Satunama.org — Budaya Tuli bukan sekadar bagian dari keberagaman, melainkan juga menyangkut hak asasi manusia. Pengakuan terhadap identitas dan bahasa isyarat perlu diwujudkan melalui kesempatan yang setara bagi komunitas Tuli untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, kebudayaan, hingga mengakses informasi dan layanan publik.
Pesan tersebut mengemuka dalam Pekan Tuli Internasional (PTI) Lampung 2026 yang berlangsung di Gedung Teater Taman Budaya Provinsi Lampung, Sabtu (26/9). Mengangkat tema “Budaya Tuli adalah Hak Asasi Manusia (CRPD Pasal 30)”, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya Tuli sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pemenuhan hak dan aksesibilitas bagi komunitas Tuli.
Dalam kerangka program SATUNAMA, kegiatan ini merupakan bagian dari Pertemuan Komunitas Tuli dan Jejaring Disabilitas Kota Bandar Lampung Tahun 2026. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh DPD GERKATIN Provinsi Lampung bersama Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, Yayasan Lamban PuAn, dan jejaring komunitas disabilitas. Selain menjadi ruang belajar dan dialog, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat partisipasi komunitas, pertukaran pengalaman, serta jejaring dalam mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Ketua Panitia PTI Lampung 2026, Ira Julia Sari, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak semata-mata menjadi perayaan. Lebih dari itu, PTI merupakan ruang untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa bahasa isyarat merupakan bagian dari identitas dan budaya Tuli.
Ia berharap masyarakat dan pemerintah semakin membuka ruang yang ramah bagi komunitas Tuli, terutama dalam memperoleh pendidikan, kesempatan kerja, serta akses terhadap layanan dan informasi. Harapan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap budaya Tuli perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan hak dalam berbagai bidang kehidupan.
Senada dengan itu, Ketua DPD GERKATIN Provinsi Lampung, Faris, mengajak pemerintah dan masyarakat untuk memperluas akses serta perlindungan yang inklusif bagi komunitas Tuli. Menurutnya, bahasa isyarat merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dan memastikan kesetaraan hak.
Budaya Tuli dan Hak untuk Berpartisipasi
Dalam sesi diskusi, aktivis Tuli Laura Lesmana Wijaya, M.A., mengajak peserta memahami hak komunitas Tuli melalui perspektif Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), khususnya Pasal 30. Pasal tersebut mengatur hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu luang, dan olahraga, termasuk pengakuan serta dukungan terhadap identitas budaya dan bahasa khusus mereka.
Laura menjelaskan bahwa budaya dan bahasa isyarat merupakan bagian dari identitas komunitas Tuli yang perlu diakui dan dihargai. Karena itu, akses terhadap kehidupan budaya tidak cukup dimaknai sebagai kesempatan untuk hadir dalam suatu kegiatan. Komunitas Tuli juga perlu memperoleh informasi dan memahami makna dari kegiatan budaya yang diikuti.
Ia mencontohkan pertunjukan tari sembah dalam budaya Lampung. Ketika masyarakat Tuli menyaksikan pertunjukan tersebut, mereka juga berhak memperoleh penjelasan mengenai makna gerakan, perlengkapan, dan tradisi yang menyertainya. Dengan demikian, mereka tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi dapat memahami dan berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan budaya.
Laura juga menyoroti bahwa hambatan yang dihadapi komunitas Tuli tidak semata-mata terletak pada kondisi individu, tetapi juga pada sistem dan lingkungan yang belum menyediakan akses komunikasi secara setara. Ia menyampaikan, “Kalau Tuli masih berjuang, berarti sistemnya masih miring atau belum baik dan belum adil.”
Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa pemenuhan hak tidak cukup dilakukan dengan meminta komunitas Tuli menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Lingkungan dan layanan publik juga perlu berubah agar dapat diakses oleh semua orang.
Akses Komunikasi sebagai Prasyarat Kesetaraan
Perspektif mengenai pentingnya ruang komunikasi yang setara kemudian diperkuat oleh Gita Paramita Djausal, S.IP., M.A.B., dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam paparannya, Gita menjelaskan bahwa budaya Tuli tidak hanya menjadi urusan komunitas Tuli, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab masyarakat luas dalam membangun komunikasi yang dapat dipahami bersama.
Ia mengingatkan bahwa kesenjangan komunikasi dapat membatasi partisipasi komunitas Tuli dalam kehidupan sosial dan ruang publik. Karena itu, masyarakat perlu menghargai perbedaan cara berkomunikasi serta memastikan tersedianya akses yang memungkinkan setiap orang memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat.
