“Ketika partai politik hanya sebagai organisasi pemenangan lima tahunan, saat itu juga partai politik sedang merayakan demokrasi jangka pendek”.
(Prof. Purwo Santoso, Guru Besar Ilmu Pemerintahan dan Politik, UGM)
Satunama.org – Kalimat di atas adalah kutipan dari Prof. Purwo Santoso yang menjadi salah satu pemateri dalam Sekolah Politisi Muda (SPM) IV Tingkat-I yang diadakan mulai dari 23-29 November 2020 di Kelas Besar Yayasan Satunama. Pernyataan tersebut merupakan sebuah pembuka perspektif dalam materi Public Policy Making Sekolah Politisi pada hari kedua penyelanggaraan SPM IV Tingkat I. Memberikan pengetahuan tentang penyusunan kebijakan public untuk para politisi muda adalah sebuah upaya menciptakan mesin ide kebijakan public dalam partai politik, dan bukan menciptakan para tukang ketik kebijakan publik, paparan & harapan Pak Purwo pada sesi ini.
“Politisi muda yang mendapatkan materi tentang penyusunan kebijakan publik disamping mendapatkan pengetahuan tentang kaidah, proses, dan mekanisme penyusunan kebijakan public tetapi juga mampu memahami ide dasar kebijakan publik yang seharusnya dilahirkan dari pemikiran partai politik”, tutur Prof. Purwo Santoso.
Kedudukan politisi muda sebagai aktivis partai politik dan juga penyambung lidah rakyat baik dalam forum demokrasi formal (baca : parlemen) maupun ekstra parlementer penting untuk menyerap suara rakyat yang kemudian dikonversi menjadi kebijakan public melalui sistem politik yang ada. Peran politisi seorang politisi muda dalam proses pembuatan kebijakan public adalah dalam tahap agenda setting-nya bukan dalam proses legal draftingnya.
Porsi ide politisnya harus banyak masuk dalam agenda setting kebijakan ketimbang dalam proses teknokrasi dan legal drafting-nya, walaupun proses teknokrasi dan legal draftingnya para politisi muda juga harus memiliki pengetahuan praktis soal itu sehingg tidak mudah diakali oleh birokrasi yang lebih lama mengurusi urusan tersebut. Kira-kira begitu, poin-poin penting yang disampaikan oleh Prof Purwo Santoso yang juga Rektor Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta pada sesi pemaparan materi Public Policy Making.
Paparan materi dan harapan Prof Purwo Santoso atas peran politisi muda menjadi mesin ide kebijakan public di partai politik ditanggapi berbeda oleh beberapa politisi muda yang hadir sebagai peserta SPM IV tingkat I. Misalnya, Susanto Dwi Antoro (kader muda dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari PDI Perjuangan DIY) yang mengatakan bahwa untuk menjadikan partai politik sebagai mesin ide kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri bagi politisi muda karena politisi muda berdiri dalam dua kaki kepentingan, satu idealisme sebagai politisi muda yang penuh gagasan tapi pada saat yang sama menjadi petugas partai politik yang harus tunduk pada norma dan struktur partai.
Hal yang sama dirasakan oleh Fitria Nur Samijiyanto (Kader Muda PAN DIY), ada kendala aturan internal dan eksternal partai politik ketika politisi muda ingin menjadikan partai politik sebagai mesin ide kebijakan, sisi lain juga kapasitas SDM dalam soal pengetahuan penyusunan kebijakan publik juga masih kurang. Ada pandangan berbeda dari Andika Angga (Kader Muda Partai Golkar DIY), untuk menjadikan partai politik sebagai mesin ide kebijakan partai politik perlu Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang selama ini bekerja untuk pengetahuan soal kebijakan publik.
Lalu, Khusniyati (Kader Muda Perempuan PKB DIY) yang memiliki latar belakang sebagai aktivis kampus punya keinginan yang sama menjadikan partai politik sebagai mesin ide kebijakan tapi kendalanya dari para aktivis kampus yang masuk dalam partai politik adalah menyeimbangkan bahasa semiotika dengan para senior dan juga rakyat bawah ketika ingin memformulasikan sebuah kebijakan publik.
Apa yang disampaikan oleh Prof Purwo Santoso dan juga tanggapan dari para politisi muda sebagai peserta delegasi dari beberapa dewan pimpinan partai politik di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta tersebut adalah bagian upaya dari menggagas transformasi partai politik dari sisi peran partai politik sebagai penyeting agenda kebijakan publik yang berbasis pada suara rakyat.
Penulis : Muhammad Zuhdan - Kepala Sekolah Politisi Muda SATUNAMA
