Demokrasi Kerakyatan Butuh Masyarakat Sipil Utuh

Materi mengenai civil society atau masyarakat sipil menjadi pembahasan di hari kedua palatihan Civic Education for Future Indonesian Leader (CEFIL) Basic 2017, Rabu, (17/5) di Yayasan SATUNAMA. Masyarakat sipil seringkali disebut sebagai salah satu sektor yang berhubungan kuat dengan negara dan kalangan korporasi. Hubungan antara ketiganya dalam kerangka ekonomisme pun tak luput dibahas dalam pelatihan bagi para pemimpin masa depan Indonesia ini.

“Ekonomisme adalah sebuah konsep teoritis yang meletakkan ekonomi atau cara produksi menjadi landasan dalam hubungan sosial. Di dalam ekonomisme, negara jadi alat dari kelompok-kelompok yang dalam ekonomi dominan.” Demikian penjelasan Insan Kamil dari SATUNAMA yang menjadi fasilitator materi Civil Society.

Civil society dianggap sebagai front terdepan dalam melawan negara dan kepentingan ekonomi atau koorporasi untuk menciptakan keadilan dan perwujudan demokrasi. Meski demikian, di dalam civil society juga terdapat kelompok-kelompok yang menjadi bagian dari negara dan korporasi.

“Ada civil society berselingkuh dengan korporasi. Civil society yang dibentuk korporasi. Fase berikutnya, kelompok ini mengokupasi negara dan menjadi alat penindasan terhadap rakyat. Jadi mereka ini civil society tapi punya tujuan tertentu. Karena ada negara dan ekonomi.” Lanjut Kamil.

Keterkaitan antara negara dan ekonomi ditambah civil society yang menjadi bagian negara dan korporasi dapat berpotensi timpang dalam perwujudan keadilan dan demokrasi kerakyatan. Sementara persoalan yang muncul di basis civil society dan masih terus ada hingga sekarang adalah bahwa perjuangan demokrasi kerakyatan belum merupakan sebuah perjuangan civil society yang utuh. Seringkali yang muncul adalah perjuangan kelas.

“1 Mei itu perjuangan kelas. Dorongannya kemudian adalah civil society tidak hanya melakukan perjuangan kelas. Masalahnya gerakan di Indonesia tidak ada yang beraliansi sosial. Soal Kendeng misalnya. Kalangan guru tidak ikut turun dalam isu itu. Padahal isu lingkungan itu isu kerakyatan. Isu buruh juga isu kerakyatan. Inilah kondisi masyarakat sipil di Indonesia. Sangat issue-based.” terang Kamil.

Memahami hubungan antara civil society, negara dan ekonomi serta memetakan karakter gerakan sosial di Indonesia, termasuk mengidentifikasi kelompok civil society yang memiliki kepentingan berbeda menjadi konstruksi pengetahuan yang penting dimiliki oleh para peserta CEFIL Basic 2017. Dalam dinamika pelatihan, pemahaman tersebut juga kemudian diinjeksi lebih dalam melalui metode role play yang dipandu oleh fasilitator.

CEFIL sendiri merupakan kiprah kontributif SATUNAMA dalam komitmennya untuk memperkuat Civic Movement pada arena masyarakat sipil melalui Civic Education. CEFIL adalah bagian penting dalam sejarah panjang SATUNAMA yang telah dimulai sejak 1998 dengan para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia serta berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi. Mereka memiliki peran dalam civil society dan tidak sedikit pula yang bergeser ke political society. (A.K.Perdana/Foto : Banu Badrika)

Tinggalkan komentar