Di Tengah Arus Perubahan, SATUNAMA Menata Kembali Langkahnya

Satunama.org – Enam bulan pertama tahun 2026 telah berlalu. Namun bagi Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, paruh pertama tahun ini bukan hanya tentang rangkaian kegiatan yang diberi tanda centang. Lebih dari itu, enam bulan pertama menjadi “dermaga” untuk melihat kembali perjalanan organisasi: ada target yang tercapai, ada pula rencana yang tertunda. Ada peluang kemitraan yang belum terwujud, dan ada tantangan yang memaksa yayasan kembali bertanya: ke mana langkah berikutnya harus diarahkan?

Pertanyaan itulah yang menjadi landasan diadakannya Review Tengah Tahun (RTT) SATUNAMA 2026. Forum internal ini dirancang sebagai ruang untuk melihat kembali perkembangan di masing-masing departemen/unit dan kinerja organisasi sekaligus menjadikan tantangan sebagai pembelajaran bersama. Pendekatan yang digunakan adalah Reflect-Decide-Accelerate yakni merefleksikan apa yang dilalui, memutuskan penyesuaian apa yang harus diambil, kemudian mempercepat langkah untuk mencapai target berikutnya dalam 6 bulan kedepan.

RTT tahun ini mempertemukan seluruh elemen SATUNAMA tanpa terkecuali, mulai dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Manajemen, hingga Pekarya. Peserta forum dari Yogyakarta hadir secara langsung, bersama dengan dua perwakilan dari Jambi, sementara sebagian tim di Jambi dan tiga koordinator lapangan dari Sanggau, Makassar, dan Lampung hadir secara daring. Forum ini berlangsung selama dua hari dan membahas capaian sekaligus rencana kerja setiap departemen dan unit.

Dalam forum evaluasi tersebut, Direktur Eksekutif SATUNAMA, I Gede Edy Purwaka, menyebutkan bahwa ada perubahan kebijakan luar negeri yang turut memengaruhi dana hibah bagi organisasi masyarakat sipil. Tak pelak, SATUNAMA pun turut merasakan akibatnya. Dukungan donor menyusut cukup signifikan.

“Tim sales sudah banyak berusaha, tetapi yang closing sebagai pendapatan belum banyak”. Ujar Edy dalam forum tersebut. Maka dari itu, organisasi menetapkan tiga prioritas utama, yakni diversifikasi pendanaan, closing kemitraan strategis, dan penguatan proses, program, atau strategi untuk ketercapaian outcome.

Di tengah tekanan pendanaan, kerja-kerja di lapangan tetap menunjukkan bahwa perubahan terus berlangsung. Di Jambi, misalnya, kerja-kerja Departemen Pemberdayaan dan Pembangunan Berkelanjutan (PBPM) terus dilakukan. Melalui dua program unggulan, tim fasilitator lapangan telah melakukan pendampingan masyarakat yang cukup menyeluruh di berbagai sektor, di antaranya isu lingkungan, perubahan iklim, pengelolaan hutan adat, pelestarian budaya, masyarakat hukum adat, hingga hak anak. Delapan Kelompok Wanita Tani (KWT) ikut didorong untuk terlibat dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Di sisi lain, pendampingan terhadap kelompok pengelola hutan juga dilakukan agar masyarakat mampu menggunakan alat navigasi GPS untuk menjaga kawasan hutan desa.

Salah satu capaian paling signifikan adalah pengakuan terhadap 15 Masyarakat Hukum Adat di Merangin, Jambi melalui Peraturan Daerah Kabupaten. Capaian lainnya terlihat dari patroli hutan bersama KPH Limau Sarolangun yang mencatat sekitar 1.500 temuan keanekaragaman hayati sepanjang penjelajahan 440 km kawasan hutan. Tim patroli juga membantu mengidentifikasi berbagai ancaman, termasuk pembukaan lahan ilegal. 

Akan tetapi capaian tersebut juga diiringi oleh tantangan yang cukup pelik. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus mengancam biodiversitas hutan dan sungai. Beban kerja yang tinggi juga menjadi perhatian serius. Beberapa staf ada yang mengundurkan diri, sementara sebagian lainnya menghadapi persoalan fisik dan psikologis karena beban kerja yang cukup berat di lapangan.

Tantangan pendanaan juga terasa di Departemen Demokrasi Politik Pemerintahan dan Inklusi Sosial (DPPIS), meski sejumlah capaian tetap berhasil diraih. Jumlah dukungan donor yang kian menurun menyebabkan departemen tersebut semakin bergantung pada donor tunggal yakni BfDW. Meskipun demikian, empat organisasi komunitas disabilitas dan jaringan penghayat kepercayaan berhasil dibentuk di sejumlah wilayah di Sanggau, Lampung, dan Makassar. Departemen ini juga berhasil menggelar pelatihan tata kelola desa di Sanggau yang diikuti oleh 150 orang.

Di sisi lain, kerja-kerja komunikasi juga menghasilkan 20 liputan lokal yang dimuat di Makassar dan Lampung. Publikasi tersebut bahkan mendorong kunjungan studi banding dari Kalimantan Utara. Di tingkat pemerintah daerah, komunikasi dengan sejumlah OPD turut menghasilkan komitmen peningkatan alokasi anggaran daerah 2027 bagi kelompok rentan dampingan.

Sementara itu, di Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas (KESWADIS), refleksi menunjukkan bahwa layanan kesehatan jiwa telah memiliki fondasi yang cukup kuat. Jejaring layanan RPKJ mencapai seluruh indikator yang ditetapkan, dengan 21 orang mengikuti sosialisasi, 21 penerima layanan, dan sembilan fasilitas layanan terlibat. Tingkat okupansi layanan yang berada pada kisaran 8–10 orang juga menunjukkan bahwa layanan tersebut mulai diterima oleh masyarakat. 

Namun, keberlanjutan layanan tetap menjadi pertanyaan penting: bagaimana menjaga layanan tetap terjangkau sekaligus mampu membiayai operasionalnya? Gagasan subsidi silang, penyesuaian tarif, dan pengembangan layanan menjadi bagian dari diskusi.

Di balik capaian program, semester kedua juga membawa pekerjaan rumah untuk memperkuat fondasi internal organisasi. Departemen Umum akan berfokus pada pelaporan keuangan bulanan, penguatan sistem digital, pengelolaan kompetensi pekarya, finalisasi pedoman kerja, diversifikasi pendanaan, serta penguatan monitoring berbasis outcome. 

Hari kedua RTT menegaskan perlunya mengubah cara organisasi membaca keberhasilan. Capaian tidak cukup berhenti pada jumlah kegiatan atau keluaran program. Evaluasi harus bergerak menuju pencapaian outcome yakni perubahan yang benar-benar dihasilkan oleh kerja organisasi untuk masyarakat.

Pada akhirnya, RTT 2026 menjadi ruang untuk menguji kembali apakah energi, sumber daya, dan kerja SATUNAMA masih bergerak menuju tujuan yang sama. Di tengah perubahan lanskap pendanaan dan semakin kompleksnya persoalan sosial, organisasi masyarakat sipil dituntut bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga beradaptasi tanpa kehilangan mandatnya.

Bagi SATUNAMA, semester kedua 2026 menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa refleksi bukanlah jeda dari kerja. Refleksi justru menjadi cara untuk menentukan langkah berikutnya yang lebih terarah kepada tujuan perubahan yang ingin diwujudkan.

Penulis: Ganggas Prakosa Sigit Wibowo | Foto: Tim Media SATUNAMA