Satunama.org – Desk Timor-Leste Yayasan Satunama didukung Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman mengadakan pelatihan bagi para pemimpin partai politik di Timor-Leste untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Judul kegiatan pelatihan ini “ The Role of Timor-Lestes’s Political Parties on Good Governance Implementation.” Kegiatan ini berlangsung pada 14-15 November 2023 di Priority Room, City8, Dili, Timor-Leste. Pesertanya adalah para pimpinan partai politik mitra kami di Timor-Leste, yaitu: PD, PUDD, dan UDT.
Metode pelatihan ini pelatihan partisipatif. Garis besar tema pelatihan ini yaitu konsep dasar dan praktik peran partai politik dalam pemerintahan yang baik sekaligus memetakan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di Timor-Leste, dilanjutkan dengan action plan. Pematerinya dari dua negara, William E. Aipipidely (Direktur Eksekutif Yayasan Satunama, Indonesia) dan Arcangelo J.Leita (Mantan Menteri Administrasi Negara/Asesor Politik Publik/Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Republik Demoktratik Timor-Leste). Fasilitator lokalnya yaitu Monica Clotilde Fereira (Pimpinan Muda Politisi Perempuan Partai Demokrat Timor-Leste).
Pelatihan ini merupakan salah satu tindak lanjut Field Need Assessment on Political Parties on Timor Leste September 2022. Desk Timor-Leste Yayasan Satunama memiliki pemikiran bahwasanya pimpinan partai politik sebagai sentral pengambil keputusan dalam proses pemerintahan harus mempunyai kapasitas dalam melaksanakan good governance agar seluruh kebijakan publik yang selama ini menjadi platform partai politiknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk perbaikan tata kelola sektor publik demi kesejahteraan rakyat.
Tujuan dari pelatihan ini, menurut Muhammad Zuhdan,Kepala Desk Timor-Leste Yayasan Satunama, yaitu “Meningkatkan kapasitas pemimpin partai politik dalam menjalankan Good Governance di Timor-Leste, untuk pelatihan kali ini partai mitra yang ikut serta adalah PD, PUDD, dan UDT”. Lebih lanjut, Zuhdan menjelaskan “Luaran yang diharapkan dari kegiatan pelatihan ini, yaitu para pemimpin partai politik memiliki kompetensi (nilai, pengetahuan, dan keahlian praktis) tentang Good Governance”.
Dampak lanjutan yang lebih luas dan berkelanjutan yang diharapkan dari pelatihan ini menurut Zuhdan, yaitu “Dengan memiliki kompetensi good governance, para pemimpin partai politik ketika menjabat di pemerintahan akan lebih tahu arah, etika, aturan, standar, ataupun isu prioritas dalam membuat, melaksanakan, ataupun mengevaluasi kebijakan publik yang akan berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan di semua sektor publik, adanya tata kelola pemerintahan yang baik membuat negara Timor-Leste makin maju, sektor pasarnya lebih hidup, dan masyarakatnya lebih sejahtera”.
Adapun pengertian Good Governance secara lebih umum yaitu prinsip-prinsip yang penerapannya sangat penting bagi suatu negara untuk mencapai demokrasi dan pembangunan yang sejati. Good governance menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat yang efektif dalam pembangunan (Konrad Adenauer Stiftung, 2011). Konsep “governance” bukanlah hal baru. Usianya sama tuanya dengan peradaban manusia (Miraj & Kazi, 2011). Secara sederhana “governance” berarti: proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan), juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan (UN ESCAP, 2009).
Lalu, Bank Dunia (1989) mendefinisikan Good Governance sebagai pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengatur urusan suatu negara. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai 8 (delapan) ciri utama. Hal ini bersifat partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti supremasi hukum. Tata kelola mencakup berbagai aktor dan pemain; yang lebih penting adalah hubungan di antara mereka dalam hal siapa yang mempunyai kekuasaan, siapa yang membuat keputusan, bagaimana pihak lain membuat suara mereka didengar dan bagaimana akuntabilitas diwujudkan (Institute of Governance, 2011).
Hampir di seluruh dunia, partai politik dipandang sebagai kendaraan bagi pemerintahan demokratis dan cerminan dampak positif bagi partai politik. Partai politik mewakili ciri utama tata pemerintahan yang baik. Partai politik juga berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para pemimpin politik untuk menjalankan pemerintahan di masa depan dengan memenangkan pemilu nasional/lokal. Partai politik hadir untuk mengubah kumpulan kepentingan sosial menjadi kebijakan publik di dalam atau di luar pemerintahan. Ini adalah salah satu fungsi penting partai politik dalam pemerintahan demokratis.
Keberlanjutan demokrasi dan pembangunan Timor-Leste sangat tergantung bagaimana para pemimpin partai politik yang ada mampu mengelola pemerintahannya dengan baik ke depannya. Sebagai penutup, pelatihan Good Governance ini menjadi bekal awal bagi para pemimpin partai politik untuk menjalankan prinsip-prinsip Good Governance sebagai best pratice dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di Timor-Leste.
