satunamasatunamasatunama

Ilmiah Populer

#GerakanMembunuhJogja : Jalan Lain Penyelamatan Kota

Facebook David Efendi 23-12-2015
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

#GerakanMembunuhJogja : Jalan Lain Penyelamatan Kota
Oleh : David Efendi

Dari berbagai literatur lama disebutkan bahwa kota adalah tempat tinggal yang penuh keadaban sebagai capaian besar suatu peradaban. Pemahaman ini semakin sulit menemukan relevansinya ketika penetrasi kapitalisme dan karakter egoisme-individualisme akut melekat pada para ‘penghuni’ perkotaan. Lambat tapi pasti, kota berubah menjadi arena pertempuran memperebutkan sumber kesejahteraan. Kota semakin ditinggalkan sebagai tempat hunian bagi kapitalis, tetapi kota menjadi mesin pengeruk keuntungan yang luar biasa. Inilah yang disebut oleh Nancy Kleniewski (2006) sebagai industrial city. Industrial city yang lekat dengan kapitalisme adalah tatanan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di area perkotaan menjadi komoditas, menjadi barang yang siap dijual kepada ‘pemodal’ atau ‘pembeli’ yang datang. Nalar industrial ini yang lambat laun akan menjadikan praktik dehumanisasi sebagai bussiness as usual—yang akan mengubah citra kota dari kota harapan (city of hopes) menjadi kota ‘kebun binatang’ (city of zoo) yang saling memangsa seperti logika sosial darwinisme.

Di Kota-kota di Indonesia situasi ini semakin menggejala sebagai bentuk konglomerasi perkotaan yang ditandai dengan melebarnya gap antara yang super kaya dengan yang super miskin (the haves and the haves not).Pertempuran antar pemilik ‘kapital’ bukan hanya urusan para pemodal, situasi perang kapital itu secara langsung membunuh orang-orang baik yang mencoba bertahan hidup di perkotaan. Ironis memang, bahwa pemerintah kota lebih melayani pemodal yang rakus ketimbang memikirkan dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan orang-orang baik yang selama ini merawat kehidupan ‘nyaman’ di perkotaan.

Problematisasi perkotaan

Tulisan ini mencoba membaca seri proses kematian kota jogja yang sedang berjalan dari beberapa  sudut persoalan meliputi ekonomi, politik, kebudayaan, dan keamanan. Keempat aspek ini masing-masing berkontribusi pada kegiatan yang disebut membunuh jogja sekaligus menjadi alasan urgensi kelahiran #gerakanmembunuhjogja. Situasi yang mengakibatkan “gerakan sosial” atau kerusuhan di media sosial online lahir menurut banyak pakar gerakan sosial adalah karena keadaan unhappy yang kemudian mengalami eskalasi (Doug McAdam, 2010) seperti dengan situasi perkotaan yang ada seperti kemacetan, kekurangan air, cuaca yang memanas dan sebagainya.

Pertama, dominasi kekuatan ekonomi oleh segelintir orang yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Karakter ekspansif dan eksploitatif para pemodal yang menyebabkan keguncangan sosial. Misalnya, para pengusaha hotel berlomba merebut izin pendirian hotel tanpa mengindahkan proses amdal dan persetujuan masyarakat. Bahkan, banyak informasi ada proses kolutif di dalam proses perizinan. Di Sleman ada apartemen belum punya IMB sudah memulai proses pembangunan. Sama halnya dalam hal pasar modern dan pasar tradisional, mereka tak bisa berdampingan karena karakter pasar modern yang sangat ekspansif dan ekploitatif tersebut. Kecurangan dan dominasi swalayan modern di DI Yogyakarta ini juga bagian dari situasi pembunuhan terhadap kemanusiaan. Parahnya, pemerintah tak juga berdiri di pihak pasar rakyat. Keberpihakan hanya dihentikan pada penyediaan regulasi, tetapi miskin upaya dan kerja keras untuk menegakkan serta menjalankan regulasi yang pro-rakyat.

Dominannya orientasi pertumbuhan ekonomi di perkotaan mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah kota lebih mengamalkan paradigma urban political-economy ketimbang urban ecology (Kleniewski, 2006). Rezim urban political-economy ini yang menjadikan kekuatan politik birokrasi dan pemodal bersekongkol untuk menjarah sumber kesejahteraan publik atas nama untuk pembangunan sektor ekonomi makro (kadang bicara kontribusi daerah untuk pembangunan ekonomi pusat). Sayangnya, situasi ini tidak memihak kepada kepentingan riil yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal buruk lainnya adalah paradigma ini seringkali menegasikan urusan-urusan ekologi (lingkungan hidup) yang justru dalam waktu jangka panjang akan berkontribusi pada persoalan lingkungan. Situasinya jelas, setiap konglomerasi baik dalam bentuk usaha perhotelan, apartemen, dan toko modern berjejaring akan banyak memakan korban dari rakyat.

