Seminar Nasional “Sungai Bicara : Komunitas Maju, Regulasi Terpadu”

Siaran Pers
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Siaran Pers

Seminar Nasional “Sungai Bicara : Komunitas Maju, Regulasi Terpadu”

Gedung Garuda, Jogja National Museum (JNM), Jalan Prof. Ki Amri Yahya Nomor 1, Gampingan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 26/08/2017 pukul 09.00 s.d. 12.00- Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta (AKSY) dan Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia melaksanakan Seminar Nasional dengan tema “Sungai Bicara : Membangun Komitmen Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Sungai”, sebagai salah satu sesi dalam penyelenggaraan Jambore Sungai -2 bersama. Jaringan Komunitas sungai dari berbagai daerah di Indonesia akan terlibat aktif, Sumatera, Jawa, Batam, Kalimantan, dan Papua.

Sebagai pemantik diskusi, menghadirkan : (a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); (b) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (c) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); dan, (d) Akademisi.

Posisi Keberpihakan Entitas Akademik terkait isu Pengelolaan Sungai, dimana riset dan program pemberdayaan masyarakat menjadi produk utama dari entitas akademik perlu direfleksikan kembali terkait pendekatanya dan keberpihakan terhadap warga di kawasan sungai yang merangkum praktik prakarsa komunitas dalam kelestarian sungai.

Pemanfaatan Hasil Riset dalam Proses Pengambilan Kebijakan oleh Pemerintahan (Pengambilan Kebijakan berbasis bukti –evidence based), masih ditemukan fakta di mana proses perumusan Regulasi, Program Strategis, dan Kegiatan oleh Pemerintahan belum memiliki sinergitas yang sistematis dengan produk-produk pengetahuan entitas akademik dan penggalian gagasan komunitas oleh Masyarakat Sipil.

Pengarusutamaan Pengelolaan Risiko Bencana serta Penguatan Kedudukan dan Peran Masyarakat,

Program Strategis Membangun Sistem Iformasi Terpadu, di mana perlu ada upaya strategis untuk menciptakan setara informasi antar pemangku kepentingan tentang bagaimana konservasi, penataan permukiman, dan pengelolaan risiko bencana kawasan sungai, semisal Sistem Informasi Sumber Daya Air, Sistem Informasi Kebencanaan, dan Peta Indikatif Kawasan Permukiman.

Keterpaduan Regulasi, belum ada jaminan terkait efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan soal pengelolaan sungai, dimana belum selarasnya kebijakan (regulasi, program strategis, dan kegiatan) antar Antar Kementerian/Lembaga/non -Kelembagaan di Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Diupayakan seminar ini menjadi media bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi praktik baik tentang pengelolaan sungai, tantangan dan peluangnya sebagai upaya merajut berbagai strategi alternatif, inovatif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sungai khususnya Sumber Daya Air di mana aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi komunitas harus dijamin dapat terjalin dengan keterpaduan antar regulasi tentang pengelolaan sungai.

Untuk sampai pada upaya merajut strategi alternatif, inovatif, dan berkelanjutan soal pengelolaan sungai, tentu berbagai praktik baik oleh para pemangku kepentingan tersebut harus dilihat pembelajarannya, tantangan dan peluangnya.

Narahubung : Endang Rohjiani.
Kontak : +62 -815-7877-6076 / endangrohjiani@gmail.com

Unduh siaran pers

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 38 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*