Politisi Harus Punya Basis Data

Dalam komunikasi, data memegang peranan penting. Karena komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang memuat data, tak terkecuali dalam ranah politik. Hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas pada hari kedua penyelenggaraan Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Tingkat Madya Provinsi Aceh kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Yayasan SATUNAMA yang dilaksanakan di The … Baca Selengkapnya

Mediasi dalam Konflik Internal Parpol

Pencegahan dan mekanisme solusi konflik internal partai politik tak luput dari bahasan dalam salah satu sesi hari pertama Kelas Politik Cerdas Berintegritas Tingkat Madya Provinsi Daerah Istimewa Aceh kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Yayasan SATUNAMA yang dilaksanakan di The Pade Hotel Aceh, Senin (17/7). Partai politik sebagai salah satu elemen demokrasi dalam sebuah negara … Baca Selengkapnya

Partai Politik Butuh Kader Berintegritas

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik menjadi salah satu topik yang dibahas pada hari pertama penyelenggaraan Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Tingkat Madya Provinsi Aceh kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Yayasan SATUNAMA yang dilaksanakan di The Pade Hotel Aceh, Senin (17/7). Salah satu dari keempat sarana tersebut, … Baca Selengkapnya

Skema Kemitraan dan Pengembangan Program Penanganan Harus Dikuatkan

Yayasan SATUNAMA bersama dengan Pemerintah Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan para pemangku kepentingan mengadakan seri kedua sarasehan kesehatan jiwa yang merupakan kelanjutan dari  seri pertama sarasehan kesehatan jiwa yang mengangkat tema “Kesehatan Jiwa Secara Umum” pada Mei lalu. Sarasehan kedua ini mengangkat tema “Skizofrenia Sebagai Gangguan Jiwa Berat dan Kronis di Indonesia Serta … Baca Selengkapnya

Perlu Dibangun, Saluran Informasi Layanan Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi kewenangan kepada Desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, diluar pembagian urusan-urusan pemerintahan yang didelegasiukan oleh supra desa, dengan demikian, Desa memiliki potensi untuk mengembangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat desa. Perihal ini menjadi point utama yang muncul sebagai rekomendasi para pemangku … Baca Selengkapnya