Kedua, persoalan kebudayaan yang mengalami situasi paradoksal dimana justru di era diberlakukannya UUKY semakin banyak nilai-nilai kebudayaan yang tergerus oleh kekuatan pragmatis seperti penamaan hotel dengan bahasa asing, penggusuran cagar budaya untuk bisnis, dan semakin terpuruknya pasar rakyat (pasar tradisional) yang ini seharunya menjadi pilar-pilar kebudayaan rakyat. Bagaimana tidak? Swalayan berjejaring melanggar izin dan melakukan vandalisme perda dengan seenaknya sendiri tanpa sanksi (lihat berita seputar swalayan berjering di koran-koran di Jogja). Maka, jargon tahta untuk kesejahteraan dan kebudayaan rakyat perlu direvitalisasi untuk mencegah kota ini kehilangan identitas, melupakan sangkan paraning dumadi.

Terakhir, adalah situasi keamanan yang semakin memburuk 5 tahun terakhir ini di Yogyakarta. Banyak kriminalitas dan penumpasan manusia yang luar biasa (kasus cebongan), ada kekerasan jalanan yang bertransformasi menjadi berbagai wajah buruk yang meluluhlantakkan keistimewaan DI Yogyakarta: begal, pembubaran forum di kampus, jambret, penganiayaan, dan pembunuhan. Ini kemudian menjadikan jogja dilabeli “berhenti nyaman.” Kerusuhan sosial lainnya yang butuh respon tepat dan cepat adalah meluasnya kampanye #JogjaOraDidol dan #JogjaAsat yang semakin hari semakin kuat alasannya mengapa kampanye itu bangkit.

#GerakanMembunuhJogja

Hastag #gerakanmembunuhjogja awalnya dimaksudkan untuk kalimat satire pengganti bahwa kami tak rela Yogyakarta dibunuh secara mengenaskan oleh brutalnya kapitalisme dalam praktik bussiness as usual yang diamini oleh rezim tekhnokrasi baik pemerintahan kota maupun DI Yogyakarta pada umumnya. Pemerintahan berkelindan lintas level dan juga berkelindan dengan berbagai aktifitas ekonomi dari bussiness society. Jadi hancur leburnya perkotaan dan perdesaan di DIY ini tidak bisa kita alamatkan kepada walikota semata tetapi semua penguasa termasuk dua institusi pengambang budaya dan tradisi yaitu Kraton Ngayogyakarta dan Pakualaman.

Beberapa teman mengatakan gerakan ini bagus tetapi orang ‘awam’ bisa salah paham bahwa gerakan ini sulit dimengerti dengan hastag #gerakanmembunuhjogja dikira ini gerakan yang negatif. Saya bisa memahaminya dengan munculnya beberapa pertanyaan di twitter dengan meminta penjelasan. Di sisi lain, ada diskusi di group instagram dan facebook yang memperlihatkan pemahaman cukup bagus mengenai gerakan berbasis media sosial ini. Saya sangat mengapresiasi apa pun responnya karena saya sendiri tidak menduga akan menjadi pembicaraan di dunia maya—sampai dishared sebanyak lebih dari 1400 kali dan 500 kali (dua status yang sama) yang saya posting tanggal 23 Desember 2015 silam. Respon yang sangat baik di Twitter salah satunya mengatakan #gerakanmembunuhjogja mencegah kota bunuh diri dengan puluhan kali di-retweet.

dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan dinamika gerakan membunuh jogja ini. Pertama, sabotage jenis ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan saya yang dekat dengan kota karena saya penduduk kota. Penegasan saya sebagai penduduk kota jogja ini penting ketika beberapa orang inbox di FB saya mengatakan bahwa saya hanyalah pengamat yang hanya bisa sumpah serapah. Beberapa saya balas, saya warga kota jogja secara legal jadi saya pikir saya bukan pengamat. Sejak beberapa tahun silam saya sering memfoto beragam gerakan grafiti di tembok-tembok kota, juga di media online. Selain itu saya juga memperhatikan gelandangan, pengemis, anak jalanan, loper koran, difable, dan beragam jenis kekerasan yang dialami perempuan di Yogyakarta. Buruknya sanitasi kota sehingga gampang banjir, juga banalitas jalanan yang menggerus pedestrian side atau trotoar yang sangat mencelakai pejalan kaki terutama kaum difable. Ini adalah bagian kota yang luar biasa penting tetapi diabaikan begitu saja. Tidak banyak yang berteriak lantang. Saya kira banyak status di media sosial mengutuk kekurangan tata kota di Jogja. Hanya kritiknya sangat private, tersembunyi, dan tak terorganisir.

Jika pemerintah kota sensitif, harusnya banyaknya complain di media sosial menjadi rujukan untuk memperbaiki keadaan. Zaman sekarang, meminjam Gunawan Muhamad, “…membela yang benar tidak cukup disimpan di dalam hati.” Ini benar menjadi spirit kita semua untuk melakukan apa yang bisa dan mungkin kita lakukan. Untuk meneriakkan kejahatan praktik pengelolaan pemerintah tak perlu menunggu sejuta orang. Ini sangat mendesak, karena kerusakan ekologi, banalitas kekuasaan itu selalu nyata.

