Pilkada Serentak 2017 akan dihelat pada 15 Februari 2017. Sebanyak 101 daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerahnya mulai dari bupati hingga gubernur. Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tentunya bukanlah hal yang bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat berbagai pekerjaan dari yang bersifat teknis hingga konseptual, dari urusan distribusi logistik alat-alat pemilihan hingga merancang tema debat publik pasangan calon harus dilakukan demi terselenggaranya pilkada dengan partispatif, aman, lancar, tertib dan adil.
Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah sebagai penyelenggara pilkada tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan-pekerjaan itu, tak terkecuali KPU Kota Yogyakarta. Sebagai salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, Kota Yogyakarta patut mendapat perhatian. Meski wilayah Kota Yogyakarta terhitung tidak terlalu besar, namun standarisasi penyelenggaraan pilkada yang sesuai aturan tetap menjadi prioritas dengan mengawal penyelenggaraannya agar dapat berjalan dengan baik.
Satunama.org berkesempatan berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto di kantornya pada Senin (6/2). Kepada Ariwan K. Perdana dan Bima Sakti dari Satunama.org serta Valerianus B. Jehanu, staf Departemen Politik dan Demokrasi Yayasan SATUNAMA, beliau menuturkan kesibukan dan kegiatan KPU Kota Yogyakarta menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Berikut petikan wawancaranya.
Sejauh ini bagaimana persiapan logistik dan distribusinya untuk Pilkada di Koya Yogyakarta?
Semua kelengkapan logistik sudah disiapkan di gudang, sudah masuk kotak, kita kunci kotaknya. Sudah kita tata per kecamatan. Distribusinya kan per kecamatan. Tanggal 13-14 Februari 2017 tinggal didistribusikan untuk 794 TPS di Kota Yogyakarta.
Dibandingkan pemilihan sebelumnya, apakah jumlah TPS ini sama atau berkurang atau bertambah?
Semakin berkurang. Ini bagian dari upaya kita untuk efisiensi, jumlah TPS kita sesuaikan dengan kebutuhan aktual dan jumlah pemilih. Ini termasuk paling sedikit dalam penyelenggaraan pemilu di Yogya. Waktu Pilpres kemarin kita sampai 800an.
Kalau bicara soal jumlah TPS, kita akan bicara soal potensi jumlah pemilih. Saat ini jumlah pemilih pemula apakah cukup banyak?
Ada sekitar 16.000 pemilih untuk usia 17-21 tahun yang baru pertama kali ini memilih. Untuk yang usia 17 tahun dan belum punya e-KTP, mereka sudah kami fasilitasi dengan menggunakan Surat Keterangan Memilih. Jadi mereka aman, bisa memilih meski belum punya e-KTP. Ini untuk mengamankan hak memilih mereka. Karena di usia 17 kan sudah bisa memilih.
Bagaimana dengan antusiasme mereka untuk datang ke TPS dan memilih? dan bagaimana strategi KPU untuk menggenjot atau menjaga antusiasme itu?
Melihat potensi pemilih pemula yang cukup besar itu kami ada beberapa kegiatan sosialisasi. Kami bersama Dispora bekerjasama dalam beberapa kegiatan untuk sosialisasi. Yang pertama adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Petugas di kecamatan menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah wilayah Kota Yogyakarta untuk mengajak mereka ikut berpartisipasi dalam pemillihan. Kami juga menyampaikan tujuan-tujuan pemilu. Pentingnya pemilu. Sampai kepada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemilih pemula. Sekali jalan bisa melibatkan puluhan ratusan orang.
Kemudian kami juga melakukan simulasi-simulasi di sekolah-sekolah. Ini bagian dari kita mengedukasi tentang kampanye yang baik. Anak muda kan menganggap kegiatan kampanye itu ya pawai kendaraan bermotor, knalpotnya diblombong dan sebagainya. Pengertian kampanye yang kami berikan adalah bahwa ini merupakan proses pendidikan politik, dan bahwa mereka punya hak pilih sebagai warga negara.
Terkait kampanye, bagaimana anda melihat penyelenggaraan kampanye yang digelar di Yogyakarta menjelang Pilkada ini?
Saat ini para paslon lebih banyak kampanye tatap muka. Di Kota Yogyakarta ini mereka intens sekali menyapa pemilih secara langsung, memanfaatkan pertemuan-pertemuan di masyarakat, mendatangi komunitas, datang ke pasar dan sebagainya. Saya pikir ini patut diapresisasi, dan nampaknya itu menjadi metode yang lebih tepat daripada menggelar kampanye di lapangan terbuka, mendatangkan massa dan melakukan pawai.
Namun demikian, kami juga melihat bahwa dalam masa kampanye pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye masih banyak terjadi. Banyak simpatisan yang masih membuat spanduk-spanduk dukungan dan memasangnya. Itu sebenarnya tidak diperkenankan dan menjadi pelanggaran yang bersifat administratif, melanggar perwali dan kemudian akan ditertibkan oleh Satpol PP.
Sangsinya hanya ditertibkan saja?
