Pasca UU Pilkada 2014 : Perampasan Hak Rakyat Harus Dilawan

Pasca UU Pilkada 2014 : Perampasan Hak Rakyat Harus DilawanPengorbanan jiwa para Pahlawan Reformasi membawa pemajuan bermakna pemenuhan hak politik warga negara Indonesia. Pasca Reformasi 1998 hak memilih yang merupa hak asasi manusia dihormati dengan derajat tertinggi dengan pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) secara langsung, sesudah pemilihan legislatif di periode … Baca Selengkapnya

Inkonsistensi Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang

PERATURAN PEMERINTAH NO 43 DAN NO 60 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU DESA Inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Oleh Sri Purwani Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 disahkan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dan kawasan “bebas area untuk proyek-proyek sektoral” baik dari kabupaten maupun pusat. Asas … Baca Selengkapnya

SDM Lemah OMS Sering Absen Rebut Ruang Publik

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Pertarungan di ruang publik seringkali di dominasi oleh kelompok pengusaha atau pemilik modal. Rakyat yang diwakili oleh organisasi yang berbasis masyarakat seringkali absen dalam upaya merebut ruang publik. Jikapun organisasi tersebut ikut dalam perebutan ruang publik, kapasitas dan sumber daya mereka masih lemah sehingga seringkali kalah. Kekalahan organisasi masyarakat–untuk selanjutnya disebut dengan … Baca Selengkapnya

Upaya Meretas Hak Kewarganegaraan

Gerakan Politik Perempuan: Upaya Meretas Hak Kewarganegaraan Berbicara soal kewarganegaraan berarti berbicara tentang sebuah proses partisipasi rakyat dan keterlibatan konstruktif pemerintah. Pendeknya, rakyat mendapatkan akses, kontrol, dan kewenangan untuk terlibat dalam seluruh perencanaan hingga monitoring pembangunan. Seperti di beberapa negara maju, keterlibatan rakyat tidak hanya dimaknai sebatas keterlibatan dalam pemilu, kewarganegaraan dimaknai dengan keterlibatan aktif … Baca Selengkapnya

GNH dan Politik Keutamaan

Oleh : P. Hardono Hadi, Ph.D. Pembicaraan mengenai politik yang berkembang di negeri ini tidak terlepas dari partai politik, kampanye, pemilu, posisi dan kekuasaan, korupsi dan penderitaan rakyat. Tentu, itu bukan pemahaman standard tentang politik, tetapi merupakan fakta yang dibaca dan dialami oleh masyarakat. Dari pembacaan yang lalu, pemenang pemilu membangun struktur kekuasaannya dengan pertimbangan agar … Baca Selengkapnya