Program Peduli

Merayakan Keberagaman Nilai Tradisi Nusantara di Festival Kearifan Lokal

oleh
Festival Kearifan Lokal

Satunama.org – Kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam nuansa yang harmonis dan koeksistensi selama rentang waktu yang panjang. Pelbagai kajian menyebut bahwa kemajemukan bangsa Indonesia merupakan pengalaman empirik yang otentik. Clifford Gertz misalnya menyebut Indonesia tidak hanya multi etnis, namun juga sebagai sejumlah “bangsa” dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang … Baca Selengkapnya

Semiloka Hasil Riset Inklusif Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016

oleh
Semiloka Riset Inklusif 2018

Satunama.org – Tahun 2017 lalu ada sebuah peristiwa besar dan momen bersejarah bagi seluruh penghayat kepercayaan di Indonesia. Pada tanggal 7 Nopember 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permintaan pemohon, Nggay Mehang Tana (Marapu), Pagar Demanra Sirait (Parmalim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak) dan Carlim (Sapto Darma) dalam Uji Materi UU Adminduk no 24 tahun 2013 … Baca Selengkapnya

FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Advokasi Paska Putusan MK

oleh
FGD Ahli Penyusunan Policy Brief Program Peduli 2018

Yogyakarta, 17 Januari 2018  – Pada bulan November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006. Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk bisa mencantumkan keyakinannya … Baca Selengkapnya

Konsolidasi Mengawal Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

oleh

Yogyakarta, 18 Desember 2017. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi UU Adminduk masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditindak lanjuti. Perjuangan kelompok penghayat kepercayaan tidak berhenti pasca putusan MK pada 7 November lalu. Tidak sedikit sejumlah pihak yang menyambut baik putusan ini. Namun penolakan juga datang cukup keras dari kelompok pemuka … Baca Selengkapnya

Harapan Baru Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan

oleh

Jakarta, 7 November 2017. Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk bisa mencantumkan keyakinannya pada kolom agama … Baca Selengkapnya