Democracy Today: Politisi Muda dan Harapan Demokrasi

Pemilu 2024:
Saatnya Politisi Muda Memimpin

Zaenal Sahar, S.H.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Jawa Barat

Politisi Muda dan Transformasi Pemilu  

Pemilihan umum  tahun 2024 adalah era kampanye menggunakan media sosial. Generasi Milenial dan generasi Z akan mendominasi suara di pemilihan umum 2024. Mereka adalah generasi yang tidak terlepas dengan teknologi dalam hal ini media sosial. Lantas apa hubungannya dengan partai politik? Tentu ada hubungannya. Partai yang mampu beradaptasi dengan zaman akan menjadi pemenang. Generasi muda saat ini walaupun dinyatakan anti politik tetapi generasi muda selalu mengamati politik praktis di Indonesia melalui sosial media.

Generasi milenial dan generasi Z tidak semuanya ingin menampakan diri sebagai bagian dari partai. Mereka cukup menciptakan identitas sendiri yang mencerminkan dukungan partai tersebut. Misal dalam hal isu mereka akan berpihak kepada isu yang mewakili hati nuraninya dengan mendukung di media sosial dalam bentuk like, share dan comment. Kekhawatiran generasi tua –baby boomers- menghadapi era digital adalah keniscayaan. Generasi baby boomers adalah generasi yang gagap mengakses teknologi dan media. Kelemahan ini merupakan ancaman bagi eksistensi mereka dalam keterpilihan pemilihan umum di tahun 2024.

Namun di sisi lain ini adalah peluang bagi Politisi Muda. Politisi Muda adalah anak muda yang hari ini tergolong generasi milenial dan generasi Z sebagai  digital native yang lebih melek dengan media teknologi. Mereka satu sama lain berjejaring dan berinteraksi melalui media sosial. Mereka dengan membangun jaringan dan mendapat dukungan melalui media sosial.

Transformasi sistem pemilihan umum akan memengaruhi setiap generasi. Transformasi sistem pemilihan umum ke depan tidak bisa dibendung bahwa pemilihan umum menjadi sistem pemilihan umum berbasis digital mulai dari kampanye, edukasi politik dan cara menentukan suara. Hal ini menjadi kekhawatiran generasi tua atau baby boomers jika tidak disikapi dengan bijak. Memang bisa dengan mengandalkan dan kolaborasi dengan generasi milenial dan generasi Z namun itu tidak akan bertahan lama. Karena generasi tua atau baby boomers terbatasi oleh fisik dan usia. Beruntunglah politisi muda hari ini yang mulai membangun jaringan di media sosial, membuat profile di media sosial dan senantiasa tanggap isu-isu yang menjadi perhatian publik di dunia maya.

Partai politik harus mulai melakukan digitialisasi dalam manajemen partainya dengan meningkatkatkan keterlibatan anak muda dalam pengelolaan partai. Kemudian mulai membangun sistem digitalisasi mulai dari rekrutmen, pemberdayaan, pemunculan nama, pemberian jabatan dan hal strategis lainnya. Politisi muda menawarkan itu semua. Generasi tua atau generasi baby boomers harus bisa menerima kenyataan dan mulai terbuka terhadap kehadiran politisi muda. Sementara itu politisi Muda harus mulai bisa membuktikan bahwa hadirnya era digitalisasi bisa menjawab tantangan di partainya. Sehingga akan menjadi peluang bagi politisi muda. Jangan sampai saat era digitalisasi, politisi muda tidak adaptif dengan digitalisasi.

Pandangan penulis sangat optimis tahun 2024 dan seterusnya tahun dimana politisi muda bisa mewarnai sistem manajemen partai dan pemilihan umum dengan sistem digitalisasi. Politisi muda akan membangun habitus baru dengan meninggalkan sistem lama seperti cetak spanduk dan media cetak lainnya yang tidak memiliki kepedulian dan keberlanjutan lingkungan.

Politisi Muda Membangun Integritas

Politis muda adalah oase di tengah gurun yang tandus. Karena mereka menawarkan kemudahan dalam menjalankan digitalisasi manajamen partai politik. Jika semua sudah tersistem digital mulai dari manajemen partai politik dan sistem pemilihan umum. Maka bisa jadi, sistem kenegaraan di Indonesia akan menyeluruh dengan sistem digitalisasi. Karena eksekutif dan legislatif diisi oleh politisi muda yang paham akan digitalisasi manajemen dalam membangun daerah dan negaranya.

Selain itu polisi muda harus bisa memahami desain baru ketatanegaraan pasca perubahan konstitusi indonesia. Mengenal sistem Pemilu Indonesia di tahun 2024 harus dengan membaca Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 dan peraturan yang berkaitan. 4 aspek strategis yang harus diketahui dalam sistem pemilu di Indonesia diantaranya: 1) Daerah Pemilihan, 2) Mekanisme Pencalonan, 3) Metode Suara dan 4) Formula Pemilihan.

Sistem pemerintahan terdiri dari : 1) Kebutuhan Negara, 2) Susunan Negara dan 3) Sistem Pemerintahan. Yang menentukan bentuk negara adalah bagaimana sistem pemilihan di suatu negara tersebut. Penentuan kepala negara dan sebuah kebijakan akan selalu beriringan dalam sebuah sistem kenegaraan. Berbicara bentuk negara diantaranya : 1) Negara dalam bentuk pewarisan hubungannya adalah monarki, 2) Negara dalam bentuk pemilihan semua dilibatkan adalah publik, 3) Negara federasi adalah negara bagian.

