satunamasatunamasatunama

Lokakarya Nasional

Demokrasi, Oligarki, & Perempuan

poster
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Lokakarya Nasional
DEMOKRASI, OLIGARKI, & PEREMPUAN
Peran OMS, Pemerintah-Legislatif, & Media dalam Memperkuat Perempuan Di Demokrasi Lokal 

Sejak kejatuhan rezim totaliter Soeharto, upaya memperkuat praktik demokrasi yang hakiki tak pernah berhenti. Di tingkat nasional hingga lokal ragam exercise praksis demokrasi terus diolah demi menemukan wajah demokrasi yang memproduksi dan mewartakan keadilan bagi publik. Harapan angin demokratisasi mengubah wajah keadaban publik mengalami jalan terjal. Potret harapan itu terus berkelindan dengan pembusukan peran lembaga-lembaga demokrasi.

Tantangan riil dan jalan terjal menghadirkan wajah demokrasi dengan rakyat sebagai aktor utama, dengan aneka intrik, direbut kembali oleh mereka yang memiliki sumberdaya dan terbiasa memakai kendaraan demokrasi dengan alasan-alasan yang terlihat kudus namun senyatanya kudis.

Studi SATUNAMA melalui program “Hak Asasi Manusia dan Aliansi Penguatan Para Aktor Demokrasi untuk Memperkuat Demokrasi Di Indonesia” bekerja sama dengan UNDEF dan 3 lembaga mitra yaitu (1) Yayasan Paramadina Semesta (YPS) di Kabupaten Nagan Raya (Aceh Barat Selatan), (2) Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAMe) / Lembaga Advokasi Peduli Perempuan (eL_AdPPer), Kabupaten Merauke (Papua Selatan), dan (3) Lembaga Gemawan, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat menemukan situasi-situasi awal yang berbeda punggung dengan angin harapan demokrasi.

Demokrasi lokal mengalami pembajakan serius dan pembodohan akut. Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua misalnya, peran perempuan dalam urusan publik sangat terbatas. Ketidakpuasan warga lebih banyak diaktuliasasi melalui “oposisi bisik-bisik”.  Diskusi yang diwarnai ketakutan tentu menghambat partisipasi warga. Warna yang kurang lebih sama juga terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Minimnya peran-peran publik perempuan makin diperlemah dengan kuatnya penguasa lokal yang lahir dari tradisi kepemimpinan kaum ningrat-agama. Kondisi di Kabupaten Kubu Raya, kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat, tidak jauh berbeda; praktik-praktik aktor demokrasi dalam membajak harapan publik marak. Peran perempuan yang lemah dalam urusan-urusan publik berkorelasi positif dengan pelibatan mereka di aras pemerintah lokal. Semua fakta praksis demokrasi lokal tersebut, tentu membutuhkan terobosan-terobosan cerdik untuk meretas benang kusut aksi pembajakan para aktor manipulatif demokrasi.

Dari proses yang berjalan selama 2 tahun pelaksanaan program, terobosan-terobosan praksis demokrasi lokal telah memberikan titik-titik harapan baru. Partisipasi publik dan kontrol terhadap praktik jalannya pemerintahan lokal berjalan dengan daya yang cukup. Aktor masyrakat sipil dengan perempuan sebagai roh pendobrak telah menghasilkan paparan-paparan baru, seperti adanya pola relasi baru antara masyarakat sipil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), legislatif dan media massa. Relasi-relasi baru ini tentu memengaruhi cakar dan peluru oligarki. Pemilik-pemilik kuasa lokal mulai memberikan ruang atas partisipasi publik. Munculnya prakarsa reformasi kebijakan publik di 3 area proyek dengan perempuan sebagai batu penjuru adalah negasi bahwa terminal pembenahan praksis demokrasi terus berjalan. Media massa sebagai aktor dan pilar penguatan wajah demokrasi juga hadir dalam dinamika pelaksanaan proyek. Ada beberapa hasil penting:

  • Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, misalnya: Isu strategis proteksi mama-mama pedagang asli Papua menjadi pokok rancangan kebijakan atau usulan kebijakan baru di Kabupaten Merauke.
  • Di Kabupaten Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam misalnya: Isu strategis perlindungan kesehatan ibu dan anak menjadi pokok rancangan Qanun Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
  • Di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat misalnya: Isu strategis Representasi Perempuan di Pemerintahan desa menjadi pokok usulan kebijakan atau Perda Kabupaten Kubu Raya tentang Representasi Perempuan di BPD.

Bertitik tolak rangkaian kerja di 3 area proyek yang berlangsung selama 2 tahun, UNDEF-SATUNAMA dan 3 mitra (YPS-SKP-GEMAWAN) menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertajuk “Demokrasi, Oligarki, dan Perempuan: Peran OMS, Pemerintah-Legislatif, & Media dalam Memperkuat Perempuan Di Demokrasi Lokal” untuk mendiskusikan, menghimpun masukan dan rekomendasi dari aneka pemangku kepentingan ihwal perkembangan demokrasi lokal, serta menghimpun tanggapan para politisi dan pemerintah lokal terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan manfaat program

Lokakarya Nasional ini akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal      : Selasa, 12 Mei 2015
Waktu                  : 08.00-16.00 WIB
Tempat                : Gedung FISIP 2 Lantai 4, Ruang Auditorium 4 FISIP
Jl.Babarsari No. 6 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Narasumber:

  • Eva Kusuma Sundari, Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Republik Indonesia.
  • Lukas S. Ispandriarno, Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  • William E. Aipipidely, Koordinator Nasional Program SATUNAMA-UNDEF

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi
William E. Aipipidely (082226742953, surel  willy@satunama.org ).

(Visited 102 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Leave a comment

Your email address will not be published.


*