Satunama.org – Sebagai warga negara terbesar di wilayah Indonesia, Perempuan kurang mendapatkan perhatian negara dari sisi pendidikan politik. Upaya pendidikan politik banyak dilakukan terkait dengan politik praktis menjelang Pemilu.
Staf Unit Pengembangan Program SATUNAMA, Sri Purwani, memberikan pemaparannya terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam Politik. Pemaparan tersebut disampaikan dalam workshop “Perempuan dan Politik”. Kegiatan yang berlangsung di Bangsal Sewokoprojo ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gunung Kidul tanggal 24 September 2013.
Workshop bertujuan mempertajam pemahaman organisasi-organisasi perempuan untuk menentukan sikap yang bisa mempengaruhi hasil Pemilu Calon Legislatif pada 9 April dan Pemilu Presiden pada bulan Juli 2014 yang akan datang.
Proses kegiatan berlangsung aktif dan dinamis. Pemateri memulai presentasi dengan meminta peserta untuk berkomentar tentang gambar-gambar yang menampilkan kondisi sosial di masyarakat Indonesia. Peserta diajak untuk melihat kondisi riil di sekitar dan mempertanyakan mengapa hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang.
Pada akhirnya muncul satu pernyataan yang sangat penting dari peserta yakni “diskriminasi.” Statemen peserta inilah yang akhirnya menjadi kunci untuk menjelaskan bahwa kondisi seperti tersebut di atas tidak akan terjadi apabila tiga hal dilaksanakan yakni: (a) Regulasi yang berpihak pada kaum perempuan (b) Dukungan parpol yang jelas bagi para kandidat perempuan yang berkualitas (c) Adanya pendidikan politik/kewargaan yang reguler dan sistemik
Pemateri memberikan masukan agar partisipasi perempuan dalam politik semakin meningkat perlu ada dua model yang dikembangkan dan menjadi kewajiban pemerintah, parpol maupun pihak-pihak yang berkepentingan yakni: (1) Pendidikan Politik jangka Pendek (yang biasa dilakukan menjelang Pemilu baik oleh KPU, Bawaslu maupun parpol) dan (2) Pendidikan Politik Jangka Panjang yang tersistematisir dan dilakukan oleh negara.
Pendidikan Jangka panjang sangat strategis dilakukan, karena beberapa hal yang bisa kita lihat di berbagai sektor diantaranya: a) banyaknya anggaran untuk perempuan yang belum dioptimalkan untuk peningkatan penddikan kritis di setiap SKPD/Dinas/Instansi/Lembaga b) banyaknya kegiatan organisasi perempuan yang monoton c) kurang optimalnya fungsi BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) sebagai Badan yang berfungsi untuk mensinergikan berbagai program penguatan dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten maupun propinsi.
Dengan melihat tiga poin tersebut maka diperlukan sinergitas program dan cross-cutting issue yang didukung dan direncanakan bersama antar SKPD. SATUNAMA sebagai lembaga yang mempunyai visi dalam sisi peningkatan pendidikan kritis warga akan selalu membantu untuk mempertajam cross cutting issue tersebut. (Sri Purwani – Pengembangan Program).
Satu pemikiran pada “Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik”