Politik dan Demokrasi

Departemen Politik dan Demokrasi (PD)

Merupakan departemen lama dengan nama baru. Dibentuk pertama kali pada 2015 dengan nama Departemen Politik Demokrasi dan Desa dan pada 2017 menjadi Departemen Politik dan Demokrasi. PD dibentuk sebagai respon terhadap pembangunan suprastruktur, wilayah kebijakan di Indonesia. PD, sebagaimana namanya, bergerak di isu Politik dan Demokrasi. Untuk menggarap lokus isu tersebut PDD membagi kerjanya dalam tiga bidang.

Pertama, Bidang Politik dan Demokrasi. Kerja-kerja dalam bidang ini dilakukan dengan mengadakan pendidikan politik dan demokrasi bagi aktivis gerakan masyarakat sipil dan politisi muda lintas partai politik. Terdapat empat partai politik yang bekerjasama dengan SATUNAMA dan tergabung dalam Program CPID yaitu; Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai GERINDRA dan PDIP di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung.

Kedua, Bidang Kebebasan Beragama/Berkepercayaan dan Inklusi Sosial. Program Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM) yang mendapat dukungan dari The Asia Foundation memungkinkan SATUNAMA menjalin kerjasama dengan beberapa Partner Lokal antara lain Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, SOMASI di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat,  YASALTI di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Yayasan Donders di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, LKiS di Kulonprogo, DI Yogyakarta dan eLSA di Kabupaten Kudus dan Brebes, Jawa Tengah.

Ketiga, Bidang Perempuan dan Politik. Bidang ini mengkaji secara ilmiah bagaimana peran perempuan dalam ranah politik, lokal maupun nasional. Desk Perempuan dan Politik yang dibentuk sejak April 2015 memiliki tujuan umum mengembangkan kehidupan demokrasi berbasis pada pemenuhan hak perempuan . Ada 7 fokus untuk mencapai tujuan tersebut: (1) Meningkatkan kesadaran hak perempuan sebagai warga negara; (2) Memperkuat kapasitas politik perempuan di level desa, dan politisi perempuan di level kabupaten/kota; (3) Mendorong perempuan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama/publik; (4) Mendorong perempuan menduduki posisi penting dalam struktur masyarakat dan pemerintahan di level desa; (5) Mendorong politisi muda perempuan dalam legislatif di tingkat kabupaten/kota; (6) Mendorong berbagai kebijakan yang berperspektif demokrasi dan pemenuhan hak perempuan; (7) Menjadikan SATUNAMA sebagai resouce center atau pusat sumber daya pengetahuan perempuan dan politik, melalui penelitian perempuan dan politik yang relevan sebagai upaya pengelolaan pengetahuan.

Artikel terkait Departemen Politik dan Demokrasi

Politisi Muda SPM Gagas Kaukus Politisi Lintas Partai

Yogyakarta, 14 November 2017. Hingga di penghujung tahun 2017 ini, Sekolah Politisi Muda (SPM) SATUNAMA telah terselenggara tiga angkatan yang seluruh pesertanya merupakan politisi muda lintas partai politik. Jika berjalan lancar sampai pelaksanaan wisuda Sekolah Politisi Muda Angkatan III pada 7 Desember 2017 mendatang, program ini telah meluluskan 51 Politisi...Read More »

Harapan Baru Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan

Jakarta, 7 November 2017. Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk bisa mencantumkan...Read More »

Medan dan Deli Serdang Inisiasi Pendidikan Inklusif

Medan, 25 Oktober 2017. Indonesia adalah sebuah negara besar yang terdiri dari beribu pulau, beragam etnis, bahasa, budaya, berbagai agama dan kepercayaan yang masyarakatnya berada dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah dengan adanya aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah terdapat...Read More »

Brebes Bersiap Menuju Kabupaten Inklusif

Brebes, 26 Oktober 2017. Inklusi sosial sebenarnya bukan hal baru dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Secara singkat inklusi sosial dipahami sebagai proses untuk meningkatkan partisipasi individu dan kelompok dalam kegiatan bermasyarakat. Dalam artian semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat berhak mendapatkan hak...Read More »

Cegah Korupsi, Relasi Kuasa Harus Demokratis

Sorong, 16 Oktober 2017. Munculnya korupsi dalam ranah politik merupakan satu kondisi yang berasal dari terbangunnya relasi kuasa yang tidak seimbang. Yakni saat ruang politik hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasan yang besar dan rentan menimbulkan korupsi politik. Oleh karenanya kesadaran politik yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup bersama...Read More »

« Newer EntriesOlder Entries »
Print Friendly, PDF & Email
Translate »