Menimbang Inklusivitas Kebijakan Penyiaran Indonesia

Menimbang Inklusivitas Kebijakan Penyiaran Indonesia

2.3. Refleksi para pihak atas hak asasi manusia tuli di tayangan Debat Calon Presiden RI 2014

Media Indonesia (17 November 2014) menyebutkan Kementerian Sosial memiliki data bahwa warga tuli di Indonesia mencapai 1,5 juta jiwa. Terang bahwa dalam kerangka dan perspektif hak asasi manusia maka pertimbangan kebijakan bukan angka dan jumlah karena yang menjadi acuan adalah hak asasi manusia dan kemanusiaan. Jadi, jumlah warga tuli bukan penentu perlu tidaknya kebijakan ramah tuli. Pemerintah wajib menyediakan kebijakan publik yang ramah warga tuli berapa pun jumlah warganya yang tuli.

Hingga tulisan ini dibuat, dalam dunia penyiaran pandang-dengar Indonesia, hanya Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang menyediakan terjemahan bahasa isyarat dalam siarannya. Sarana itu pun terbatas pada siaran berita. Tidak ada satu pun stasiun televisi swasta Indonesia yang menyediakan terjemahan bahasa isyarat dalam siarannya.
Pengalaman para pihak tentang penghormatan-perlindungan-pemenuhan hak asasi manusia tuli dalam Pemilihan Presiden RI 2014 menunjukkan apresiasi warga atas kehadiran negara. Refleksi para pihak juga menunjukkan urgensi tindakan negara untuk memperbaiki derajat penikmatan hak asasi manusia oleh warga tuli.

Pengetahuan tentang payung hukum dan instrumen hak asasi manusia menjadi hal mendesak untuk diperkuat. Diketahui umum, informasi merupakan kuasa. Tanpa memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup tentang hak asasi manusia yang melekat kepada dirinya, seseorang tidak akan memiliki daya yang cukup untuk membela hak asasi manusianya. Informasi yang diperoleh dari para informan menunjukkan bahwa pengetahuan warga atas jaminan hukum untuk hak asasi manusia tuli, baik menyangkut hak atas informasi maupun hak atas aksesibilitas, masih perlu ditingkatkan.

Pada dasarnya, kemauan negara untuk berubah dan mendengarkan aspirasi warga diapresiasi oleh para pihak. Kemauan negara untuk berubah dan mendengarkan aspirasi warga ini ditunjukkan dengan kebijakan penyediaan terjemahan bahasa isyarat di debat kedua calon presiden dalam Pemilihan Presiden RI 2014. Meski KPU RI tidak membalas surel yang dilayangkan kepadanya, KPU RI mengubah kebijakan. Dalam konteks derajat responsiveness KPU RI belum sepenuhnya optimal, KPU RI belum komunikatif, namun dengan dilaksanakannya substansi aspirasi, KPU RI patut mendapatkan apresiasi.

Ditimbang dengan perspektif advokasi kebijakan publik, isi kebijakan publik sudah sebagian akses untuk tuli, sekurangnya dengan ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik, Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, dan CRPD. Aspek tata laksana masih belum akses karena terbukti aparat publik serta pelaksanaan isi kebijakan belum akses bagi tuli. Sementara itu, di aspek budaya kebijakan publik pun masih perlu penguatan kesadaran warga untuk turut bergerak membela hak tuli.

Ditilik dari cakupan empat ranah manfaat kebijakan, para informan menyatakan bahwa tidak ada akses memadai atas kebijakan KPU RI. Partisipasi yang diberikan berupa masukan tertulis melalui surel tidak mendapatkan konfirmasi atau balasan. Pemantauan dan pengawasan dilakukan warga tuli, juga melalui perbincangan di media sosial, namun belum diakomodasi dan dilembagakan oleh KPU RI.