Dalam hal lainnya sistem negara parlementer dengan melakukan satu pemilu.  Sistem presidensial terpisah pemilihan DPR dengan eksekutif. Indonesia menjadi negara kesatuan karena membentuk setiap provinsi. Serentak pemilihan kepala daerah dilaksanakan bulan november 2021. Empat aspek penting dalam Pemilu diantaranya : 1) Sistem Kepartaian, 2) Sistem Pemilu, 3) Sistem Pemerintahan.

Sistem Pemilu dengan sistem kepartaian dalam perbandingan diantaranya : 1) Sistem pluralitas-mayoritas (single-member constituency) x sistem dua partai, 2) Sistem proporsional x sistem multi partai dan 3) Sistem pemilu presiden x sistem dua partai. Dasar Hukum Pemilu harus dikuasai oleh para politisi muda. Karena dengan begitu politisi muda dapat maping dalam pemenangan pemilihan umum.

Sistem pemilihan umum di Indonesia diantaranya : 1) Sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPRD dan DPR, 2) Sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD dan 3) Sistem dua putaran untuk memilih presiden dan wakil presiden.               

Konstitusionalisme adalah Negara yang dalam mengorganisasikan pemerintahan tergantung dan taat kepada seperangkat hukum dan prinsip-prinsip fundamental yang telah digariskan dalam konstitusi. Konstitusionalisme merupakan sebagian prasyarat dari demokrasi, karena demokrasi mengandaikan adanya sebuah pembatasan kewenangan dari kekuasaan yang diatur dalam sebuah perangkat hukum yang jelas.

Pengertian Konstitusi seperangkat hukum dasar yang berisi: Konsensus antar rakyat untuk hidup bersama dalam suatu komunitas bernegara dan komunitas kewarganegaraan,Konsensus kolektif tentang format kelembagaan organisasi negara, Konsensus kolektif tentang pola dan mekanisme hubungan antar lembaga negara, Konsensus tentang prinsip dan mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, Konstitusi: seperangkat aturan yang digunakan untuk membangun atau mengatur sebuah pemerintahan negara, Konstitusi: sebuah dokumen yang berisi perangkat aturan pokok tentang pemerintahan sebuah negara. Konstitusi dalam arti ini menunjukkan sebuah gambaran tentang keseluruhan sistem pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi berkududukan sebagai hukum yang fundamental sifatnya, dan hukum yang tinggi kedudukannya.

Negara Konstitusional mempunyai peranan penting dengan adanya pengaturan tentang pembentukan lembaga negara, adanya pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga negara tersebut dam adanya jaminan hak asasi warga negara. Sebagai konsekuensinya adalah adanya pembatasan kewenangan terhadap lembaga-lembaga negara.

Nilai dan sifat konstitusi teridiri dari konstitusi tertulis (written constitution) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution). Konstitusi Luwes dan Kaku yakni Konstitusi “rigid” dan konstitusi “fleksibel”. Ukuran yang digunakan untuk menentukan “rigid” dan “fleksibel”-nya sebuah konstitusi adalah berdasarkan mudah atau sulitnya konstitusi untuk dapat diubah dan berdasarkan mudah atau sulitnya konstitusi untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan masyarakat. Konstitusi disebut “rigid” bila ia sulit untuk diubah dan sulit menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Konstitusi disebut “fleksibel” manakala ia mudah untuk diubah dan mudah menyesuaikan dengan perubahan masyarakat.

Tujuan dan Hakekat Konstitusi berdasarkan Tujuan Hukum diantaranya keadilan hukum (justice), keseimbangan (balance), kepatutan (equity) dan kewajaran (proportionality), Kepastian hukum (certainty), ketertiban (order) dan ketentraman, dan Kemanfaatan hukum (utility), menjamin nilai keadilan dan kepastian hukum memberikan kedamaian hidup.

Tujuan dan Hakekat Konstitusi yaitu memelihara ketertiban dan ketenteraman, Mempertahankan kekuasaan, Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tujuan Konstitusi yakni menjaga keseimbangan diantaranya ketertiban, kekuasaan dan kebebasan. Politisi muda harus bisa memahami sistem pemilu dan tantangannya dengan menguasai peraturan Pemilu yang berlaku di Indonesia.

Politisi muda yang telah memahami desain kenegaraan akan menjadikan politisi muda tersebut menjadi negarawan. Dimana saat menjabat kepala negara, kepala daerah atau legislator fokusnya adalah integritas untuk perbaikan negaranyanya. Maka dari itu saat seorang politisi muda mencalonkan diri menjadi anggota dewan harus di spesifikan mau DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi atau DPR RI. Setelah itu membentuk tim pemenangan, mempelajari daerah pemilihan mulai dari kecamatan, kelurahan, TPS dan jumlah suara kemudian cek suara potensial, terakhir membuat strategis pemenangan dan melaksanakan stratgei tersebut dengan diiringi evaluasi dalam keberjalanannya.

