Bermusik Untuk Keberagaman

Yogyakarta dikenal sebagai kota yang terus merawat nilai-nilai kebudayaan, memberi ruang bagi keberagaman, toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Selain sebagai kota pendidikan, Yogyakarta juga menjadi barometer dan miniatur Indonesia dengan segala keragamannya. Namun akhir-akhir ini semakin marak aksi kekerasan mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan tertentu di wilayah kota ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus … Baca Selengkapnya

Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Desa

Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Desa Oleh : Himawan Satya Pambudi Nampaknya pembaruan agraria menjadi agenda yang serius dalam pemerintahan Jokowi – JK. Rencana mendistribusikan 12, 7 juta hektar tanah terlantar  melalui skema perhutanan sosial dan land reform, nampaknya akan benar-benar berjalan. Beberapa agenda tersebut telah dan sedang berjalan, termasuk dengan melakukan pendataan … Baca Selengkapnya

Mampukah Masyarakat Kelola Hutan?

Oleh : Agus Budi Purwanto Aktif di Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA); NGO yang bergerak di bidang Kehutanan, berkedudukan di Yogyakarta. Akhir bulan Januari 2017, saya mengikuti satu diskusi kebijakan tentang Perhutanan Sosial di Jakarta. Salah satu pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar yang akan diserahkan … Baca Selengkapnya

Berbaur Bersama Sanggar Kuncup Melati Mandiri

Minggu, 9 oktober 2016 kami dari Guyub Bocah Jateng DIY mengadakan kegiatan kunjungan ke sanggar melati mandiri yang berlokasi di pantai Parang Kusumo. Sanggar kuncup melati mandiri didirikan dan di kelola oleh para relawan dari berbagai kalangan di kota Yogyakarta. Relawan tersebut datang dari berbagai usia mulai dari SMA sampai orang dewasa serta melibatkan mahasiswa … Baca Selengkapnya

Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan & Penganggaran Desa 2016

Satunama.org – Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan, baik level nasional maupun desa. Perencanaan pembangunan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk meletakkan pondasi dasar tahapan pembangunan sampai pada pemantauannya. Pembangunan dan perencanaan desa diatur dalam Bab IX UU No. 6 Tahun 2014. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah … Baca Selengkapnya