Ada sanksi teguran. KPU menegur secara tertulis, kalau itu tidak diindahkan nanti akan ditertibkan dengan dicopot.
Sudah berapa kali KPU mengeluarkan teguran?
Antara 4-5 kali. Semua paslon pernah kita tegur soal ini. Beberapa waktu lalu di bawah Jembatan Kleringan itu ada yang nempel leaflet. Harusnya itu kan dibagikan bukan ditempel. Bahan kampanye itu untuk dibagikan bukan ditempel di ruang publik, kecuali yang poster. Itu pun hanya di RT atau RW.
KPU Kota Yogyakarta menargetkan hingga 60% jumlah pemilih yang akan berpartisipasi. Bagaimana KPU akan mencapai target itu di tengah-tengah kemungkinan adanya golput yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta?
Tepatnya 67,5%. Dan ketika kami menetapkan 67,5% itu banyak yang tidak percaya. Itu terlalu rendah. Harapan di level nasional kan 77,5%. Tapi kami punya pijakan beberapa alasan. Pertama ini kan pemilukada yang bersifat lokal dan yang dominan adalah figur. Berbeda dengan pileg yang lebih didominasi partai yang mesin politiknya sangat maksimal bekerja. Kalau di pilkada lebih condong ke arah personal figurnya.
Kemudian juga kami berkaca pada teman-teman di beberapa kota yang juga menyelenggarakan pilkada yang ternyata juga menetapkan angka yang tidak terlalu tinggi. Bahkan ada yang dibawah 50% di kota-kota tertentu. Kemudian ketika melihat kondisi pemilih Kota Yogyakarta yang mobile dan bersifat urban, yang meskipun besok tanggal 15 itu hari libur, tapi kan orang Jogja itu dinamis. Bisa saja pada hari-H besok mereka tidak menggunakan haknya dan tetap bekerja atau memanfaatkan waktu untuk hal lain. Jadi banyak pertimbangan.
Meski demikian kami tetap berupaya memaksimalkan tingkat partisipasi. Yang perlu diperbaiki itu administrasinya dulu. Kami upayakan DPT yang disusun itu bisa seakurat mungkin. Jumlahnya sekarang 298.989. Ketika akurasi datanya ada maka secara administrasi bisa kita perbaiki. Kemudian dari sisi pendidikan pemilih atau sosialisasi. Kami buat strategi sosialisasi berdasarkan segmentasi-segmentasi seperti pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marjinal dan sebagainya. Kita berharap, bahwa Jogja yang sebenarnya tidak terlalu luas wilayahnya seharusnya bisa accessible terhadap informasi-informasi apapun, termasuk soal besok tanggal 15 Februari. Kami membuat stiker ketika pendaftaran pemilih dan di stiker itu kami sertakan juga bahwa tanggal 15 Februari ada Pilkada. Jadi sejak awal tanggal itu sudah kami informasikan. Nah sekarang tinggal persoalan referensi politik, pilihan politik dari masing-masing warga Kota Yogyakarta. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota dan media agar informasi itu sampai kepada masyarakat. Ini bagian dari kita mendorong mereka untuk berpartisipasi.
Jadi ada dua upaya, yaitu administrasi dan pendidikan ke pemilih melalui sosialisasi. Dan juga koordinasi dengan media. Sejauh ini kerjasama dengan pemkot dan media seperti apa?
Peran media kan menginformasikan . Kami meminta jangan sampai media tidak melakukan liputan soal pilkada. Komunikasi dengan teman-teman pewarta menjadi penting juga. Tujuannya agar masyarakat atau pemilih selalu mendapatkan update soal pilkada. Agar publik mendapat informasi dan merasa yakin bahwa saat ini kita akan menyelenggarakan pilkada. Kemudian dengan pemkot kami mendesain kegiatan sosialisasi tatap muka di 14 kecamatan. Kemudian ada talkshow di televisi dan radio sampai ke penayangan di videotron.
Fasilitasi kampanyenya apa saja?
Ada empat. Pertama debat publik, yang dengan TVRI kami ada kontrak, yang di RRI kami minta untuk menyiarkan juga. Kemudian ada pemasangan alat peraga kampanye, kemudian penyebaran bahan kampanye dan iklan di media seperti ini (menunjukkan iklan pilkada Kota Yogyakarta di sebuah surat kabar). Ini bagian dari upaya memfasilitasi para calon, sehingga kampanyenya juga menjadi maksimal. Materinya tergantung paslonnya, kami hanya memfasilitasi pemasangannya di media. Debat publik itu di TVRI dan kemudian direlay oleh RRI secara live. Kemudian siaran tundanya ada di stasiun TV swasta di Adi TV dan Jogja TV.
Sejauh ini apakah anda melihat bahwa debat publik cukup bisa memberikan pemahaman pada publik soal informasi terkait para calon?