Politisi muda harus bisa memahami jika berhimpun dalam sebuah organisasi bahkan sebuah partai politik tentunya akan ada konflik yang dihadapi. Politisi muda saat itu harus bijak dalam menyikapi dan menjunjung tinggi kebenaran dan integritas yang dipegang teguh. Konflik dalam internal parta pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana partai tersebut mampu membangun manajemen konflik partai didalamnya. Sehingga saat terjadi konflik ada mekanisme yang harus dilaksanakan oleh semua anggota di internal partai politik tersebut. Politisi muda harus mampu memahami apa itu konflik, apa saja sumber konflik yang timbul dalam sebuah partai politik, apa saja sumber konflik di partai politik, apa saja macam-macam konflik yang terjadi dalam partai politik, dan mekanisme penyelesaian konflik internal partai yang dibahas di awal.

Apa itu konflik? Konflik adalah relasi antara 2 atau lebih pihak yang tidak memiliki kesamaan arah dan tujuan. Umumnya terjadi disebabkan karena perebutan kekuasaan ketika suksesi kepemimpinan di muktamar atau kongres. Konflik tidak hanya menerpa partai-partai yang terbilang baru terbentuk, namun juga partaipartai yang sudah berdiri sejak awal bahkan sebelum era reformasi.

Sumber konflik dalam partai politik menurut Nazuruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Toto Pribadi konflik dalam parpol bersumber dari tiga hal : 1) Perbedaan ideologi dari para anggotanya, 2) Perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, dan 3) Persaingan kepemimpinan dalam partai. Macam-macam konflik partai politik dibagi atas dua konflik internal dan konflik eksternal, diantaranya :  1) Konflik internal, tarjadi karena partai tidak memiliki platform yang jelas, Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk, dan Tidak berjalanannya regenerasi partai. 2) Konflik eksternal, terjadi karena sistem kepartaian yang berubah, sistem pemilu, pilihan koalisi dan kepentingan kekuasaan, kemudian regulasi dan intervensi pemerintah.

Mekanisme penyelesaian konflik dengan cara pendekatan organisasi struktural diantaranya : 1) Meluruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak, 2) Melaksanakan musyawarah untuk menemukan slusi terbaik, dan 3) Melibatkan pihak ketiga untuk melakukan mediasi.

Penyelesaian konflik menurut UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik diantaranya : 1) Penyelesaian secara internal oleh Mahkamah Partai Politik (MPP) yang sudah diatur dalam AD/ART partai, dan 2) Apabila MPP gagal, melalui proses pengadilan negeri dengan kasasi MA

Strategi lain yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik dengan membangun soliditas atau kohesi partai diantaranya : 1) Membuat platform partai yang jelas, 2) Memperkuat kaderisasi partai untuk mendukung regenerasi kader, dan 3) Penanaman pendidikan politk yang kuat untuk semua kader.

Strategi kampanye diantaranya : 1) Menjadikan anak muda sebagai influencer, dan 2) Mengunci tokok-tokoh sentral di wilayah tertentu dengan strategi yang berbeda-beda.

Kekuatan tertinggi keputusan adalah fraksi. Sehingga kebijakan berada di fraksi. Terkait dalam kebijakan yang dihadapi dalam isu parlemen. Namun ada juga intruksi yang tertinggi berada di ketua pusat atau ketua daerah sehingga anggota dewan menjadi petugas partai. Namun menurut pandangan penulis, ketika seorang politisi muda di sumpah dalam jabatannya menjadi anggota dewan ataupun kepala daerah bahkan presiden harus bisa melepaskan ego kepartaian dan memikirkan kepentingan masyarakat secara lebih komprehensif sehingga saat menjalankan tugas dan jabatannya sudah tidak ada beban dari siapapun.

Hadirnya politisi muda harus senantiasa memberikan warna tersendiri. Merangkai kepingan puzzle yang berserakan untuk di susun kembali sehigga menjadi suatu kesatuan gambar yang begitu indah. Begitupun dengan konflik dalam partai harus di susun sedemikian rupa sehinggan konflik partai menjadi sesuatu yang indah dimana permasalahan, perdebatan dan dialog membuahkan hasil solusi demi kebaikan bersama di internal partai politik. Karena pendidikan politik terbaik adalah saat partai politik dapat menghadirkan politisi yang berintegritas dalam menghadapi konflik dan menemukan solusi atas permasalahan yang  terjadi.

Membangun jejaring stakeholder Pemilu akan berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Politisi muda harus mengetahui bagaimana  wewenang masing-masing lembaga termasuk permasalahan dan prosedur dalam penyelesaian masalah tersebut. Politisi muda harus cerdas dan menjadi seorang negarawan karena harus bisa mengetahui kemudian memahami bagaimana membangun jejaring penyelenggara Pemilu saling berkaitan. Selain berkaitan mengenai obyek, lembaga berwenang dan mekanisme harus menjadi acuan jika ada kasus yang terjadi kepada individu maupun partai politik. Politisi muda harus bisa membangun sistem integritas partai politik. Masyarakat menanti politisi muda yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang terajut dalam integritas. Nilai bisa di hasilkan jika sistem partai politik mengedepankan integritas dan kinerja.

Perencanaan strategis kelembagaan partai politik adalah dasar bagaimana partai politik mampu menjadi partai yang bisa membangun dirinya sendiri. Di Negara Amerika Serikat partai politik hanya terbagi dua partai Demokrat dan Republik. Keduanya membangun partai dengan perencanaan strategis yang sangat baik sehingga politik integritas hadir dalam anggotanya. Hal ini yang bisa diterapkan oleh partai politik di Indonesia. Perencanaan strategis yang baik akan menghasilkan kualitas partai politik yang berintegritas.