Dalam konteks pemenuhan hak, Gita juga menguraikan sejumlah landasan hukum, antara lain CRPD yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut memberikan dasar pengakuan terhadap identitas budaya dan bahasa komunitas Tuli, sekaligus menjamin hak komunikasi, informasi, dan kebudayaan.
Salah satu hal penting yang disoroti adalah kebutuhan akan Juru Bahasa Isyarat (JBI) sebagai bagian dari akomodasi yang layak dalam komunikasi. Kehadiran JBI di lembaga pemerintah, peradilan, dan pelayanan umum menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat Tuli dapat mengakses informasi dan layanan secara setara.
Diskusi juga memperlihatkan bahwa hambatan aksesibilitas masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu peserta membagikan pengalaman seorang siswa Tuli berprestasi yang pernah menghadapi hambatan ketika mengikuti proses seleksi masuk perguruan tinggi. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan calon mahasiswa, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendidikan dalam menyediakan proses seleksi yang aksesibel.
Pertanyaan lain muncul dari orang tua mengenai penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI), serta kebutuhan pelatihan bahasa isyarat bagi keluarga. Percakapan ini menunjukkan bahwa akses komunikasi juga perlu diperkuat sejak lingkungan keluarga dan pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan serta pilihan individu Tuli.
Peran Pemerintah dalam Membuka Akses Informasi
Dari unsur pemerintah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, S.E., M.AP., menyampaikan bahwa akses informasi merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Pemerintah memiliki peran untuk memastikan masyarakat Tuli tidak tertinggal dalam memperoleh informasi publik.
Dalam paparannya, Ganjar menjelaskan sejumlah langkah yang perlu diperkuat, antara lain penyediaan Juru Bahasa Isyarat dalam siaran resmi dan konferensi pers pemerintah, penggunaan teks atau closed caption pada konten video publik, serta pengembangan website dan aplikasi pelayanan publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Ia juga memaparkan rencana penguatan literasi digital bagi komunitas Tuli, penyusunan standar publikasi yang memperhatikan aksesibilitas, peningkatan pemahaman aparatur mengenai disabilitas, serta pemantauan aksesibilitas layanan informasi publik. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi pemerintah yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar menyampaikan bahwa Gubernur Lampung meminta agar data pelaku usaha dari komunitas Tuli dihimpun sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperoleh dukungan bagi keberlangsungan usaha mereka. Pada akhir diskusi, ia juga menekankan pentingnya mencatat kebutuhan komunitas, termasuk pelatihan bahasa isyarat bagi orang tua dan ketersediaan JBI dalam agenda maupun komunikasi publik pemerintah.
Berbagai masukan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak Tuli membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan layanan yang aksesibel, sementara organisasi dan komunitas masyarakat sipil berperan dalam memperluas ruang partisipasi serta mengawal kebutuhan komunitas.
Memperkuat Suara dan Jejaring Komunitas
Pekan Tuli Internasional Lampung 2026 tidak hanya menghadirkan ruang berbagi pengetahuan melalui diskusi, tetapi juga mempertemukan komunitas Tuli dengan masyarakat dan jejaring disabilitas yang lebih luas. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan perlombaan melukis, peragaan busana, dan penyerahan penghargaan.
Melalui pertemuan ini, pengalaman dan aspirasi komunitas Tuli menjadi bagian penting dalam percakapan mengenai aksesibilitas dan pemenuhan hak. Berbagai persoalan yang muncul, mulai dari akses pendidikan, penggunaan bahasa isyarat, hingga ketersediaan JBI, dapat menjadi bahan pembelajaran dan perhatian bersama untuk agenda berikutnya.
Bagi SATUNAMA, penguatan kapasitas komunitas dan jejaring merupakan bagian dari proses mendorong masyarakat sipil agar semakin mampu menyuarakan kebutuhan, membangun agenda bersama, dan terlibat dalam advokasi kebijakan publik. Dalam proses tersebut, komunitas Tuli perlu ditempatkan sebagai aktor utama yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan hak untuk menentukan kebutuhan serta arah perubahan yang menyangkut kehidupan mereka.
Semangat Nothing About Us Without Us menjadi pengingat bahwa upaya membangun masyarakat inklusif harus melibatkan komunitas penyandang disabilitas secara bermakna. Sebab, budaya Tuli bukan hanya perlu dikenal dan dirayakan, tetapi juga dihormati melalui ruang komunikasi, akses informasi, dan kesempatan berpartisipasi yang setara.
Penulis: Aura Tsabitah Citrapata Mahendra (Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Magang di Departemen Demokrasi Politik Pemerintahan dan Inklusi Sosial (DPPIS)) | Editor: Agustine Dwi | Foto: Tim Program Wilayah Bandar Lampung
Eksplorasi konten lain dari Yayasan SATUNAMA Yogyakarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