Kami berharap debat publik memang bisa memberikan pemahaman yang mendalam terkait para calon. Makanya upaya itu kami sertai juga dengan kegiatan-kegiatan nonbar di beberapa titik. Jadi ada nonbar debat publik di kecamatan-kecamatan. Terakhir kemarin ada di Umbulharjo, di Mergangsan juga. Kami juga memfasilitasi masyarakat untuk datang melihat debat itu. Untuk memastikan masyarakat tahu bahwa ada debat publik. Animo masyarakat cukup tinggi. Karena mereka diundang dan difasilitasi, nonton sambil makan snack dan minum.
Padahal jam tayang live yang di TVRI itu pukul 17.00 sore? Apakah tidak khawatir bahwa sebagian besar masyarakat masih dalam aktifitas pekerjaannya pada jam-jam itu?
Benar. Tapi kemudian setelahnya kita tambah lewat siaran tunda yang ditayangkan di waktu prime time lewat TV swasta. Dan siaran tundanya itu tidak kita potong atau edit. Kalau yang nonton bareng itu ada yang live ada juga yang tunda. Tergantung kesiapan dari kawan-kawan di PPK.
Kalau tentang topik di tiap debat itu bagaimana KPU menetapkannya?
Pertama, KPU RI sudah membuat panduan 8 tema umum yang bisa diangkat menjadi tema debat. Dari 8 tema itu kami clusterkan dengan tim penyusun materi. Namun sebelum itu KPU kota memfasilitasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menyampaikan problem kota atau menyampaikan usulan-usulan pertanyaan. Ya semacam ruang partisipasi. Setelah mereka menyampaikan isu-isu atau hal-hal yang perlu diangkat dalam debat, baru kita bawa ke tim penyusun. Tim penyusun kemudian melakukan sinkronisasi dengan tema yang sudah disusun oleh KPU RI. Kemudian kita clusterkan, karena temanya banyak dan debatnya hanya 3 kali.
Muncullah tiga tema utama yaitu pertama Memajukan Kota Yogyakarta dan Menyelaraskan Pembangunan Kota DIY dan Nasional yang mengangkat soal reformasi birokrasi, anti korupsi, tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah Menyelesaikan Persoalan Kota Yogyakarta, bicara tentang heritage atau budaya, tata ruang, ekonomi. Kemudian yang ketiga Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik, ini tentang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, anti narkoba, kota inklusi.
Jadi prosesnya partisipatif. Dan setiap selesai debat kita melakukan evaluasi. Membuka masukan dari masyarakat sipil, termasuk dari tim paslon untuk perbaikan.
Ada beberapa daerah yang termasuk rawan dalam pilkada. Yogyakarta bagaimana?
Iya. Kemarin Panwas Kota memetakan tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Itu terkait dengan beberapa indikator. Tapi tidak langsung terkait dengan keamanan sebenarnya, tapi lebih terkait dengan proses pelaksanaannya. Misalnya rawan logistik, rawan money politic dan sebagainya. Berbeda dengan kerawanan yang dimiliki pihak kepolisian yang memiliki kerawanannya sendiri yang terkait keamanan misalnya di TPS sini atau TPS sana. Namun apa yang disampaikan panwas itu menjadi catatan bagi kami untuk mempersiapkan agar kerawanan-kerawanan itu tidak terjadi.
Tapi apakah ada catatan dari panwas terkait kerawanan di Yogyakarta?
Kemarin sempat dipublikasikan juga di media bahwa di Yogyakarta ada sekian TPS yang rawan. Tapi rawannya terkait misalnya pemilih ganda, keterlibatan penyelenggara atau netralitas penyelenggara dan sebagainya. Jadi bukan dalam aspek kamtibmas.
Kalau untuk pemilih yang tuna netra bagaimana?
Akan ada template, alat bantu tuna netra. Ada logistik khusus untuk itu. Kalau untuk yang tuna daksa kita sudah meminta agar TPSnya jangan memakai undakan. Sudah kita identifikasi di TPS berapa yang ada tuna netra dan tuna daksanya. Ada petunjuknya. Dari PPK menyampaikan kepada KPPS terkait fasilitasinya.
Bagaimana strategi KPU dalam hal meminimalisir politik uang?
Sejak awal kami sudah melakukan sosialisasi untuk menolak politik uang. Kami juga meminta paslon untu memiliki komitmen terkait itu. Yang kami sosialisasikan ya termasuk sanksi-sanksi yang ada di Undang-Undang. Masyarakat sudah diingatkan untuk tidak terlibat politik uang karena yang menerima dan memberi itu kena semua. Bisa kena penjara 72 bulan maksimal atau kena denda 1 milyar maksimal. Porsinya lebih besar ke penyadaran kepada masyarakat.
Terakhir, ada himbauan-himbauan apa kepada para paslon?
Ya, patuhi setiap ketentuan yang ada, siapapun yang terpilih harus dapat menghormati proses dan mekanisme bersama ini. Tidak perlu pakai kekerasan. Itu bukan budayanya orang Jogja. Untuk menutup masa kampanye kita akan ada deklarasi damai sambil mengajak para paslon untuk bersama-sama secara simbolik menurunkan atau melepas alat peraga kampanyenya pada tanggal 11 Februari. Kita menginginkan pilkada yang damai di Yogyakarta.
