Pentingnya Negosiasi dalam Manajemen Konflik Politik

Satunama.org.- Negosiasi merupakan modal penting dalam usaha manajemen konflik di tubuh partai politik, baik internal maupun eksternal. Maka itu menjadi salah satu cara mutlak yang harus dimiliki, dilatih, dan dikuasai oleh semua aktivis yang bergerak di ruang lingkup perpolitikan.

“Negosiasi adalah proses yang terstruktur untuk melakukan klarifikasi tentang apa yang menjadi inti konflik atau isu yang dipersengketakan dan mencoba mencari kesepakatan, hingga tercapai penyelesaian,” ujar Najib Azca, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM dalam giat Sekolah Politisi Muda (SPM) IV SATUNAMA, Rabu (16/12/2020).

Najib yang juga merupakan dosen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM itu menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua teknik utama dalam negosiasi. Pertama, teknik kompromi atau bergaining.

“Pada intinya, teknik pertama ini ialah proses mencari titik temu antara penawaran-penawaran yang kemudian di antara dua belah pihak atau lebih merumuskan konsesi yang disepakati,” jelasnya. Menurutnya, dalam teknik ini, pada mulanya akan menawarkan permintaan yang tinggi.

Najib mencontohkan ketika terjadi konflik di Aceh, semua persoalan dan isu di sana bisa dirundingkan asalkan tidak merdeka atau melepaskan diri dari Indonesia. “Ini adalah perundingan awalnya, sehingga kemudian ada kesepakatan terciptanya UU Pemerintahan Aceh, UU Syariah, dan partai-partai lokal,” ungkapnya.

Kedua, teknik resolusi, maksudnya adalah bentuk usaha orientasi jangka panjang guna memaksimalkan perolehan atau hasil dari pihak-pihak yang berunding. “Tujuannya jelas, agar kesepakatan dapat berdaya tahan lama,” ujar Najib. “Idealnya teknik ini adalah win-win solution,” ujarnya lagi.

Selain dua teknik utama tersebut di atas, menurut Najib, juga perlu diperhatikan soal bagaimana siasat berkomunikasi yang baik dalam negosiasi. Dalam pandangannya, ketika berusaha menyelesaikan konflik di partai politik hendaknya memusatkan perhatian pada kepentingan, bukan pada posisi.

“Misalnya menyoal Pedagang Kaki Lima (PKL), kepentingan utamanya adalah yang penting pedagang masih bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Lalu akan ada titik temu dari basis kepentingan itu. Siasat ini yang dulu diterapkan Pak Jokowi di Pasar Klithikan Solo dan berhasil,” paparnya.

Siasat yang lain, yaitu memperbanyak pilihan dalam negosiasi dan menentukan tolok ukur dari kriteria-kriteria bersama. Dikatakan oleh Najib bahwa siasat ini memiliki korelasi dengan proses Akomodasi Politik. Kokretnya ada di daerah Ambon pasca terjadi konflik.

“Sekarang, dalam pemilihan Gubernur Ambon, kalau gubernurnya Muslim maka wakilnya Kristen begitupun sebaliknya. Dulu di Ambon, hampir semua pemimpin PDIP adalah Kristiani. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Jadi, cara ini sebagai siasat untuk mengubah stigma juga,” bebernya.

Susanto, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta fraksi PDI-P yang juga merupakan salah satu peserta SPM IV SATUNAMA memperdalam diskusi dengan mengadaikan adanya setting politic dalam penyelesaian konflik di tubuh partai politik melalui jembatan negosiasi.

Menurutnya, konflik dipahami sebagai situasi yang tidak adanya kesepahaman. Alih-alih menyelesaikan konflik yang berorientasi pada keuntungan bersama, namun justru dilesaikan dengan agenda setting politic yang syarat akan kepetingan salah satu pihak.

Tetapi Susanto memberikan pengecualian bahwasannya agenda setting politic pada kenyataanya juga perlu dilakukan untuk membawa ke arah kemajuan bersama yang ujungnya juga kepentingan. “Saya mengamati misalnya gerak-gerik partai yang berusaha merangkul massa 212 untuk mendulang kepentingan dari pada keduanya, saya melihat ini bukan lagi negosiasi biasa tapi lebih dari itu, yakni agenda setting politic,” jelasnya.

Sepanjang pengetahuan Najib, memang belum ada studi khusus yang mencoba menganalisis agenda setting politic. Tetapi, menurutnya itu bisa sangat menjadi bagian dari upaya strategi di dalam negosiasi, apalagi di dalam politik yang sangat dinamis.

“Bisa berhasil dan bisa gagal, oleh sebab tidak dijalankan. Itu strategi berpisah untuk menyusun, namun bisa jadi itu terpisah untuk berkepanjangan. Ini merupakan satu kemungkinan dalam politik yang tidak ada jaminan kepastian karena bersifat dinamis,” kata Najib.

Oleh karenanya, implementasi dari pada proses negosiasi, khususnya dalam manajemen konflik di ruang lingkup partai kerap kali menomor duakan kecepatan. Jika menginginkan keduanya—kesepatan tepat sekaligus cepat—salah satu yang bisa dilakukan yakni dengan menggunakan pendekatan militer.

“Kalau berorientasi kecepatan biasanya memang pendekatan militer yang digunakan, seperti di yang dilakukan oleh Soeharto semasa Orba. Itu tidak baik, seni resolusi konflik butuh waktu lama, karena harus humanis, kultural, dan personal. Yang penting adalah merumuskan kesepakatan agar ujung akhirnya adalah kemanfaatan untuk semua pihak,” pungkas Najib. [Penulis: Haris Setyawan (Media Intern/UGM Yogyakarta)/ Penyunting: A.K. Perdana/ Foto: Annisa Dani (Media Intern/ ISI Surakarta)]