Perencanaan strategis kelembagaan partai politik harus berdasarkan kebutuhan dari anggota dan masyarakat bukan berdasarkan asumsi yang tidak berdasarkan fakta. Maka perencanaan strategis kelembagaan partai politik seperti halnya membangun “design thinking” dimana semua program dan perencanaan strategis lembaga berdasarkan kebutuhan user.

Masa Depan Politisi Muda

Politisi muda memiliki harapan yang sangat besar dalam melanjutkan tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh para tokoh bangsa dan ulama yang telah bersepakat dengan hadirnya Pancasila dan UUD 1945. Politisi muda memiliki modal besar diantaranya digitaliasi yang telah dikuasai, memahami desain kenegaraan, mengelola konflik partai, menjalankan politik integritas, dan membangun jejaring stake holder dalam pemilu. Indonesia akan menanti peranan politisi muda dalam mewarnai dan memperbaiki sistem politik dan pemerintahan ke arah yang lebih baik, dimana nilai-nilai integritas menjadi dasar penerapan kebijakan-kebijakan untuk negara dan masyarakat.

Partai politik harus senantiasa mendorong kader mudanya untuk bertumbuh. Partai politik memberikan ruang kader muda dalam keterlibatan partai. Melibatkan dalam rapat-rapat internal dalam menentukan kebijakan. Memberikan panggung dalam kontestasi pemilihan umum. Partai politik yang bisa melaksanakan hal tersebut menjadi partai politik yang ramah bagi politisi muda dan berani untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Ketika Politisi, Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Penegak Hukum dan Partai Politik memiliki integritas yang tinggi, langkah selanjutnya adalah penyadaran ke masyarakat tentang tidak adanya lagi menerima money politik dan memberikan atau menerima pungutan liar dalam mencapai tujuan perorangan maupun kelompok. Sehingga jika masyarakatnya sudah benar dalam hal ini berintegritas maka akan hadir orang-orang berintegritas dalam mengemban amanah di sektor publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 4, “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Tentunya ini adalah peranan Partai Politik namun jika semua ikut berperan mulai dari Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, dan Penegakan Hukum menjadi daya ungkit untuk mudahnya edukasi politik ini menyentuh semua lapisan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi modal besar untuk menjadi pejabat publik atau tidak ada lagi penyelewengan kewenangan pejabat publik sehingga terjadi korupsi diakibatkan harus baliknya modal besar saat kampanye dimasa pemilihan umum.

Anggaran pendanaan untuk partai politik bisa dibesarkan menjadi keniscayaan ketika input, proses dan output dijalankan dan menghasilkan politisi yang berintegritas. Sehingga uang rakyat akan lebih bermanfaat karena jelas apa yang dihasilkan untuk kebaikan masyarakat dalam hal ini negera.

Penulis optimis dengan banyaknya orang-orang berintegritas. Indonesia akan banyak pilihan untuk mengorbitkan orang-orang hebat yang berintegritas untuk berkompetisi ide gagasan dan mental dalam pemilihan umum. Di saat itu adalah saatnya politisi muda memimpin jabatan publik. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya sehingga politisi muda harus mampu menyiapkan sebaik-baiknya dari sekarang dan sudah terbayangkan untuk diproyeksikan mengisi sektor pejabat publik. Indonesia menunggu politisi muda berintegritas. Masyarakat menanti kebijakan yang berlandasan keadilan dan sejahtera. Dunia menanti Negara Indonesia memiliki peranan penting dalam mengisi sistem pemerintahan yang diisi oleh pejabat publik yang berintegritas sehingga kebijakan luar negeri mengenai isu lingkungan, hukum,  konflik negara dan sosial dapat menyikapinya  dengan tegas mengeluarkan kebijakan yang tepat sesuai semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika para pendahulu mendorong segeranya kemerdekaan yang didesak oleh Pemuda saat itu. Sekarang politisi muda memiliki peranan penting dalam mengisi jabatan publik. Maka dari itu, peranan politisi muda  sangat dinanti dalam kontribusi nyata di Negara Indonesia. Politisi muda harus senantiasa menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Saatnya politisi muda memimpin di tahun 2024 dan seterusnya.

Politisi Muda:
Harapan Dan Peluang Nyata

Hilmy Zaky
DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan

Generasi Muda merupakan tiang kokoh negara. Di era sekarang Partai politik banyak menarik perhatian publik sebab beberapa partai politik menjaring politisi muda atau millenial sebagai pengurus  partai serta penggerak partai untuk turun langsung ke masyarakat. Menjadi perhatian publik milenial di usia 17 s/d 27 tahun berbondong-bondong menjadi anggota partai dan ini menjadi pertanda bahwa banyak regenerasi di  sebuah partai politik. 

Partai politik mempunyai banyak program serta cara untuk memikat hati para milenial dan generasi Z yang ingin memilih bergabung di salah satu partai politik. Ada beberapa partai politik yang sudah menjadi jargoan para millenial yang tidak berfikir panjang lagi untuk langsung bergabung di partai sebut karna beberapa efek termasuk terpopulernya partai tersebut di platform media sosial. Partai yang banyak di minati oleh generasi millenial diantaranya Partai Nasdem. 

