Satunama.org.- Sekolah Politisi Muda (SPM) sebagai salah satu bagian dari Program Civilizing Politics for Indonesian Democracy (CPID) yang dihelat oleh SATUNAMA sejak 2015 berangkat dari keresahan akan kondisi politik yang masih bersifat transaksional, money oriented, korup, kurangnya kapasitas dari politisi dan masih rendahnya keterwakilan perempuan. Melihat dan merespon kondisi tersebut SATUNAMA pun menggagas sebuah wadah bagi para politisi muda untuk diberikan pengetahuan, wawasan dan nilai-nilai dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Penyelenggaraan kali ini merupakan Sekolah Politisi Muda V Tingkat II sebagai kelanjutan dari SPM V Tingkat I yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2021-2 Juli 2021. Kegiatan SPM V Tingkat 1 diikuti oleh 28 orang yang berasal dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Pangandaran, DPD Partai Golongan Karya D.I. Yogyakarta, DPW Partai Kebangkitan Bangsa D.I. Yogyakarta, DPD Partai Amanat Nasional D.I. Yogyakarta, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, DPW Partai Gerindra Jawa Timur, DPD Partai Nasdem Situbondo, DPD Partai Nasdem Makassar, DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan.
Penyelenggaraan Sekolah Politisi Muda V Tingkat II diadakan selama 5 hari pada 25 – 29 Oktober 2021 di Yayasan SATUNAMA Yogyakarta bersama beberapa fasilitator dari SATUNAMA serta para narasumber yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi dan ekspertisi politik.
Berfokus Pada Lima Aspek.
Sekolah Politisi Muda V Tingkat II kali ini merupakan lanjutan dari SPM V Tingkat I. Peserta yang mengikuti SPM V/II adalah peserta SPM V/I yang telah dinyatakan lulus dengan menyelesaikan kewajiban dan beban kelas. “ SPM V/II berfokus pada lima hal, yaitu Kepartaian dan Kepemiluan, Sistem Integritas Partai Politik, Manajemen dan Resolusi Konflik, Perencanaan Strategis serta Transformasi dan Demokrasi Internal Partai.” Kata Makrus Ali, pengelola program CPID-SATUNAMA.
Makrus melanjutkan bahwa dari lima fokus ini peserta akan mendapatkan delapan materi kunci, yaitu Sistem Kepartaian dan Pemilu Tantangan dan Peluang Politisi Muda, Membangun Jejaring Stakeholder Pemilu, Transformasi dan Demokrasi Internal Partai Politik, Digitalisasi Pengkaderan, Kampanye, dan Sistem Manajemen Database Partai Politik, Sistem Integritas Partai Politik, Manajemen Konflik Partai Politik, Pengembangan Program dan Penggalangan Dana Partai Politik, Perencanaan Strategis Partai Politik
Dalam konteks, sistem kepartaian dan pemilu, misalnya, Menurut Makrus, sistem Kepartaian dan Pemilu merupakan suatu elemen yang penting dalam membangun kepolitikan yang lebih baik. Tantangan dan peluang politisi muda dalam sistem pemilu yang ada saat ini harus didasari dari pengetahuan tentang seperangkat variable yang bertugas untuk mengonversi perolehan suara partai politik menjadi kursi.
“Setidaknya ada tiga variabel kunci sistem pemilu, pertama pilihan terhadap jenis sistem pemilu, kedua struktur surat suara, ketiga daerah pemilihan dan formula penghitungan. Dari sesi ini diharapkan peserta akan memahami sistem pemilu di Indonesia, tantangan sistem pemilu bagi politisi muda, serta membaca peluang politisi muda dalam sistem pemilu” Terang Makrus.
Kemudian dalam hal membangun Jejaring Stakeholder Pemilu, Makrus menjelaskan bahwa pemilu tidak sekedar dimaknai peristiwa pemungutan suara, memilih dan dipilih. Namun juga melibatkan berbagai aktor yang masing-masing memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu. “Selain pemilih, stakeholder pemilu adalah penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Di antara fungsi utama stakeholder pemilu adalah advokasi, pemberdayaan dan kontrol sosial. Jadi penting kiranya kita bisa membangun jejaring antar stakeholder dalam rangka membangun sistem pemilu yang baik.” Jelas Makrus.
Sementara dalam aspek Transformasi dan Demokrasi Internal Partai Politik, ditekankan bahwa partai politik sebagai organisasi perlu meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Tantangan partai politik saat ini di antaranya adalah mengelola harapan publik menjadi partai modern. “Sebuah kondisi politik di mana partai diharapkan mampu mengelola organisasinya secara transparan, akuntable, komunikatif, responsif, dan adaptif” Kata Makrus.
Makrus melanjutkan bahwa aspek Digitalisasi Manajemen Partai Politik pun tak lepas dari penyelenggaraan SPM V/II. Saat ini dunia didorong untuk mengoptimalisasikan penggunaan teknologi. Mulai dari artificial intilegent, biotechnologi dan nanomaterial. Partai politik dituntut mampu bertransformasi menjadi partai modern yang memenuhi perkembangan teknologi jika tak ingin tertinggal.” Tegas Makrus.
Aspek lain yang juga tak kalah penting adalah sistem integritas partai politik Survey LIPI tahun 2018 menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik yang hanya sebesar 13,1% (Sumber: KPK, Sistem Intergritas Partai Politik). Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kasus korupsi yang menjerat politisi.
“KPK pun mencatat 61,17% korupsi yang ditangani berdimensi politik. Korupsi politik seringkali menjadi modus yang dipilih politisi dalam memenuhi obsesi politiknya. Harapannya, dari materi ini peserta dapat memahami dimensi korupsi politik, urgensi kode etik dalam sistem integritas partai dan pengelolaan keuangan partai yang akuntabel.” Beber Makrus.
Makrus kemudian melanjutkan bahwa aspek-aspek lain seperti manajemen konflik partai politik, pengembangan program dan penggalangan dana partai politik serta perencanaan strategis partai politik juga menjadi entitas-entitas yang ditanamkan dalam SPM kali ini.
“Potensi konflik dalam partai politik perlu dikelola dengan baik agar fungsi partai politik tidak terganggu. Kemudian pengembangan program lebih mengarah kepada tujuan agar partai politik mampu mengembangkan model program dan penggalangan dana yang transformatif. Sementara perencanaan strategis lebih bertujuan meningkatkan kemampuan membuat perencanaan yang terukur sampai kepada elemen monitoring dan evaluasi.” Papar Makrus Ali.
Secara khusus, Sekolah Politisi Muda V Tingkat II ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada politisi muda dalam beberapa hal yaitu memetakan isu-isu kepartaian dan kepemiluan, mengembangkan sistem integritas partai politik, membuat perencanaan strategis partai sekaligus memberikan pemahaman tentang nilai, prinsip, teori, dan beragam praktik baik tentang manajemen partai politik.
“SPM V Tingkat II yang merupakan kelanjutan dari SPM V Tingkat 1 ini memang diharapkan dapat mencetak politisi muda berintegritas berdasarkan nilai dan etika politik demokratis.” Demikian Makrus Ali. [Penulis : A.K. Perdana/Penyunting : Bima Sakti / Foto : Bima Sakti]
