Setelah Pengakuan, Masyarakat Adat Sanggau Belajar Mengelola Haknya

Mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) bukan berarti seluruh persoalan masyarakat adat di Kabupaten Sanggau selesai. Setelah pengakuan diterbitkan melalui keputusan pemerintah daerah, masyarakat masih perlu memahami arti pengakuan tersebut dan bagaimana hak yang melekat di dalamnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pasca-pengakuan menjadi bagian penting untuk memperkuat kelembagaan, memahami hak dan kewajiban, serta menentukan langkah pengelolaan wilayah adat.

Kebutuhan tersebut menjadi perhatian dalam Pelatihan Perencanaan dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca-Pengakuan di Kabupaten Sanggau. Kegiatan yang dilaksanakan pada 28–30 Juli 2026 di Sanggau ini diselenggarakan oleh Yayasan SATUNAMA Yogyakarta bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Dayakologi. Pelatihan menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk merefleksikan capaian selama proses pengakuan, sekaligus mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan yang masih perlu diperjuangkan.

Menurut Emi, Field Officer (FO) SATUNAMA di Sanggau, pengakuan wilayah adat perlu diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai arti dan fungsi pengakuan tersebut.

“Setelah pengakuan diberikan, masyarakat masih perlu memahami apa arti pengakuan tersebut dan bagaimana pengakuan itu bisa digunakan ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan,” ujarnya.

Keberadaan Surat Keputusan (SK) pengakuan tidak hanya berkaitan dengan status administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak serta kewajibannya. Masyarakat perlu mengetahui ruang yang tersedia bagi mereka dalam menentukan pengelolaan wilayah dan sumber daya yang berada di wilayah adat.

Memahami Hak dan Posisi MHA dalam Pembangunan

Pelatihan membahas dasar hukum pengakuan dan perlindungan MHA di Kabupaten Sanggau, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 51/DPMPEMDES/2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau.

Pembahasan kemudian diarahkan pada hak dan kewajiban MHA, mulai dari hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam; hak atas pembangunan; hak atas spiritualitas dan kebudayaan; hak atas lingkungan hidup; hingga hak menjalankan hukum dan peradilan adat.

Salah satu hal penting yang ditekankan adalah posisi masyarakat adat dalam pembangunan. MHA bukan sekadar penerima program, tetapi memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan sesuai kebutuhan dan kebudayaan setempat. Masyarakat juga berhak terlibat dalam program pembangunan yang berdampak terhadap wilayahnya, memperoleh informasi yang lengkap, serta menyampaikan penolakan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya adat.

Pemahaman ini menjadi penting karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengelola wilayahnya. Laporan kegiatan mencatat persoalan penggunaan wilayah adat oleh pihak lain, termasuk wilayah yang beririsan dengan Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, dalam diskusi juga muncul persoalan mengenai manfaat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan administratif perlu diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk mengelola hak, membangun komunikasi, dan memperjuangkan kepentingannya.

Memperkuat Kelembagaan dari Dalam Komunitas

Selain pemahaman mengenai hak, penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam proses pasca-pengakuan. Dalam pelatihan, masing-masing MHA atau subsuku diajak mengidentifikasi potensi komunitas sebagai dasar untuk menyusun arah penguatan kelembagaan dan pengembangan program ke depan. Proses ini dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, refleksi, dan penugasan berdasarkan kondisi serta kebutuhan masing-masing komunitas.

Salah satu langkah yang didorong adalah penyusunan Peraturan Adat melalui musyawarah adat. Aturan internal tersebut dapat mengatur berbagai aspek kelembagaan, termasuk masa jabatan dan tata cara pemilihan Temenggung. Kejelasan aturan diharapkan dapat memperkuat tata kelola sekaligus membantu mencegah konflik internal dalam MHA.

Dalam refleksi bersama, peserta juga mengidentifikasi berbagai capaian yang dianggap penting selama proses pengakuan. Capaian tersebut antara lain legalitas, kebersamaan antarkomunitas, kemampuan mempertahankan tanah, hingga pengalaman menolak perusahaan yang hendak masuk ke wilayah adat. Berbagai pengalaman ini menjadi modal untuk memperkuat kerja bersama dan menentukan kebutuhan komunitas ke depan.

Pelatihan juga membuka pembahasan mengenai pengembangan potensi masyarakat adat. Beberapa arah pemberdayaan yang muncul meliputi penguatan sekolah adat, wisata adat, kelompok usaha perempuan adat, usaha di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, pengelolaan hasil hutan, serta kerja sama ekonomi dengan BUMDes atau BUMDesma. Di sisi lain, kebutuhan untuk mendokumentasikan pengetahuan dan keterampilan adat juga mengemuka, terutama sebagai upaya menjaga keberlanjutan pengetahuan lokal dan mendorong regenerasi antargenerasi.

Menjaga Keberlanjutan Proses Pasca-Pengakuan

Penguatan MHA tidak dapat berhenti setelah pelatihan selesai. Masyarakat masih membutuhkan pendampingan untuk menerjemahkan hasil pembelajaran menjadi rencana kerja yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing komunitas. Pendampingan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, perlindungan wilayah adat, pengembangan ekonomi produktif, pendidikan dan regenerasi, pelestarian sosial budaya, serta penguatan hubungan dengan pemerintah desa.

Laporan kegiatan juga mencatat sejumlah agenda tindak lanjut yang perlu dikawal bersama. Di antaranya peningkatan tata kelola kelembagaan di 11 MHA, pengakuan wilayah dan hutan adat, pelatihan dan bimbingan teknis, penyusunan Peraturan Adat, pembentukan Konsorsium MHA Kabupaten Sanggau, penyusunan Peraturan Desa (Perdes) MHA, hingga pengembangan ekonomi lokal. Penguatan kerja sama dengan pemerintah desa dan pengembangan strategi pendanaan juga menjadi bagian dari kebutuhan keberlanjutan MHA.

Rangkaian pembelajaran dan tindak lanjut ini menegaskan bahwa pengakuan merupakan salah satu tahap dalam perjalanan masyarakat adat, bukan tujuan akhir. Setelah memperoleh pengakuan, masyarakat perlu memiliki ruang dan kapasitas untuk menentukan arah pengelolaan wilayah, memperkuat kelembagaan, serta berpartisipasi dalam pembangunan sesuai kebutuhan dan kebudayaannya.

Melalui penguatan kapasitas dan pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat adat di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin mampu mengelola dan mempertahankan haknya. Dengan demikian, pengakuan tidak hanya tercatat dalam keputusan administratif, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan komunitas.

Penulis: Vada Indah Lestari (Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya. Magang di Departemen Demokrasi Politik Pemerintahan dan Inklusi Sosial (DPPIS)) | Foto: Tim Program Wilayah Sanggau