Melihat partai tesebut yang tidak terlalu sulit memikirkan strategi untuk memikat milenial dan generasi Z membuat partai-partai lain harus bekerja keras untuk membuat program serta membuka pengkaderan untuk milenial dan generasi Z .

Peran Politisi Muda di tengah masyarakat sangat menjadi perhatian publik sebab generasi muda menjadi idola serta menjadi panutan masyarakat karena pergerakan dan kerja nyata generasi muda sangat signifikat di masyarakat. Banyaknya generasi milenial yang menjadi tim sukses pada saat kampanye Pemilihan Kepala daerah di kota Makassar adalah salah satu cara para generasi millenial mengambil peran kerja-kerja politik sebelum menetukan untuk terjun langsung ke partai politik.

Masyarakat pada umumnya memberikan respon yang sangat hangat kepada generasi muda yang ingin mewakili aspirasi masyarakat. Apa yang terjadi pada saat ini generasi muda dan milenial sangat di berikan ruang di partai politik untuk mengembangkan dirinya dan turun langsung menyapa dan memberikan bantuan partai ke masyarakat. 

Mayoritas pemilih pemula dan milenial kisaran hampir enam puluh persen (60%) dari jumlah pemilih  ini membuat partai politik sangat berkerja keras untuk menarik perhatian kaum milenial. Sedangkan Generasi Z dan milenial hanya sekitar sepuluh hingga lima belas persen yang paham soal partai politik dan ingin terjun ke dunia politik. Di era 4.0 ini milenial lebih memih untuk membuka peluang bisnis melalu digital yang berkembang pesat saat ini oleh karena itu millenial dan generasi Z mencuri perhatian partai politik karna mampu memberikan impact yang besar di media sosial dan platform digital lainnya. 

PEMILIH dari generasi milenial dan generasi Z diprediksi akan mendominasi suara pada Pemilu 2024. Dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu serentak 2019, pemilih berusia 20 tahun mencapai 17.501.278 orang, sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebesar 42.843.792 orang.  Dengan besarnya jumlah suara Millenial dan Generasi Z, Partai Nasdem adalah salah satu partai yang mengakui perlunya kewajiban partai politik untuk memberikan edukasi serta pendidikan politik kepada para millenial dan generasi Z agar dapat berperan aktif di pemilu mendatang.

Trik partai politik memikat hati para milenial dan generasi Z agar dapat ikut serta ke partai politik salah satunya dengan pendekatan pembelajaran Politik serta melibat UMKM untuk memikat perhatian generasi millenial dan Z. Ada beberapa partai politik yang sudah membrandingkan dirinya sebagai partai milenial dan sangat di gemari oleh millenial karna mampu meyakinkan bahwa partai itu bukan sekedar membahas politik tetapi membahas kehidupan masyarakat lima sampai sepuluh tahun kedepan. 

Salah satu keuntungan partai politik yang memiliki anggota partai dari generasi Millenial dan Z adalah mampunya meraih suara generasi millenial dan generasi Z serta masyarakat lainnya sebab politisI muda yang akan maju di tahun 2024 akan bekerja maksimal untuk berkontribusi langsung memberikan pemikiran, kerja nyata serta bermanfaat untuk banyak orang. Sehingga suara partai akan bertambah jika generasi millenial dan Z diberikan kesempatan ikut serta dalam pemilihan anggota legislatif di tahun 2024. 

Tolak ukur partai politik selain mewajibkan 30%  kader perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif di setiap dapil seharusnya memberikan peluang tersebut juga  untuk milenial dan generasi Z berada di daftar calon legislatif di setiap dapilnya. Karena banyak potensi serta peluang besar untuk memberikan suara ke partai. 

Sekolah Politisi Muda sangat membantu generasi milenial dan Z agar dapat memberikan pemahaman politik serta pendidikan politik untuk melahirkan politisi muda yang berintegritas serta berpikir intelektual dan memberikan banyak kerja nyata untuk masyarat luas. Kesempatan dan peluang yang diberikan partai politik untuk Generasi Millenial dan Z untuk maju di pemilihan legislatif di tahun 2024 tidak akan disiasiakan oleh generasi milenial dan Z. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab serta kerja politik dan investasi sosial untuk kedepannya. Banyak nya kesempatan meraih suara untuk pemilihan legislatif ini salah satunya di tangan millenial dan generasi Z. Aktifnya generasi millenial dan Z di partai politik dapat mengangkat popularitas partai di berbagi platform media contohnya : instagram , twitter dan Youtube.  Kerja politik milenial dapat dilihat dari aktifnya turun ke masyarakat serta menjadi icon partai di platform media instagram,  twitter dan youtube. Di era 4.0 partai politik harus mencari peluang untuk menaikan popularitas serta trend partai untuk memikat hati masyarakat memilih partai tersebut. 

Beberapa tokoh millenial dan generasi Z yang mencuri perhatian publik adalah Sandiaga Uno, Prananda Paloh, Agus Yudhyono , dr Gamal , Tsamara , Putri Tanjung , Giring  dan Gibran adalah sosok atau tokoh milenial  yang sudah menjadi perbincangan nasional.  Beberapa tokoh millenial dan generasi Z di kota makassar seperti Rahmatika Dewi yang akrab di panggil cicu berlatar belakang Dokter Gigi. Memulai karir politik di umur  24 tahun tepilih menjadi anggota DPRD Kota makassar. Pada tahun 2018 mencalonkan sebagai wakil walikota makassar dan 2019 terpilih menjadi anggota dewan Provinsi Sulawesi Selatan fraksi Partai Nasdem.

