Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik
Pemahaman masyarakat terhadap politik sangat berpengaruh terhadap jalannya demokrasi dalam proses bernegara. Demokrasi sendiri, pada dasarnya merupakan praktik perpolitikan berlandaskan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Sebab pemerintah merupakan representasi dari rakyat itu sendiri. Pemerintah tidak lebih dari tim pelaksana yang mendapat wewenang secara terbatas untuk menjalankan kepentingan rakyat.
Rakyat bukan sekedar penghuni suatu negara. Lebih dari itu, rakyat merupakan komunitas warga negara yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai pihak yang mendapat wewenang untuk mengatur jalannya proses bernegara, dan rakyat sebagai pihak yang memberikan mandat melalui pemilihan umum.
Sayangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap politik masih cenderung rendah. Hal tersebut mempengaruhi peran politik masyarakat itu sendiri. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap pasif dan apatis terhadap dinamika politik yang ada. Padahal masyarakat memiliki peran penting dalam jalannya praktek demokrasi.
Peran Politik Masyarakat
Peran rakyat terhadap jalannya pemerintahan mencakup penentuan arah kebijakan publik, pengawasan, serta kritik terhadap keputusan hukum. Untuk dapat menjalankan peran tersebut secara optimal, masyarakat perlu memiliki kemampuan politik yang memadai. Kemampuan politik yang dimaksud di sini adalah kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat untuk dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan negara. Dalam wujud nyata, partisipasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan dapat berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum baik mencalonkan diri, maupun sebagai pemilih, diskusi-diskusi publik, ataupun keterlibatan dalam pengawasan melalui media maupun lembaga swadaya masyarakat.
Hambatan Terhadap Peran Politik Masyarakat
Pada praktiknya partisipasi politik masyarakat tersebut seringkali terhambat, salah satu sebabnya adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal tersebut melahirkan satu kebutuhan terhadap adanya pendidikan politik bagi masyarakat khususnya di tingkat desa. Dalam hal ini, masyarakat desa memiliki kebutuhan lebih tinggi sebab mereka cenderung kurang memiliki akses terhadap pendidikan politik yang disediakan melalui jalur pendidikan formal.
Budaya Politik Indonesia
Selain alasan tersebut, budaya politik Indonesia warisan Pemerintahan Orde Baru yang cenderung bersifat sentralistik turut menghambat partisipasi aktif masyarakat. Kekuatan politik berada di bawah kendali pemerintah pusat. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun sehingga menciptakan asumsi bahwa masyarakat hanya merupakan orang biasa yang tak memiliki peran apa pun dalam ranah politik. Asumsi ini kemudian menciptakan budaya politik pasif, di mana masyarakat hanya menunggu dan menggantungkan diri pada kebijakan negara tanpa ada upaya penyampaian aspirasi.
Sikap Anti Politik
Sistem politik tersentralisasi tersebut juga berdampak pada bagaimana masyarakat bersikap terhadap isu-isu politik. Masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk merubah arah kebijakan publik. Akibatnya tumbuh sikap anti politik di kalangan masyarakat. Dalam kasus nyata, sikap anti politik ini dapat berupa keengganan untuk memberikan hak suara dalam pemilu. Proses pemilihan umum tidak lagi dianggap sebagai wujud kedaulatan rakyat, namun lebih sebagai upaya untuk mencapai suatu jabatan oleh pihak-pihak tertentu.
Desentralisasi Politik
Saat ini, di mana desentralisasi politik telah diberlakukan, masyarakat memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan publik. Masyarakat juga berhak menyampaikan pendapat secara umum melalui forum-forum musyawarah, rapat, maupun demonstrasi. Hal-hal tersebut merupakan saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai cara untuk memastikan setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah benar-benar mencapai kebutuhan masyarakat.
Tujuan Pendidikan Politik
Di sini pendidikan politik memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama dalam mengubah budaya politik pasif yang sudah terlanjur terbentuk. Secara berkelanjutan masyarakat dilatih untuk memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, mengkritisi setiap kebijakan publik yang diambil pemerintah, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian pendidikan politik bukan hanya sekedar kegiatan formalistik belaka. Lebih dari itu pendidikan politik bertujuan membangun budaya politik demokratis sebagai dasar bagi terciptanya ketahanan nasional.
Kesimpulan
Tingkat pemahaman politik warga negara sangat berpengaruh terhadap jalannya demokrasi dalam bernegara. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran penting, diantaranya: penentuan arah kebijakan publik, pengawasan, serta kritik terhadap keputusan hukum. Sayangnya peran politik masyarakat tersebut terkendala dengan kurangnya pemahaman politik itu sendiri. Hal tersebut diperparah dengan budaya politik warisan orde baru, yang cenderung bersifat sentralistik. Hal tersebut melahirkan sikap anti politik di kalangan masyarakat akar rumput. Di sinilah pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat, pendidikan politik membentuk budaya politik partisipatif untuk menunjang terciptanya ketahanan nasional.
[Penulis: Luthfi Burhanis Sulthon| Editor: Agustine Dwi | Gambar dan Foto: Ilustrasi Canva, Mengeja.id, dan Depoedu]
*Pandangan, analisis, dan kesimpulan dalam artikel ini merupakan opini pribadi penulis. Tulisan ini tidak mewakili pandangan resmi dari SATUNAMA, dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai nasihat profesional dalam bentuk apa pun.
