Satunama.org.- SATUNAMA berkomitmen dengan William & Lily Foundation (WLF) melakukan program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Untuk Pencapaian SDG’s Desa melalui berbagai strategi. Program ini dilaksanakan selama 2 tahun sejak September 2021 di wilayah yang dipilih menjadi lokasi program oleh WLF, yaitu di 5 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Melalui program ini SATUNAMA akan mengembangkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang SDG’s Desa, mengembangkan berbagai modul pelatihan peningkatan kapasitas desa, serta berbagai tema pengelolaan pengetahuan yang relevan untuk desa.
SATUNAMA juga akan mengembangkan asosiasi dan kerjasama antar desa dalam satu kawasan atau satu wilayah administrasi, dan peningkatan kapasitas asosiasi dalam pembangunan desa. Serta melakukan pendampingan peningkatan kapasitas dalam implementasi dan pencapaian SDG’s untuk pembangunan desa.
Desa memang menjadi salah satu lokus kerja SATUNAMA. Melalui berbagai program dan kerjasama dengan berbagai pihak, salama ini SATUNAMA telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan dan pembangunan desa antara lain melalui pelatihan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan perempuan desa, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sistem informasi desa, pemberdayaan BUMDes, dan lain sebagainya.
“Karenanya kami berharap melalui program bersama WLF ini juga akan muncul kontribusi yang di masa mendatang akan dapat membantu pembangunan desa di Sumba Barat Daya.” Harap Himawan Pambudi, Kepala Departemen Demokrasi Politik Pemerintahan dan Inklusi Sosial Yayasan SATUNAMA sekaligus penanggungjawab Program SATUNAMA-WLF 2021-2023.
Kebutuhan Optimalisasi Data Desa.
Pelaksanaan program SATUNAMA-WLF diawali pada September 2021. Dimas Ariyanto, Field Officer Coordinator SATUNAMA untuk program ini bersama para staf lapangan memulai tugasnya pada 27 September 2021 dengan melakukan anjangsana ke beberapa desa yang menjadi fokus dalam program ini, di antaranya adalah Desa Pogo Tena, Desa Hameli Ate dan Desa Mangganipi.
Beberapa isu yang muncul dalam anjangsana tersebut antara lain terkait pengetahuan dan keterampilan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa masih kurang memadai.. Saat terjadi suksesi kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan Kepala Desa, dokumen RPJMDES biasanya disalin dari dokumen sebelumnya tanpa berdasar data kebutuhan atau usulan warga. “Dokumen RPJM Desa juga kadang sulit diberikan oleh Kades yang lama.” Ujar Dimas.
Petrus Ndaha, PLT Kepala Desa Hameli Ate menambahkan bahwa dokumen RPJMDES biasanya berada di Sekdes dan merupakan dokumen turun temurun. “Kepala desa sebelumnya tidak ada kapasitas menyusun draff RPJMDES. Biasanya penyusunannya dibantu tenaga ahli.” Ujar Petrus sembari berharap kepala desa terpilih dapat membenahi kekurangan yang ada termasuk menyeleksi aparat desa menggunakan kriteria terukur serta mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.
Karenanya, kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan pengalaman perangkat pemerintahan desa dalam konteks pengelolaan data dan informasi desa juga menjadi hal yang dibutuhkan. “Setiap kali ada suksesi, kurang optimalnya transfer informasi dan data dari kades sebelumnya kerapkali membuat kades baru harus memulai dari nol.” Tambah Dimas.
Signifikansi data sebagai potensi untuk dipakai dalam merumuskan kebijakan untuk kemajuan Desa yang lebih baik tentunya menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks itulah Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Untuk Pencapaian SDG’s Desa mencoba memberikan kontribusi. Karenanya, program ini juga akan menyentuh sektor data sekaligus mengembangkan forum atau asosiasi Pemerintah Desa di tingkat lokal untuk mendukungnya. [Penulis : A.K. Perdana/Penyunting : Bima Sakti/Foto : Dimas Ariyanto]