Di ranah manfaat, informan menyebutkan bahwa kebijakan penyediaan terjemahan bahasa isyarat oleh KPU RI dalam siaran televisi untuk debat calon presiden membawa manfaat sbb. :

1. Menyadarkan masyarakat dan para pihak atas keberadaan warga tuli yang senyatanya memiliki hak sebagai warga negara yang setara dengan warga dengar.
2. Memberikan informasi yang menjadi hak tuli dalam Pemilihan Presiden RI 2014, sesuai UU No. 14 Tahun 2008.
3. Meningkatnya derajat penghormatan-perlindungan-pemenuhan hak politik warga tuli.
4. Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terutama warga tuli; keterlibatan warga tuli dalam Pemilihan Presiden RI 2014 berlangsung secara organik atau otentik, karena dihadirkannya kesempatan untuk lebih memahami visi-misi calon presiden.
5. Tumbuhnya “rasa dihargai” (kesadaran diakui) di antara warga tuli.
6. Membawa efek beranting berupa terpilihnya calon yang lebih berpihak kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas.
7. Membuka peluang lebih besar bagi dihadirkannya kebijakan yang ramah penyandang disabilitas.

Selain apresiasi atas manfaat yang dibawa oleh kebijakan penyediaan terjemahan bahasa isyarat di siaran debat calon presiden dalam Pemilihan Presiden RI 2014, para informan memberikan umpan balik bagi peningkatan derajat perwujudan perspektif hak tuli. Beberapa butir gagasan yang dibagikan mencakup :

1. Penegakan kebijakan yang berperspektif hak tuli dilakukan sejak dini dalam daur kebijakan. Kebijakan publik memiliki daur perencanaan-penyusunan-pengesahan-pelaksanaan-pertanggungjawaban-pemantauan/pengawasan. Negara wajib menghormati-melindungi-memenuhi hak tuli di sepanjang daur kebijakan penyiaran pandang-dengar.

ilmiah populer widji 2
Gambar 2. Bagan daur kebijakan publik.

 <===== PENGAWASAN =====>

2. Dalam siaran debat calon presiden yang disiarkan di televisi Indonesia, ukuran kotak penerjemah bahasa isyarat terlalu kecil. Hal ini membuat warga tuli kesulitan mengakses informasi. Ukuran gambar/kotak penerjemah bahasa isyarat perlu diperbesar sesuai proporsi layar televisi. Seorang informan membagikan gambar yang menunjukkan proporsi ideal layar televisi ramah tuli yang disiarkan salah satu stasiun televisi di luar negeri (lihat gambar berikut!).

televisi ramah tuli
Gambar 3. Contoh proporsi ideal layar televisi ramah tuli.

3. Bahasa isyarat yang dipergunakan dalam siaran debat calon presiden di Pemilihan Presiden RI 2014 tidak mudah dipahami oleh sebagian warga tuli. Saat ini, di Indonesia belum ada kebijakan yang ramah tuli mengenai bahasa isyarat yang digunakan oleh tuli. Gerkatin mendorong penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang berlandaskan bahasa ibu yang sudah dipraktikkan secara alamiah sejak kecil dalam keluarga. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang menggunakan tata bahasa yang lazim digunakan dalam ragam bahasa tulis. Karena keberadaan dua bahasa ini, TVRI menyediakan terjemahan bahasa isyarat secara bergantian dalam tayangan berita.
Untuk menanggapi dualisme bahasa isyarat di Indonesia, seorang informan menyarankan agar siaran televisi dilengkapi dengan subtitle butir-butir pokok gagasan yang dituturkan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Metro TV dalam siaran debat calon presiden.

4. Pemerintah menerbitkan regulasi operasional bagi penyiaran ramah tuli. Pemerintah wajib tegas kepada semua stasiun televisi baik publik maupun swasta untuk menyediakan subtitle (semua program) dan bahasa isyarat (terutama di siaran berita) sebagaimana diamanatkan Konstitusi dan undang-undang. Menimbang daur kebijakan publik, kepastian penyediaan siaran pandang-dengar di televisi yang ramah tuli perlu diinternalisasikan dan menjadi syarat penerbitan izin penyiaran televisi.

