Mewujudkan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa

Keterwakilan Perempuan BPD Sleman

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 UU Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan … Read moreMewujudkan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa

Translate »