Satunama.org – Program Scaling Up for Most at Risk Population 2 (SUM) dan Satunama, Senin-sabtu (3-8/11) berlangsung menarik. Tema aktivitas yang diusung adalah mentoring penyusunan SOP HR Administration, pada tiga Social Community Organization (CSO) di Medan. Ketiga CSO tersebut, Galatea, Human Health Organisation (H2O), dan Gerakan Sehat Masyarakat. Satunama menurunkan Yudi Erwanto, yang sehari-hari terlibat … Baca Selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH NO 43 DAN NO 60 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU DESA Inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Oleh Sri Purwani Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 disahkan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dan kawasan “bebas area untuk proyek-proyek sektoral” baik dari kabupaten maupun pusat. Asas … Baca Selengkapnya
Pengorbanan jiwa para Pahlawan Reformasi membawa pemajuan bermakna pemenuhan hak politik warga negara Indonesia. Pasca Reformasi 1998 hak memilih yang merupa hak asasi manusia dihormati dengan derajat tertinggi dengan pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) secara langsung, sesudah pemilihan legislatif di periode sebelumnya. Demokrasi Indonesia menjadi teladan dan model bagi negara-negara … Baca Selengkapnya
Yayasan SATUNAMA mengundang organisasi masyarakat sipil (OMS) terpilih di beberapa wilayah Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek pencapaian inklusi sosial bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dan mengalami kekerasan karena perbedaan agama, kepercayaan dan keyakinan. Proyek yang diselenggarakan atas kerjasama antara Yayasan SATUNAMA, The Asia Foundation, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Peduli ini secara umum menyasar … Baca Selengkapnya
Batalkan UU Pilkada Karena Mengambil Hak Rakyat Untuk Memilih Langsung Pemimpin Daerahnya UU tersebut Menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung Pemimpin Daerahnya yang selama ini telah kita punya. Disaat animo masyarakat untuk ikut proses pemilihan umum semakin membaik, sebagian anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat malah mencabut hak rakyat memilih langsung kepala daerahnya. Pilihan … Baca Selengkapnya
