Dalam pelaksanaan khusus kegiatan Seminar, Yayasan SATUNAMA direncanakan berkolaborasi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fakultas Psikologi UI, Kompas Media, dan JPP-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

NATAHUBUNG

Informasi lebih lanjut silakan hubungi: Nunung Qomariyah, kontak 081 328 384 351
e-mail: nunung@satunama.org atau Insan Kamil kontak 081 5788 4 3525, email: kamil_ell@satunama.org.

Daftar Peserta Seminar “Menggagas Keadaban Politik di Indonesia”, Jakarta, 10 Maret 2016

  1. Demos – Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi
  2. Elsam – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
  3. Imparsial
  4. FORMAPPI
  5. Lingkar Madani-Ray Rangkuti
  6. INFID – International NGO Forum on Indonesia Development
  7. Transparency International Indonesia
  8. Wahid Institute
  9. Yayasan Desantara
  10. ICW – Indonesia Corruption Watch
  11. PIRAC – Public Interest Research And Advocacy Center
  12. IKA – Indonesia Untuk Kemanusiaan
  13. LAKPESDAM NU – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama
  14. Akbar Tandjung Institute
  15. Bina Desa
  16. YAPPIKA
  17. Common Ground Indonesia
  18. FITRA – Forum Ind.Untuk Transparansi Anggaran
  19. HRWG – Indonesia’s NGO Coalition for International human Rights Advocacy
  20. ISSI – Institute sejarah sosial Indonesia
  21. KONTRAS
  22. Maarif Institute
  23. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan (Center for Law and justice Studies)
  24. PATTIRO – Pusat Telaah dan Informasi Regional
  25. SETARA INSTITUTE
  26. PRAKARSA
  27. IDEA, Yogyakarta
  28. IRE, Yogyakarta
  29. ICRP
  30. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Pusat
  31. Kapal Perempuan
  32. Jurnal Perempuan
  33. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI)
  34. KOWANI – Kongres Wanita Indonesia
  35. RAHIMA – Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan
  36. KALYANAMITRA
  37. Aisyiyah Pusat
  38. Fatayat NU
  39. PBNU
  40. Muhammadiyah
  41. Muslimat NU
  42. KWI – Konferensi Wali Gereja
  43. PB PMII
  44. PB HMI
  45. DN FPII
  46. PMKRI
  47. GMKI
  48. PolGoV UGM
  49. LIPI – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  50. Pusat Studi HAM – Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)
  51. Puskapol UI – Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia
  52. Smeru- Social Monitoring and Early Response Unit
  53. CSIS – Center For Strategy and International studies
  54. ERI – Electoral Research Institute
  55. Komisi II DPR RI – Pemilu
  56. Komisi III DPR RI – Hukum dan HAM
  57. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri: CP – Soedarmo
  58. Deputi Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (PolHukKam) RI
  59. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (PolHukKam) RI
  60. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
  61. Komnas HAM
  62. Komnas Perempuan
  63. LEMHANAS
  64. TAF – The Asia Foundation
  65. AUSAID – Australia for International Development/Badan Pembangunan Internasional Australia
  66. American Embassy
  67. USAID – United States Agency for International Development
  68. ACILS – American Center for International Labors Solidarity
  69. HIVOS – Humanistic Institute for Development Cooperation
  70. IFES – International Foundation for Electoral System
  71. THE FORD FOUNDATION
  72. UNDP – United Nations Development Programme/Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa
  73. TIFA Foundation
  74. PARTAI PAN DEPOK
  75. PARTAI Demokrat DEPOK
  76. PARTAI GERINDRA DEPOK
  77. PDIP LAMPUNG
  78. PARTAI GERINDRA LAMPUNG
  79. PARTAI DEMOKRAT SULSEL
  80. PARTAI NASDEM SULSEL
  81. PARTAI NASDEM JATIM
  82. PARTAI GERINDRA JATIM
  83. PARTAI PKB YOGYAKARTA
  84. PARTAI PPP YOGYAKARTA
  85. PARTAI PAN – KALBAR
  86. PARTAI PPP – KALBAR
  87. PARTAI PKB – KALBAR
  88. DPP PDIP
  89. DPP GERINDRA
  90. DPP PAN
  91. DPP PKB
  92. DPP NasDem
  93. DPP Demokrat
  94. DPP PPP
  95. Lembaga Survey Indonesia
  96. Lingkaran Survey Indonesia
  97. Poltracking
  98. Indobarometer
  99. Indikator Politik
  100. SMRC-Saiful Mujani Research and Conculting.
  101. BAWASLU NASIONAL
  102. BAWASLU DKI Jakarta
  103. KPU Pusat
  104. KPU DKI Jakarta
  105. KPUD Depok, Jawa Barat
  106. KPUD DIY
  107. KPUD Kubu Raya, Kalimantan Barat
  108. KPUD Pontianak, Kalimantan Barat
  109. DKPP- Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu
(Visited 150 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Leave a comment

Your email address will not be published.


*