Fadli Ananda berprofesi dokter memulai karir politik menjadi calon wakil walikota makassar pada tahun 2020 di usung Oleh Partai PDIP.  Andre Prasetyo Tanta salah satu anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan elatan termuda dari dapil 1 Sulawesi Selatan meraih suara 22.554 pada tahun 2019 melalu partai NASDEM. Andre mendapatkan kursi kedua di dapil sulsel pada saat itu umur politisi muda ini menginjak 24 tahun untuk menjadi perwakilan rakyat di tingkat provinsi.

Suharmika kader partai Golkar yang berlatar belakang sarjana hukum memikat hati masyarakat dapil 3  kecamatan Tamalanrea dan terpilih menajdi anggota dewan kota makassar di umur 25 tahun. Ari Ashari Ilham sekertaris DPD nasdem Makassar kelahiran 1985 terpilih menjadi anggota dewan kota makassar dan menjadi ketua fraksi Nasdem kota. Alumni Sekolah Politis Muda SATUNAMA angkatan III ini memulai karir politiknya dengan pengalaman menimbah ilmu di SPM.

Generasi millenial dan generasi Z kota Makassar sudah banyak yang ingin terlibat dan terjun langsung ke partai politik dan dunia politik karena pada hakikatnya kita sebagai generasi muda kota harus jika ingin membangun kota Makassar dan melihat makassar jauh lebih baik lagi kita harus terlibat dan mengambil sikap di dalamnya Sebab pada saat konstentasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 para generasi mollenial dan z ramai-ramai membuat komunitas atau tim pemenangan pasangan calon dan membuat suatu kolaborasi antara tim millenial paslon di berbagi platform untuk mempromosikan calon masing-masing tanpa saling menjelekan dan melakukan kampanye Hoax. 

Maka dari itu peran millenial di kota Makassar sudah mengambil perhatian partai politik sehingga di kota Makassar partai politik ramai untuk menjaring millenial dan generazi Z yang ingin masuk ke partai politik dan diberikan pendidikan politik serta bekal untuk melanjutkan kepengurusan yang akan datang. 

Beberapa Tokoh Millenial Kota Makassar yang sudah terjun dan mewakafkan dirinya di dunia Pokitik sangat memberikan contoh yang sangat baik untuk kami para millenilal dan generasi Z yang masih awam untuk terjun di dunia politik. 

Pengalaman Politik tokoh millenial kota Makassar yang sudah berada di pimpinan legislatif dan executive sudah sangat memberikan dampak yang sangat baik di mata masyarakat kota Makassar sehingga kepercayaan masyarakat kota Makassar terhadap millenial dan generasi Z untuk melangkah atau mencalonkan diri ikut serta dalam kontestasi pemilihan legislatif dan executive sangat mendapat peluang dan memikat hati masyarakat sangat besar dan sangat berpeluang. 

Partai politik harus mengedepankan simbiosis mutualisme, baik partai politik maupun generasi milenial dan Z sama-sama menginginkan kehidupan politik kita menjadi lebih baik. Partai politik haru mengambil inisiatif untuk melakukan transformasi politik sehingga politik yang tidak baik bisa berubah menjadi baik. Setiap Partai politik harus melakukan kesadaran baru untuk melakukan rekruitmen kepada generasi muda yang masih segar. Sehingga Generasi Millenial dan Generasi Z dapat mengambil peran untuk memajukan politik yang berintegritas dan dapat diterima di masyarakat. Pada beberapa tahun belakangan  politik belum melek di generasi millenial sehingga masyarakat masih memilih calon legislatif dan executive dari beberapa tokoh yang memiliki latar belakang dinasty politik , elite politik , serta tidak di pungkiri masyarakat memilih dari berapa banyak Money politik yang di keluarkan calon legislatif dan executive. 

Maka dari itu di tahun 2024 adanya wajah baru dari generasi millenial yang akan menyentuh masyarakat dengan pendekatan kerja-kerja sosial hingga menjadi jembatan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya di legislatif dan executive kedepannya. Pemimpin millenial harus siap menghadapi berbagai perubahan mekanisme politik yang sangat signifikat di tahun 2024 dari  cara berkampanye serta pendekatan ke masyarakat dari platform digital maupun turun langsung ke masyarakat. 

Pemimpin millenial dan generasi Z siap menjadi pelopor perubahan mekanisme politik yang kemarin sudah menjadi darah daging bagi masyarakat yaitu money politik dan digantikan dengan keja-kerja sosial serta memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk memajukan perekonomian masyarakat dari rumah saja. 

Harapan bagi generasi millenial dan genera Z bisa menjadi pemimpin yang memiliki integritas dan pemikiran dan paradigma yang dituangkan untuk masyarakat serta diterima oleh masyarakat dengan percaya perubahan ada di tangan pemuda-pemudi terbaik yang akan maju menjadi calon anggota dewan di tahun 2024. 

Partai politik wajib memberikan kesempatan untuk para kader millenial dan generasi Z terbaiknya  untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan anggota dewan 2024 tak lupa menyaring millenial dan generazi Z yang memiliki pemikiran dan paradigma untuk membangun negara serta yang ingin membawa perubahan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Ini menjadi peluang emas untuk menciptakan tokoh atau kader terbaik partai politik untuk kelanjutan atau regenerasi pemimpin masa depan Indonesia. Tugas partai memberikan arahan serta bekal politik para millenial yang siap bertarung di pileg 2024 agar dapat memenangkan di kota masing-masing. .

