Satunama.org – Mendidik anak-anak untuk gemar menabung sejak kecil merupakan hal yang penting dilakukan oleh orang tua. Anak-anak perlu belajar untuk berhemat dan menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Anak juga perlu belajar untuk membelanjakan uangnya dengan benar dan hanya membeli barang yang memang dibutuhkan, bukan karena keinginan semata. Sebagai alternative kegiatan selain peminjaman buku , … Baca Selengkapnya
Pasca UU Pilkada 2014 : Perampasan Hak Rakyat Harus DilawanPengorbanan jiwa para Pahlawan Reformasi membawa pemajuan bermakna pemenuhan hak politik warga negara Indonesia. Pasca Reformasi 1998 hak memilih yang merupa hak asasi manusia dihormati dengan derajat tertinggi dengan pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) secara langsung, sesudah pemilihan legislatif di periode … Baca Selengkapnya
Yayasan SATUNAMA mengundang organisasi masyarakat sipil (OMS) terpilih di beberapa wilayah Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek pencapaian inklusi sosial bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dan mengalami kekerasan karena perbedaan agama, kepercayaan dan keyakinan. Proyek yang diselenggarakan atas kerjasama antara Yayasan SATUNAMA, The Asia Foundation, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Peduli ini secara umum menyasar … Baca Selengkapnya
Batalkan UU Pilkada Karena Mengambil Hak Rakyat Untuk Memilih Langsung Pemimpin Daerahnya UU tersebut Menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung Pemimpin Daerahnya yang selama ini telah kita punya. Disaat animo masyarakat untuk ikut proses pemilihan umum semakin membaik, sebagian anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat malah mencabut hak rakyat memilih langsung kepala daerahnya. Pilihan … Baca Selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH NO 43 DAN NO 60 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU DESA Inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Oleh Sri Purwani Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 disahkan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dan kawasan “bebas area untuk proyek-proyek sektoral” baik dari kabupaten maupun pusat. Asas … Baca Selengkapnya
