Satunama.org – Salah satu tujuan Negara dan Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Kini Bangsa Indonesia telah genap 70 tahun merdeka, namun cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus terus-menerus kita perjuangkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya pemenuhan hak dasar rakyat.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari menyiapkan kurikulum, memberikan fasilitas serta menyiapkan tenaga pendidik. Namun demikian, sampai saat ini kita masih menemukan beberapa persoalan di dalam pelaksanaan pendidikan.
Beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat antara lain (1) akses yang belum merata, (2) fasilitas yang belum memadai —baik jumlah maupun kualitas, (3) sistem pendidikan yang selalu berganti dan menimbulkan kebingungan serta kontroversi, (4) tenaga pendidik yang belum optimal baik dalam kuantitas maupun kualitas, (5) masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di dalam sekolah, baik pada pendidikan dasar maupun tinggi dan bahkan beberapa berujung kematian, (6) masih ditemukannya pungutan di sekolah, (7) ditemukannya potongan terhadap tunjangan sertifikasi guru, dan yang paling sering dikeluhkan adalah (8) komersialisasi pendidikan atau makin mahalnya biaya pendidikan.
Data Kementrian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2010 menunjukkan setiap tahun terdapat lebih dari 1,8 juta anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Untuk tenaga pendidik, data Kemendikbud menunjukkan 54% guru tidak memiliki standar kualifikasi dan jumlahnya pun belum memadai. Tahun 2010, data memperlihatkan Indonesia masih kekurangan guru sebanyak 112 ribu untuk Sekolah Dasar. Sedangkan data Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY menunjukkan bahwa kasus yang paling banyak diadukan oleh masyarakat pada tahun 2013 adalah pendidikan dan kesehatan. Jumlah aduan dimaksud mencapai 180 kasus.
Situasi pendidikan yang belum optimal ini pula yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tertinggal dari negara tetangga. Pada tahun 2013, PBB melansir data IPM dan Indonesia menempati posisi 121, sedangkan Malaysia menempati urutan 64 dan Singapura 18. Data UNESCO tahun 2011 juga memperlihatkan hal yang hampir sama, data Education Development Index menunjukkan Indonesia menempati urutan 69 dari 127 negara.
Dengan latar sebagaimana diuraikan ini Forum Tribun-SATUNAMA IV diselenggarakan.
Tujuan
Diskusi ini diselenggarakan dengan tujuan :
1. Mendiskusikan situasi terkini pelaksanaan pendidikan di DIY.
2. Merefleksikan permasalahan pendidikan di Indonesia dan DIY dalam kaitan dengan
tujuan negara ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’.
3. Merumuskan solusi atas permasalahan pendidikan di Indonesia dan DIY.
Pelaksanaan
Diskusi kerjasama Yayasan Satunama dengan Tribun Jogja ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2015
Waktu : 09.30 – 12.00 WIB
Tempat : Kantor Tribun Jogja, Jl. Jend. Sudirman No. 52 Yogyakarta
Tema : Ke Mana Arah Pendidikan Kita? Refleksi Atas Sistem dan Pelaksanaan
Pendidikan di DIY
Narasumber :
1. Prasena Nawak Santi (Yayasan Satunama)
2. Baskara Aji (Kepala Dinas Pendidikan DIY)
3. Lembaga Ombudsman Daerah
Partisipan
Partisipan diskusi berasal dari organisasi masyarakat sipil, organisasi guru, organisasi siswa,
serta pemerhati isu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Narahubung
Konfirmasi kehadiran silakan dikirimkan melalui surel ke arsih@satunama.org atau SMS ke
nomor 085729746458 (Arsih) selambatnya Selasa, 1 September 2015 pukul 16.00 WIB.