5. Terkait aspek partisipasi dalam lingkup manfaat pembangunan, pemerintah wajib berkonsultasi dengan warga tuli serta organisasi-organisasi pembela hak tuli untuk menemukan dan mengembangkan kebijakan yang semakin ramah tuli. Hal ini selaras dengan paradigma pemberdayaan yang menyatakan bahwa kelompok rentanlah (dalam hal ini tuli) yang lebih tahu dan paham akan kebutuhan mereka. Dalam pengalaman penyelenggaraan debat calon presiden Pemilihan Presiden RI 2014, salah satu informan menyampaikan bahwa ia berkirim surel kepada KPU RI untuk memberikan umpan balik sesudah debat kedua. Umpan balik diberikan mengenai ukuran kotak penerjemah serta kebutuhan subtitle. Surel yang disampaikan tidak dikonfirmasi maupun dibalas. Masukan yang disampaikan juga tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga negara, dalam hal ini KPU RI, belum cukup tanggap merespon dan melembagakan partisipasi warga di pemantauan dan pengawasan kebijakan.

3. Penutup
Menyimak pengalaman Indonesia menyelenggarakan debat calon presiden selama Pemilihan Presiden RI 2014, disimpulkan bahwa kebijakan publik, utamanya kebijakan penyiaran pandang-dengar di Indonesia belum inklusif. Keberadaan warga tuli belum diakui oleh negara dan pelaku penyiaran.
Menilik refleksi para informan, rekomendasi yang perlu dilakukan oleh para pihak mencakup butir antara lain sbb. :

1. Pemerintah perlu segera menegakkan kebijakan yang menghormati-melindungi-memenuhi hak tuli di penyiaran pandang-dengar Indonesia. Dualisme bahasa isyarat perlu segera diakhiri dengan mengedepankan hak warga tuli, dengan merekomendasikan penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia. Regulasi penyiaran perlu ditinjau dan dibenahi untuk menghormati-melindungi-memenuhi hak tuli.

2. Pemerintah memastikan penguatan kapasitas (pengetahuan, ketrampilan, empati) aparat publik di semua sektor serta di pusat dan daerah, pelaku penyiaran pandang-dengar (televisi), serta warga masyarakat terkait pemenuhan hak kelompok rentan, termasuk tuli. Perluasan pendidikan Bahasa Isyarat Indonesia di semua kalangan serta perekrutan dan pendidikan tenaga yang ramah tuli perlu menjadi prioritas.

3. Mengingat keterbatasan kosa kata warga tuli akibat kebijakan yang tak ramah tuli selama ini, perlu ada kebijakan penyediaan dokumen publik dalam bahasa yang sederhana sehingga akses untuk tuli.

4. Model perlakuan khusus, alokasi spesifik, serta pengarusutamaan perlu dilaksanakan secara simultan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan derajat penikmatan hak asasi tuli, terutama terkait hak dan kebebasan atas informasi, termasuk di dunia penyiaran Indonesia.

5. Organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk pemajuan hak dan kebebasan atas informasi, hak warga di penyiaran, serta hak penyandang disabilitas perlu mendorong penerapan simultan model perlakuan khusus, alokasi spesifik, serta pengarusutamaan hak tuli. Pembelaan hak tuli bisa dilakukan dengan mengoptimalkan cara-cara terkait proses pembentukan dan pengubahan kebijakan publik sebagaimana dipaparkan oleh Roem Toppatimasang.

Referensi
Toppatimasang, Roem. (tak ditemukan angka tahunnya). Memahami Kebijakan Publik.
Bahasa Isyarat belum Satu Bahasa, Media Indonesia, 17 November 2014, halaman 13.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/10/153740/2604241/1562/penuhi-hak-tuna-rungu-muncul-saran-untuk-penterjemah-bahasa-isyarat-di-debat-capres?993305, disalin 22.12 WIB; 10 Juni 2014.
http://signlangtv.org/www/slts-ant1-news.php diakses pada 22.00 WIB; 10 Juni 2014
Undang-undang No. 32 Tahun 2002.
Undang-undang No. 11 Tahun 2005.
Undang-undang No. 12 Tahun 2005.
Undang-undang No. 14 Tahun 2008.
Undang-undang No. 19 Tahun 2011.
International Human Rights Training Program 2008 : Participant Manual. Equitas. Montreal, 2008.

*Tulisan pernah disajikan dalam Konferensi Internasional Kajian Komunikasi, Budaya, dan Media, Universitas Islam Indonesia, 10-11 Desember 2014

wiji2Valentina Sri Wijiyati
Staf Pengelolaan Jejaring
Departemen Pengelolaan Pengetahuan, Jejaring dan Media
Yayasan SATUNAMA

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 329 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Translate »