Satunama.org – Di tengah dinamika politik Indonesia pasca Pemilu 2024, sorotan publik tertuju pada jejak langkah politisi muda. Kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai angin segar yang membawa harapan akan perubahan dan inovasi dalam sistem politik. Namun, pertanyaan mendasar pun muncul: quo vadis atau ke mana arah politisi muda Indonesia ini akan melangkah? Apakah mereka akan menjadi agen perubahan sejati atau justru terseret ke dalam pusaran oligarki dan politik dinasti yang sudah mengakar? Kontradiksi inilah yang menjadi perdebatan hangat dan menentukan masa depan demokrasi di Tanah Air.
Pemilu 2024 menjadi titik tolak yang signifikan bagi politisi muda. Dengan dominasi pemilih dari kalangan Gen Z dan milenial yang mencapai 55-60% dari total pemilih nasional, politisi muda memiliki basis dukungan yang sangat besar. Hal ini memberikan peluang emas bagi mereka untuk tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga kekuatan utama yang menentukan arah politik. Banyak dari mereka yang berhasil menduduki jabatan publik, baik di legislatif maupun eksekutif. Kemenangan mereka ini seolah menjadi bukti bahwa narasi tentang perubahan dan modernisasi politik yang mereka usung cukup ampuh untuk merebut hati pemilih muda, yang cenderung melek informasi dan kritis terhadap isu-isu sosial.
Namun, laju pergerakan politisi muda tak lepas dari tantangan yang menggunung. Salah satu yang paling menonjol adalah isu politik dinasti dan oligarki. Banyak politisi muda yang sukses adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh-tokoh politik senior. Keberhasilan ini seringkali memunculkan keraguan, apakah mereka terpilih karena kompetensi atau semata karena ‘karpet merah’ yang tergelar. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mempermudah syarat pencalonan kepala daerah bagi politisi muda dari keluarga elit politik, semakin memperkuat sentimen bahwa ruang gerak politisi muda non-dinasti menjadi semakin sempit. Mereka yang berjuang dari bawah seringkali harus menghadapi tembok tebal yang dibangun oleh kekuasaan dan modal politik yang besar.
Di tengah tantangan tersebut, media sosial menjadi arena pertempuran baru yang dimanfaatkan politisi muda untuk membangun citra dan mendekati pemilih. Mereka fasih menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, dan X (sebelumnya Twitter) untuk menyampaikan gagasan, berinteraksi langsung, dan bahkan menciptakan tren politik yang segar. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi ini memberikan keunggulan komparatif, memungkinkan mereka untuk menjangkau pemilih muda secara langsung, tanpa melalui mekanisme konvensional yang seringkali terkesan kaku. Namun, pemanfaatan media sosial ini juga bisa menjadi bumerang, sebab kampanye digital yang digarap dengan baik terkadang lebih memprioritaskan popularitas daripada substansi gagasan.
Meskipun demikian, realitas politik di lapangan menunjukkan bahwa ruang politik bagi kaum muda masih terbatas. Artikel dari Kompas.id pada tahun 2023 menyebutkan bahwa ruang politik bagi pemuda di Pilkada, khususnya di Pulau Jawa, masih tergolong sempit. Bahkan mereka yang berhasil lolos ke dalam sistem seringkali harus berhadapan dengan aturan main yang didikte oleh elite partai yang lebih senior. Ini membuat banyak politisi muda tidak memiliki keleluasaan untuk menerapkan agenda perubahan yang mereka bawa, dan justru terpaksa mengikuti agenda politik partai yang sudah mapan. Alhasil, peran mereka seringkali tidak lebih dari sekadar “boneka” yang dikendalikan, bukannya agen perubahan yang independen.
Dengan segala dinamikanya, masa depan politisi muda Indonesia masih menggantung di persimpangan jalan. Mereka memiliki modal elektoral yang besar dan kemampuan digital yang mumpuni, tetapi juga harus menghadapi tembok besar berupa politik dinasti dan oligarki. Untuk benar-benar menjadi kekuatan transformatif, politisi muda perlu membuktikan bahwa mereka bukan sekadar produk dari sistem yang sama, melainkan membawa komitmen nyata untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Mereka harus mampu melawan godaan pragmatisme dan oligarki, serta memanfaatkan platform digital untuk membangun gerakan politik yang partisipatif dan transparan. Dengan begitu, pertanyaan quo vadis politisi muda Indonesia dapat dijawab dengan optimisme, menuju arah perubahan yang lebih baik.
(Penulis: Himawan Pambudi / Editor: Agustine Dwi / Ilustrasi: Canva dan KPU Papua Pegunungan )
