Pelatihan Advokasi Tata Pemerintahan di Gunungkidul

Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Pelatihan Advokasi Tata Pemerintahan di Gunungkidul

Sepanjang bulan Juni 2010, SATUNAMA mengadakan tujuh pelatihan advokasi tata pemerintahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Masing-masing pelatihan diikuti oleh perwakilan desa-desa dari 2 kecamatan. Khusus untuk Kecamatan Girisubo diadakan pelatihan terpisah karena letak geografisnya yang jauh dengan kecamatan sebelahnya. Total ada 13 kecamatan terlibat untuk belajar dan berdiskusi mengenai demokrasi, tata pemerintahan, dan hak asasi manusia. “Acara ini merupakan bagian dari pendampingan SATUNAMA untuk program Pemberdayaan Masyarakat Lintas Iman dan Lintas Budaya. Tujuannya memperkuat peran dan posisi masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan seperti relasi sosial, budaya dan redesign pemberdayaan masyarakat desa. Dalam jangka panjangnya kami ingin memunculkan tata pemerintahan yang baik dan adil di tingkat desa,” tutur Sri Purwani, koordinator program untuk wilayah Gunungkidul.

Peserta saling berkenalan dan mengungkapkan harapannya mengenai kondisi desanya di masa depan. Setelah itu, mereka juga mendapat materi dan berdiskusi mengenai cara mendesain ulang program pemberdayaan masyarakat desa. Materi hari pertama juga membahas mengenai kepemimpinan dan pengenalan diri. Dua materi ini menjadi pelengkap karena kedepannya peserta diharapkan mampu menjadi pengorganisir masyarakat. Sebelum melakukan hal tersebut, mereka harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya serta memiliki kemampuan memimpin.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut membahas cara memunculkan demokrasi dalam pembangunan desa dan advokasi regulasi dan perda tentang desa di Gunungkidul. “Di sini para perangkat desa belajar cara supaya bisa memposisikan diri sebagai fasilitator dalam pembangunan. Ia harus bisa mendesain program desa yang partisipatif dan mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat,” tambah Sri Purwani. Ia juga menambahkan jika pelatihan ini bertujuan supaya warga tertarik berpartisipasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan terlibat dalam merencanakan pembangunan desa dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun mendatang. Harapannya, para wakil desa yang hadir dalam pelatihan akan kembali ke desanya dan menyebarkan info yang ia dapat kepada warga desa lainnya.

Selain ilmu, masing-masing peserta juga mendapat kesempatan untuk saling berkenalan dengan peserta yang berbeda desa. ”Saya senang sekali bisa ikut dalam pelatihan. Ini bisa membantu saya supaya transparan terhadap masyarakat. Di sini jarang ada pelatihan yang selain menambah wawasan juga menambah teman. Karena saya datang ke sini mewakili desa, saat pulang nanti saya akan menyerahkan catatan tentang hal-hal yang saya pelajari di sini ke Pak Kades. Nanti beliau akan mempelajari dan menularkannya ke kadus-kadus,” kata Sumiyati (43 th) yang menjabat sebagai Kaur Keuangan di Desa Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul.

Pelatihan Advokasi Tata Pemerintahan di Gunungkidul

Sepanjang bulan Juni 2010, SATUNAMA mengadakan tujuh pelatihan advokasi tata pemerintahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Masing-masing pelatihan diikuti oleh perwakilan desa-desa dari 2 kecamatan. Khusus untuk Kecamatan Girisubo diadakan pelatihan terpisah karena letak geografisnya yang jauh dengan kecamatan sebelahnya. Total ada 13 kecamatan terlibat untuk belajar dan berdiskusi mengenai demokrasi, tata pemerintahan, dan hak asasi manusia. “Acara ini merupakan bagian dari pendampingan SATUNAMA untuk program Pemberdayaan Masyarakat Lintas Iman dan Lintas Budaya. Tujuannya memperkuat peran dan posisi masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan seperti relasi sosial, budaya dan redesign pemberdayaan masyarakat desa. Dalam jangka panjangnya kami ingin memunculkan tata pemerintahan yang baik dan adil di tingkat desa,” tutur Sri Purwani, koordinator program untuk wilayah Gunungkidul.

Peserta saling berkenalan dan mengungkapkan harapannya mengenai kondisi desanya di masa depan. Setelah itu, mereka juga mendapat materi dan berdiskusi mengenai cara mendesain ulang program pemberdayaan masyarakat desa. Materi hari pertama juga membahas mengenai kepemimpinan dan pengenalan diri. Dua materi ini menjadi pelengkap karena kedepannya peserta diharapkan mampu menjadi pengorganisir masyarakat. Sebelum melakukan hal tersebut, mereka harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya serta memiliki kemampuan memimpin.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut membahas cara memunculkan demokrasi dalam pembangunan desa dan advokasi regulasi dan perda tentang desa di Gunungkidul. “Di sini para perangkat desa belajar cara supaya bisa memposisikan diri sebagai fasilitator dalam pembangunan. Ia harus bisa mendesain program desa yang partisipatif dan mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat,” tambah Sri Purwani. Ia juga menambahkan jika pelatihan ini bertujuan supaya warga tertarik berpartisipasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan terlibat dalam merencanakan pembangunan desa dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun mendatang. Harapannya, para wakil desa yang hadir dalam pelatihan akan kembali ke desanya dan menyebarkan info yang ia dapat kepada warga desa lainnya.

Selain ilmu, masing-masing peserta juga mendapat kesempatan untuk saling berkenalan dengan peserta yang berbeda desa. ”Saya senang sekali bisa ikut dalam pelatihan. Ini bisa membantu saya supaya transparan terhadap masyarakat. Di sini jarang ada pelatihan yang selain menambah wawasan juga menambah teman. Karena saya datang ke sini mewakili desa, saat pulang nanti saya akan menyerahkan catatan tentang hal-hal yang saya pelajari di sini ke Pak Kades. Nanti beliau akan mempelajari dan menularkannya ke kadus-kadus,” kata Sumiyati (43 th) yang menjabat sebagai Kaur Keuangan di Desa Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul.

(Visited 167 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*