Kehadiran generasi millenial di tahun 2024 dan masa yang akan datang dapat menambah kepercayaan masyarakat untuk menunjukan bahwa mulai dari sekarang kita sudah memikirkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara dan membantu masyarakat dengan investasi sosial bagi kami para millenial dan generasi Z. Pesatnya perkembangan teknologi membuat para generasi millenial dan generasi Z dapat berpeluang besar untuk memperkenalkan diri serta berkampanye melalu media sosial. Saatnya masyarakat memberikan kepercayaan bagi para millenials dan generasi Z untuk menjembatangi apa yang harus di selesaikan di negeri ini. 

Momentum tahun 2024 adalah momentum pembuktian millenial dan generasi Z dapat menjadi politisi yang berintegritas  serta bekerja untuk masyarakat . Salam restorasi! 

Milenials,
Perempuan dan Politik

Perubahan politik dari masa ke masa mengacu kepada keadaan social masyarakat pada masa itu. Indonesia sebagai negara yang baru Merdeka selama 75 Tahun masih terus belajar dalam berpolitik dan bertata negara. Pasca kemerdekaan, Indonesia telah mengalami 3 kali perubahan besar dari orde lama dimana seluruh pembangunan dipusatkan kepada perangkat negara, orde baru dimana pembangunan infrastruktur pendukung dibangun hingga reformasi hari ini dimana Indonesia berjuang bersaing secara global.

Pada tahun 2045, Indonesia dicanangkan menuju Indonesia emas dimana generasi produktif mencapai jumlah terbanyak sepanjang Indonesia berdiri. Hal itu tentu diharapkan mampu memberikan kekuatan kepada Indonesia untuk bersaing secara global. Namun, hal itu ditentukan oleh sikap para politisi baik dilevel Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Para pemangku kepentingan yang dipilih duduk di parlemen tentu diharapkan mampu memberikan kesempatan dan perlindungan kepada warga Indonesia agar dapat membangun bangsa dan negara

Sayangnya, politik hari ini menjadi transaksi ekonomi bagi para generasi baby boomer (1944-1964) dan generasi X (1965-1979). Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita media massa dimana korupsi dilakukan para pejabat-pejabat dilingkup pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting dalam peyebab korupsi di Indonesia dari faktor internal. Adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta self esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Adapun beberapa pernyataan ahli yang menyimpulkan beberapa poin penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

• Peninggalan pemerintahan kolonial.
• Kemiskinan dan ketidaksamaan.
• Gaji yang rendah.
• Persepsi yang popular.
• Pengaturan yang bertele-tele.
• Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Hal ini terus terjadi akibat perilaku para pejabat yang memberikan contoh kepada generasi milenial sehingga menyebabkan tradisi transaksional juga ikut turun menurun. Selain itu, kepedulian generasi milenial semakin menurun terhadap politik akibat ketertarikan generasi milenial lebih kepada hal-hal berbau hobi atau pengembangan karakter. Berbagai macam start up dan kompetisi gim menarik kaum milenials. Padahal, generasi milenials memegang peranan penting dalam perjalanan politik Indonesia.

Menurut Jerry Sambuaga dalam artikelnya berjudul Milenial dalam Politik menyebutkan:

“Salah satu yang membedakan Pemilu 2019 dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah luasnya perhatian terhadap kelompok milenial. Berbagai survei menunjukan bahwa kaum milenial akan menjadi penentu dalam pemilu tahun depan. Tak tanggung-tanggung, menurut berbagai survei, jumlah suara kelompok milenial mencapai 40% dari keseluruhan pemilih. Maka tidak heran jika kemudian banyak politisi menggarap serius suara dari kelompok ini.

Milenial sendiri mengacu pada kategorisasi yang berbeda-beda. Misalnya, dari segi usia dan tahun kelahirannya. Ada yang memberikan label milenial kepada para individu yang lahir antara 1980-1990, ada juga yang beranggapan kelompok milenial lahir antara 1990-1995.

Namun, pada intinya terdapat karakter-karakter khusus dari kelompok-kelompok tersebut. Karakter khusus itu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang memang dimulai sejak tahun 1980-an. Globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai implikasi pada berubahnya pola-pola hubungan sosial seluruh masyarakat di dunia. Keterhubungan ini membuat generasi milenial menjadi lebih canggih dan modern, baik dalam segi fisik maupun dari segi nilai dan pemikiran.”

Berdasarkan artikel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi dari masalah politik transaksional ialah pemberian pemahaman akan politik sesungguhnya, literasi politik dan sosialisasi peranan dalam demokrasi Indonesia. Kesadaran dalam menggunakan hak pilih untuk generasi milenials memberikan peluang untuk memberikan arah politik menuju ke arah yang lebih baik.

Selain generasi milenials, terdapat kaum perempuan yang terkadang masih mendapatkan diskriminasi dalam berpolitik. Terkadang dianggap suara perempuan tidak berarti ataupun perempuan dianggap tidak mampu mengambil keputusan secara tegas. Kaum perempuan harus terus mengasah kemampuan di berbagai bidang sehingga pada saatnya berjuang, semua sudah siap diaplikasikan.