Kedua, kehadiran individu-individu berdaya yang ada di Yogyakarta bener-bener menggembirakan saya. Teman-teman yang aktif di #JogjaAsat #WargaBerdaya #JogjaOraDidol dan peran-peran lainnya yang tak terendus oleh media meanstream. Kreatifitas kelompok-kelompok ini yang berjuang menahan kota dari tenggelam ke dalam lumpur dengan poster poster yang mewaraskan akal sehat. Kehadiran -untuk menyebut beberapa orang- seperti Dodok Putra Bangsa dan Elanto Wijoyono selalu mengingatkan saya pada sepak terjang individu seperti Al Gore yang menentang beragam kebijakan Amerika dalam ekspansi perusahaan yang dianggapnya mengancam kedaulatan ekologi. Di Jogja, kelompok yang saya sebut sebagai warga berdaya (super citizens) ini bukan hanya teriak soal degradasi air akibat rakusnya bisnis perhotelan dan cagar budaya, mereka juga memikiran masa depan kebudayaan dan juga etika jalanan (parade moge yang dihadang, konvoi pilkada yang dipetisikan). Kesadaran atas persoalan riil dan sikap otonom merupakan ciri khas dari warga berdaya (super citizen). Dengan demikian, bisa menjadi potensi untuk menjadi alat kontrol atas beragam kebijakan yang diterapkan di daerah.

Ketiga, untuk menjawab mengapa melalui sosial media? Mengapa Whatsapp? Mengapa Facebook?. Kekuatan sosial media sangat luar biasa. Hampir semua orang berurusan dengan minimal satu akun dimiliki dan diupdate secara reguler.  Dengan demikian, banyak sekali pembaca yang akan mendapatkan pengetahuan baru tentang apa yang sedang terjadi di kota Jogja. Setidaknya mereka akan yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Diam diam terkonsep dalam dirinya tentang apa yang disebut sebagai ‘living within truth’ sehingga dia akan berpotensi menolak kerusakan (bencana, human-made disaster) yang disengaja oleh suprastruktur (modal, atau kuasa politik). Sebagai metode perlawanan, media sosial adalah yang paling memungkinkan untuk memviralkan ketakutan atau kesadaran bersama-rasa memiliki kota. Selain murah, ini adalah medium yang paling kecil resikonya. Perasaan saya, jauh lebih banyak yang support kepada gerakan menyelamatkan kota ketimbang yang kontra. Kebaikan akan berdampak kebaikan. Ini adalah keyakinan bukan sekedar jargon kosong.

Bagaimana selanjutnya

Terakhir, saya ingin menjawab mengapa diksi pilihannya #gerakanmembunuhjogja? Kenapa tidak yang positif seperti #janganbunuhjogja #savejogja, dan banyak lagi kata yang positif. Tentu ini pertanyaan menarik bagi saya dan saya gembira karena sudah banyak dibicarakan di group Whatsapp Rumah Baca Komunitas. Diksi membunuh jogja itu adalah kata yang menghentak ketika kita merasa buntu. Orang baik seolah jauh lebih lambat membangun, sementara perusak kota itu liar luar biasa akselerasinya. Jadi, bunuh saja kota ini. Orang baik sudah mati, kalah dan menyerah. Nada putus asa ini secara peyoratif dapat membangun kesadaran sebaliknya. Kita harus lawan! Kita banyak dan berlipat. Ini imajinasi yang muncul sebagai kekuatan emansipatif.

Pendeknya, gerakan ini dapat dikategorikan sebagaimana gagasan Benedict Kerkvliet (2010) sebagai everyday politics yang tak mensyaratkan pengorganisasian yang rapi bahkan tak perlu pemimpin karena gerakan ini bisa dilakukan siapa saja dengan cara mempraktikkan sikap otonomi, keberanian, dan ketegaran untuk menyuarakan keadilan, membela haknya dengan mekanisme demokratis dan kearifan lokal. Namun demikian, gerakan ini juga dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk menolak segala bentuk praktik yang merugikan kemaslahatan publik dengan memperkuat kepemimpinan kepala daerah atau walikota, memperbaiki transparansi bahkan menjadi ‘anti-meanstream’ untuk melakukan penyelamatan Jogja dari serbuan kapitalisme, konglomerasi dan industrialisasi perkotaan. Tindakan ekspansif dan eksploitatif ini yang akan membunuh jogja dan sekarang kita sudah bisa memilih kita berada di pihak yang mana?.

)*David Efendi adalah pegiat Urban Literacy Campaign dan pendiri Rumah Baca Komunitas. Beberapa waktu lalu mempromosikan #gerakanmembunuhjogja

(Visited 122 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. #GerakanMembunuhJogja Ramai di Media Sosial : SATUNAMA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*