Keterwakilan perempuan jangan sekadar penuhi kuota, namun harus didorong melalui regulasi agar komposisi perempuan bisa ikut terakomodasi di parlemen, yakni keterwakilan minimal 30% perempuan dalam legislatif. Namun, perempuan dalam parlemen jangan hanya pelengkap, atau hanya memenuhi kuota keterwakilan perempuan saja (kuantitas).

Namun, kualitas perempuan sebagai politikus juga harus mumpuni dan dominan dalam pengambilan keputusan dan layak bersaing dengan politisi pria. Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif (caleg) perempuan ialah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Lalu, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. UU No 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian ataupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. UU No 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap tiga bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bakal calon legislatif (bacaleg) perempuan.

Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/294046/perempuan-politik-sebagai-aset-bangsa

Berbagai media berusaha membawa kaum perempuan untuk dapat sejajar Bersama politikus lainnya. Kuota yang telah dilegalkan harus membawa pesan bahwa kaum perempuan juga bisa untuk berpolitik dan memberikan sumbangsih dalam berbagai aspek. Banyak isu yang memerlukan pandangan kaum perempuan seperti penentuan harga sembako, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, Kesehatan perempuan, ibu dan anak, serta perlindungan lainnya karena perempuan acap kali menjadi sasaran pelampiasan oknum atau orang terdekat dilingkungan sekitar.

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.

Keterwakilan perempuan di negara Inggris atau UK (United Kingdom) ditunjukkan oleh berhasilnya seorang perempuan menjadi perdana Menteri perempuan pertama yang dipilih oleh rakyat Inggris. Perempuan tersebut Bernama Margaret Thatcher, adalah seorang politikus Britania Raya, Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20 (1979–1990). jurnalis Soviet menjulukinya “Wanita Besi” (Iron Lady), istilah yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan gaya kepemimpinannya. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan Konservatif yang kelak disebut sebagai Thatcherisme.

Mengawali karier sebagai kimiawan riset sebelum menjadi barrister, Thatcher terpilih menjadi Anggota Parlemen (MP) untuk wilayah Finchley pada tahun 1959. Edward Heath menunjuknya sebagai Menteri Negara untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1970. Tahun 1975, Thatcher mengalahkan Heath pada pemilihan ketua Partai Konservatif dan menjadi Ketua Oposisi, sekaligus wanita pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Ia menjadi Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu 1979.

Di Indonesia pun muncul sosok presiden perempuan pertama yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, seorang presiden perempuan yang tentunya memberikan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Sejak Megawati menjabat sebagai Presiden RI, kondisi politik hukum dan keamanan (polhukam) yang sempat gaduh sejak 1998 hingga 2001 perlahan mulai stabil. Indonesia mulai melakukan pembangunan secara perlahan.  Pada tahun 2002, berdirilah sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian KPK adalah bukti bahwa Indonesia mulai serius memberantas korupsi yang sudah lama menggerogoti bangsa. Beberapa peristiwa itu tentu diinisiasi oleh presiden perempuan pertama Indonesia saat itu.

Menurut kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik dan pembangunan, secara umum dapat dilihat dari berbagai aspek pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia. Angka Indeks Pembagunan Gender (IPG) Indonesia berada pada 92,74. Meskipun berada di atas rata-rata dunia tapi masih dibawah laki – laki. Sedangkan untuk Provinsi Papua di angka 79,09 dan Provinsi Papua Barat di angka 82,34. Sedangkan untuk ranah legislatif dan eksekutif, keterwakilan perempuan hanya mencapai 17.32% atau hanya 97 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota DPR RI, untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebesar 25,74% atau hanya 34 perempuan dari 132 dan perempuan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya sebesar 7,29%. Adapun keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan di Lembaga-lembaga Negara juga masih belum mencapai 30%. Lembaga-lembaga Negara tersebut diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sekitar 20%, Mahkamah Konstitusi di angka 13%, Komisi Yudisial hanya 14%, Komisi Pemilihan Umum hanya 4%, Badan Pengawas Pemilu sekitar 20% dan Ombudsman sekitar 22%. Pada tatanan jabatan di birokrasi keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan birokrasi setingkat eselon I dan II hanya mencapai 16,57%.

 Padahal sangat jelas tercantum dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG’s) salah satu indikator nya yaitu kesetaraan untuk mewujudkan Planet 50:50 Gender Equality tahun 2030. Tujuannya tak lain agar perempuan bisa sejalan dan setara dengan laki laki sehingga perempuan tidak hanya sebatas pada urusan domestik saja, namun sebagai bagian terpenting di dalam pembangunan dan pengambilan keputusan sebuah Negara. Semakin banyak keterlibatan kaum perempuan dalam proses pembangunan, akan semakin memunculkan optimisme lahirnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan SDG’s, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 3 (tiga) program prioritas yang disebut dengan Three ends (3 ends) atau Tiga Akhiri yang meliputi; Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak; Akhiri perdagangan perempuan dan Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan

Tidak dapat dipungkiri, perempuan bukan semata-mata hanya target pelampiasan ataupun sekedar angka yang dapat dimanipulasi demi kepentingan kelompok. Perempuan melalui hak yang sama diberikan dengan pemikiran yang berbeda dari kaum lelaki tentu bisa memberikan keseimbangan dalam penentuan kebijakan dan menyentuh seluruh kalangan Indonesia.